Tag: Sri Mulyani Indrawati

Kategori
Ekonomi

Sri Mulyani Bicara soal Bansos Salah Alamat, Apa Katanya?

Sri Mulyani Bicara soal Bansos Salah Alamat, Apa Katanya?
(Foto: detik.com)

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan penjelasan kenapa masyarakat harus membayar pajak. Ia juga menjelaskan siapa yang akan mendapat manfaat dari pajak tersebut. Ia juga menyinggung soal penyaluran bansos yang salah alamat.

“Banyak yang mengatakan kenapa kok saya harus membayar pajak siapa yang mendapatkan manfaat dari penerimaan itu atau dari defisit APBN yang meloncat meningkat?” ungkapnya, dalam webinar FEB Unpad, Jumat (3/9/2021).

Ia pun menjelaskan, mengalirnya pajak bisa dibuktikan dengan berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi berlangsung. Dia mencontohkan pajak dan defisit APBN digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada 10 ribu keluarga dalam penerimaan bansos PKH.

“10 juta keluarga penerima PKH ini keluarga ini akan diberikan bantuan kalau anaknya SD dia diberikan Rp 900 kalau ada ibu hamil tadi dan usia dini Rp 3 juta kalau anaknya SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2,5 juta kalau di keluarganya ada yang disabilitas dan lansia mendapat Rp 2,4 juta,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, jika dalam pemberian bantuan ada data yang tidak cocok atau salah alamat. Maka pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memperbaikinya.

“Kalau masyarakat menganggap bahwa, oh ini namanya nggak cocok targetnya ada yang salah, mari kita perbaiki dan Kementerian Sosial sekarang Bu Risma melakukan perbaikan semuanya,” tuturnya.

Lanjut ke halaman berikutnya.

Selain itu, ada juga bantuan lain untuk 18,8 juta keluarga diberikan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan dalam bentuk sembako. Dia menekankan bantuan itu bantuan untuk keluarga bukan individu.

Lalu, ada bantuan listrik kepada rumah tangga dengan kapasitas listrik 450 hingga 900 VA. Tahun lalu bantuannya hingga diskon 100%, namun untuk tahun ini dipotong hanya sampai 50%.

“Kepada rumah tangga dengan 450 -900 VA listriknya kita berikan diskon hingga 100% sampai dengan bulan Juli dan kemudian kita perpanjang dengan diskon 50% sampai dengan Desember,” tutupnya.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Muslim Arbi: Bisa Saja PAN Dapat Jatah Menkeu, tapi Apakah IMF Rela Sri Mulyani Diganti?

Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani/Net

IDTODAY NEWS – Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi rezim Joko Widodo dianggap bisa mendapatkan jatah kursi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Meski demikian, IMF dan World Bank diprediksi tidak akan rela kalau Sri Mulyani diganti.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah tidak mungkin gratis.

Ia menganalisa, pasti ada kalkulasi politik yang matang dari barisan pemerintahan Joko Widodo.

“PAN sudah pasti hitung itu. ‘Gue dapat apa, kalau gue gabung’. Dalam kalkulasi politik itu biasa berlaku teori dagang sapi,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/8).

Akan tetapi kata Muslim, yang menjadi persoalan adalah, lolosnya PAN dari Parlemen Threshold di perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti dipertanyakan.

“Karena ada Partai Ummat yang akan gerus suara PAN diantaranya,” kata Muslim.

Muslim pun tak menampik jika PAN kemungkinan akan diberi kursi Menkeu. Karena, PAN mempunyai sosok yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Seperti Dradjad Wibowo dan Didik J. Rachbini.

“Bisa jadi PAN diberi kursi Menteri Keuangan. Tapi apakah Menkeu baru bisa balikin situasi ekonomi dan keuangan yang sudah kacau saat ini? Apakah IMF dan BW akan rela lepaskan Sri Mulyani digusur begitu aja?” pungkas Muslim.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik anggota koalisi pemerintahannya. Menarik perhatian kemudian, karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjennya Eddy Soeparno turut hadir di Istana Negara bersama petinggi lainnya.

Pertemuan politik secara terbuka ini memberikan sinyal dan spekulasi publik bahwa dalam waktu dekat orang nomor satu di Indonesia itu akan melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju.

