Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.803 Triliun, Jokowi Langgar Janji?

  • Bagikan
Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.803 Triliun, Jokowi Langgar Janji?
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj.(ANTARA FOTO/RUSMAN)

IDTODAY NEWS – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.

Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

Baca Juga  Upah Sektoral Dihapuskan, Buruh Teriak: Ini Tidak Adil!

Jika dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia, dalam hal ini utang pemerintah, memang terus mengalami lonjakan. Menbengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Dari catatan BI pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Sementara jika dibandingkan dengan awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat masih bersama JK, jumlah utang luar negeri bahkan sudah meningkat tajam.

Baca Juga  Esemka Siap Kembangkan Mobil Listrik

Pada akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Pada November tahun lalu saja, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya sebesar Rp 15,45 triliun dari Australia dan Rp 9,1 triliun dari Jerman.

Baca Juga  Sesalkan Isu Kudeta Demokrat Dikaitkan Dengan Jokowi, Aktivis Milenial Lampung: Seharusnya AHY Bisa Lebih Bijak

Selain utang luar negeri, utang pemerintah yang ditarik dari dalam negeri juga relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Utang dalam negeri tersebut ditarik dari obligasi surat utang negara (SUN).

Janji tolak utang

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri. Utang pemerintah tak perlu lagi ditambah, asalkan pengelolaan APBN bisa dilakukan dengan efisien.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

Baca Juga  Pemerintah Targetkan 15,7 Juta Pekerja Dapat Tambahan Gaji, Semoga Terealisasi

“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” kata Tjahjo dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 3 Juni 2014 silam.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

“Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini,” papar Tjahjo.

Baca Juga  Siap-siap, Tarif Tol dan Listrik Mau Naik

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sri Mulyani bandingkan dengan negara lain

Sementara itu dikutip dari Antara, Sri Mulyani menuturkan selama ini pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen.

Baca Juga  Kerugian Pertamina Dikaitkan Dengan Kinerja Ahok, Ferdinand Membela: Bukan karena Kinerja Buruk Dewan Komisaris Pertamina

Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit negara maju yakni Amerika Serikat (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen.

“Ini artinya apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6 persen,” jelas Sri Mulyani.

Tak hanya itu, ia menyebutkan banyak negara maju yang utang pemerintahnya telah melampaui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) seperti AS sekitar 103 persen, Perancis lebih dari 118 persen, Jerman 72 persen dari PDB, China hampir 66 persen, dan India mendekati 90 persen.

Baca Juga  11.000 TKA Siap Didatangkan ke Indonesia, Bagaimana dengan Tenaga Kerja Lokal?

Sementara itu, Indonesia juga mengalami kenaikan utang, namun rasio terhadap PDB di level 38,5 persen sehingga masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN seperti Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen dan Thailand 50 persen.

“Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40 persen dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent,” tegas Sri Mulyani.

Baca Juga: Tokoh Tionghoa: Din Syamsuddin Memang Radikal Dalam Mencintai Kerukunan

Sumber: kompas.com

  • Bagikan