Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).(Dok. KIP/Setwapres)(Foto: kompas.com)

IDTODAY NEWS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan tokoh masyarakat bijak menyampaikan informasi vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan dengan bijak agar tidak ada kesan pemaksaan kepada masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Pimpinan kementerian, lembaga, pemda, dan para tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan vaksinasi kepada publik sehingga tidak ada kesan paksaan,” ujar Ma’ruf saat mencanangkan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen melalui video konferensi, Senin (18/1/2021).

Meskipun demikian, kata dia, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi tersebut juga menjadi sangat penting.

Pasalnya, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebesar 70 persen populasi, partisipasi masyarakat untuk ikut divaksin harus tinggi.

Angka vaksinasi 70 persen populasi itu sendiri merupakan target pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai Covid-19 melalui pembentukkan herd immunity.

Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, kata dia, vaksin Covid-19 merupakan hal wajib karena menyangkut herd immunity.

Baca Juga  Fahri Hamzah: Pak Presiden dan Pak Kiai, Kenapa Semua Harus Berakhir di Bui?

“Tapi pada saat yang sama, kita masih harus memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta peningkatan upaya 3T (Tracing, Testing, Treatment) agar bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi bisa berhasil,” kata dia.

Ma’ruf mengatakan, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan, vaksinasi diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 bulan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan agar jajaran pemerintah memastikan seluruh mekanisme, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan dana operasional pelaksanaan vaksinasi disiapkan dengan matang

Termasuk juga mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik.

“Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebaran yang luas dan karakteristknya sangat beragam,” kata dia.

Adapun program vaksinasi nasional Covid-19 telah dimulai pada 13 Januari 2021 kemarin.

Program tersebut dimulai dengan ditandai penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Presiden Jokowi

Pada tahap pertama, pemberian vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Baca Juga: Kesamaan Langkahi Senior untuk Jadi Kapolri, Ini Saran Tito Karnavian untuk Listyo Sigit

Sumber: kompas.com

Pos terkait