Diprediksi, PAN akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Medsos Menkeu Sri Mulyani Disebut Dibiayai Negara, Ini Tanggapan Kemenkeu

Sri Mulyani
Sri Mulyani. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Tudingan media sosial Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dibiayai oleh negara dibantah oleh Kemenkeu. Kemenkeu mengaku ajakan mengisi konten pimpinan merupakan inisiatif pihaknya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Rahayu Puspa mengatakan, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pihak internal Kemekeu mengusulkan konten-konten, seperti video dan foto terkait dengan tugas di kantor mereka.

“Kemenkeu selama ini telah dan terus memberikan kesempatan ini dan mendorong talenta internal yang ingin menyumbang informasi dan konsep konten dalam bentuk video, infografis maupun narasi untuk kebutuhan konten media sosial akun -akun Kemenkeu dan pimpinan,” kata Rahayu menjelaskan melalui akun Twitternya, Sabtu (31/7).

Mendorong talent internal menurutnya bukanlah hal asing.

Mengingat, kata dia, Kemenkeu memiliki kurang lebih 80 ribu pegawai di seluruh Indonesia.

Rahayu menekankan bahwa, akun media sosial Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kontennya didominasi info kebijakan fiskal/keuangan negara, digunakan untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah, dan mendengarkan aspirasi warganet yang sangat dibutuhkan.

Untuk itulah, kata dia, pihaknya perlu mengoptimalkan keterlibatan para pegawai yang memiliki talenta. Dengan begitu, menciptakan efisiensi lantaran pembuatan konten dan diseminasi informasi tidak menggunakan jasa pihak lain.

“Kemenkeu tidak mengenal dan tidak memanfaatkan buzzer untuk publikasi kebijakannya. Sekali lagi kami tidak menggunakan buzzer,” tekan Rahayu menyudahi.

Sebelumnya, dugaan media sosial Menkeu diongkosi oleh negara ini ramai diperbincangkan hingga viral usai aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam menguggah tangkapan layar info lowongan untuk mengelola akun media sosial Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di akun Twitter pribadinya.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Sosmed Sri Mulyani Diduga Dibiayai Negara, CISA: Harus Dievaluasi Presiden

Sosmed Sri Mulyani Diduga Dibiayai Negara, CISA: Harus Dievaluasi Presiden
Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

IDTODAY NEWS – Dugaan sosial media milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dibiayai negara menuai polemik di kalangan masyarakat.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menilai dugaan yang ditemukan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam tersebut harus disikapi secara serius oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya lihat SMI harus dievaluasi oleh Presiden. Pengelolaan akun medsos pribadinya oleh ASN mengindikasikan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi,” ujar Herry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/7).

Menurutnya, Sri Mulyani tidak perlu lagi membuka lowongan untuk konten sosial media, sebagaimana yang diinformasikan Don Adam yang berbicara soal penggunaan anggaran negara untuk pengelolaan medsos Sri Mulyani.

Pasalnya ia menganggap, di seluruh kementerian memiliki divisi kehumasan yang fungisnya bisa menyiarkan seluruh kegiatan kementerian tanpa perlu merekrut pegawai baru.

“Jika tujuan Menkeu SMI untuk publikasi sudah ada biro/bagian humas Kemenkeu yang bisa menghandel hal tersebut,” imbuhnya.

Dia menambahkan Sri Mulyani harusnya lebih efisien dalam mengelola keuangan negara, bukan malah menghamburkannya dengan kegiatan yang tidak penting.

“SMI harus jadi contoh dalam konteks refocusing anggaran termasuk meminimalisir hal-hal yang merujuk pada keuntungan dan eksistensi diri sendiri,” tandasnya.

Dugaan akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikelola dengan menggunakan uang negara diungkap Do Adam melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (31/7).

Pada unggahannya, Don Adam turut menyertakan dua tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu di seluruh unit eselon 1.

“Biro KLI (Komunikasi dan Layanan Informasi) akan menyiapkan surat tugas atau SK Tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021,” demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam.

“Akun media sosial pribadi Menkeu Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kemenkeu, dan sekarang melalukan rekrutmen untuk bisa memiliki cyber troopers alias cyber army alias buzzeRp,” tambah Don Adam.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Skenario Perpanjangan PPKM Darurat 6 Pekan, Ini Penjelasan Menkeu

Sri Mulyani Indrawati
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Foto: instagram @smindrawati)

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan soal sudah adanya skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan ke depan.

