Wasekjen Demokrat Kritik Pengesahan RUU Cipta Kerja, Seperti Penjajahan Terhadap Hak Rakyat Sendiri
IDTODAY NEWS – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Irwan Fecho, protes keras atas pesetujuan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah.
Ia menilai, Pemerintah terlalu memaksakan kehendak dengan pengesahan RUU yang disebut UU sapu jagat itu.
Menurutnya, ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat,” katanya, Minggu (4/10/2020).
Yang tak masuk akal adalah, Pemerintah beralasan mendorong investasi dan menggerakkan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Pemerintah malah mengorbankan rakyat sendiri.
“Rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja, rakyatnya sendiri,” sambungnya.
Demokrat, katanya, melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam tanpa meninggalkan satu pihak pun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Untuk menjamin salah satu omnibus law tersebut tetap berpihak terhadap rakyat, pembahasan juga tak perlu dilakukan buru-buru.
“Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan,” saran dia.
Politisi asal Kalimantan Timur ini menilai, hal itu penting dilakukan agar RUU Ciptaker tidak berat sebelah.
Juga berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.
Sebab, kata Irwan, pengaturan di RUU ini tidak hanya terkait ketenagakerjaan yang akan menimbulkan masalah.
Namun RUU tersebut juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk proyek yang menjadi prioritas pemerintah.
Serta proyek strategis nasional yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
“Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan izin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,” jelas Irwan.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berpandangan, proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah kehilangan ruh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Terlebih, pembahasan juga dipaksakan untuk rampung di tengah pandemi Covid-19.
Karena itu, dia mengingatkan Presiden Joko Widodo agar sebaiknya tidak gegabah dalam melanjutkan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Kendati sekalipun mayoritas fraksi di DPR RI memang telah menyetujuinya dibawa ke rapat paripurna.
“Ada baiknya presiden tidak melanjutkan dan mengesahkan UU Cipta Kerja ini,” saran dia.
“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan apalagi penjajahan terhadap hak rakyat sendiri,” ingatnya.
Sumber: pojoksatu.id
