41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin, Saleh Daulay Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi
IDTODAY NEWS – Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 41 persen masyarakat menolak atau tidak bersedia untuk divaksin. Hal ini merupakan temuan serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Begitu yang dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, lewat keterangannya, Senin (22/2).
“Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen,” ucap Saleh.
Baca Juga: Ridwan Kamil Dikabarkan Merapat Ke Golkar, PKB Jabar Mengaku Belum Tahu
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah tidak menganggap remeh temuan tersebut. Justru harus ditindaklanjuti dengan bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.
“Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kampanye pemerintah soal vaksinasi ini belum sepenuhnya masuk di kalangan masyarakat dan belum dipahami oleh masyarakat mengenai urgensi vaksinasi.
“Makanya, mereka tadi takut enggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” imbuh Saleh.
Saleh menambahkan masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pilpres 2024, PKS Ingin Usung Kadernya Jadi Pemimpin Nasional
“Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” paparnya.
Menyinggung adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksinasi, Saleh berpendapat sanksi itu tidak bisa dijadikan parameter untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia,” demikian Saleh Daulay.
Baca Juga: Mardani Ali Sera: Mas Anies Punya Modal Kuat Maju Di Pilpres
Sumber: rmol.id