Hal itu diakui oleh Menkeu Sri Mulyani, adalah akibat masifnya mutasi COVID-19 varian Delta.

“PPKM Darurat selama empat sampai enam minggu, dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam paparan di raker Banggar DPR RI, dikutip Selasa 13 Juli 2021.

Perpanjangan PPKM Darurat akan dilakukan jika risiko dari lonjakan kasus COVID-19 masih tinggi. Paparan tersebut juga menjelaskan bahwa PPKM Darurat akan sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebab, lanjut Menkeu, PPKM Darurat akan membuat tingkat konsumsi masyarakat bergerak melambat, dan menyebabkan pemulihan ekonomi tertahan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diprediksi melambat pada kisaran 4-5,4 persen.

Karena itu, Kementerian Keuangan pun akan memperkuat belanja APBN, meskipun sebelumnya mereka juga telah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Dijelaskan, penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi anggaran di sektor lainnya, seperti misalnya bantuan UMKM dan Korporasi serta program prioritas.

“Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian. Karenanya, diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan,” ujarnya dalam paparan.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Sri Mulyani Pangkas Utang Tahun Ini, Tapi Semester Dua Masih Cari Tambahan Rp 515,1 Triliun

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

IDTODAY NEWS – Pembiayaan utang tahun 2021 dipangkas oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi di bawah Rp 1.177 triliun.

“Realisasi utang tahun ini Rp 958,1 triliun, lebih rendah Rp 219,3 triliun dari UU APBN,” ujar Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Berdasarkan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, pembiayaan utang yang dipatok pemerintah mencapai Rp 1.177 triliun.

Pada semester satu tahun ini, pemerintah sudah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp 443 triliun atau sekitar 37 persen dari rencana total di APBN 2021.

Maka dari itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa pada semester dua nanti pemerintah hanya akan mencari pembiayaan utang sebesar Rp 515,1 triliun, atau sekitar 43,8 persen dari rencana awal APBN tahun ini.

“Ini bagus, karena kita bisa mengurangi kenaikan utang yang tadiya harus Rp 1.177 triliun kini turun 18,6 persen,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Interupsi Anggota DPR ‘Dicuekin’, Rapat Paripurna RAPBN 2022 Langsung Ditutup

Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: tribunnews.com)

IDTODAY.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna terkait agenda penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 & Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum rapat benar-benar dimulai, dia menjelaskan bahwa agenda hari ini tidak boleh ada interupsi mengingat aturan terkait protokol COVID-19.

“Karena protokol COVID-19 yang disampaikan di DPR RI, dengan situasi terakhir, maka kami usulkan acara rapat paripurna hanya acara tunggal. Hal-hal lain interupsi mengenai penanganan COVID-19 dan lain-lain dapat disampaikan di rapat paripurna berikutnya, apakah dapat disetujui?” kata Dasco, Selasa (6/7/2021).

“Setuju,” sahut anggota.

Selanjutnya Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin M Said membacakan paparan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022. Setelah selesai, terdengar permintaan berbicara dari peserta paripurna.

“Pimpinan, izin interupsi, pimpinan,” ujar anggota yang tak menyebutkan nama tersebut.

Dasco langsung menanggapi dan mengulangi kesepakatan yang sudah diketuk. “Tadi kita sudah sepakat bahwa interupsi akan disampaikan pada paripurna berikut,” jawab Dasco.

Anggota tersebut tak menyerah dan kembali bersuara karena alasan tuntutan masyarakat. Sayangnya Dasco tetap melanjutkan rapat dan mempersilakan Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pernyataan penutup.

Sebelum Puan berbicara, permintaan interupsi kembali terdengar dan kali ini menyebutkan nama. “Izin interupsi pimpinan, Sartono (Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat),” ujarnya.

Tak ada yang menggubris, Puan langsung memulai pernyataan penutupnya. Dia berpesan kepada pemerintah agar belanja lebih efektif, efisien, serta diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

“Kami berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam pembahasan KEM-PPKF ini. Kemudian mengantisipasi ketidakpastian COVID yang mungkin bisa lebih parah atau insyaallah membaik sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya,” tuturnya.

Dari perwakilan pemerintah, rapat ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara virtual.

Sumber: detik.com