Dengan Suara Tegas, PM Vanuatu Dipermalukan Diplomat Cantik Ini Gara-gara Mencampuri Masalah Indonesia

IDTODAY NEWS – Tindakan diplomat muda Indonesia di PBB Silvany Austin Pasaribu yang mempermalukan Republik Vanuatu di Sidang majelis Umum PBB diapresiasi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Azis menilai, diplomat cantik itu membalas tudingan yang dilontarkan PM Republik Vanuatu Bob Loughman soal pelanggaran HAM di Papua dengan sangat elegan dan tegas.

“Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma internasional,” kata Azis, Senin (28/9/2020).

Politisi Partai Golkar ini juga mengapresiasi strategi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menangkis tudingan yang dilontarkan negara di sisi timur benua Australia tersebut.

Pimpinan DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan ini juga menilai, tudingan pelanggaran HAM Vanuatu kepada Indonesia merupakan hal yang sangat tidak pantas.

“Tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain,” tegasnya.

Oleh karena itu Azis mengingatkan PM Vanuatu memahami sejarah dan mengerti Papua secara mendalam.

“Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah klir serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi PBB 2504,” ungkap Azis.

Anak buah Airlangga Hartarto ini juga mengaku heran dengan Vanuatu yang kerap mengangkat masalah Papua sejak 2016 hingga Sidang Umum ke-75 PBB tahun ini.

Untuk itu, Azis memperingatkan Vanuatu agar tidak membawa agenda pesanan yang akan merugikan negara pulau di Pasifik Selatan tersebut pada masa mendatang.

“Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa? Apakah mereka proseparatis?” kata Azis.

Selain itu, Azis juga mengingatkan Vanuatu belajar etika hubungan internasional dari konsep ASEAN.

Dengan demikian, Vanuatu bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh sesama negara berdaulat.

Karena itu, Azis menyarankan agar Bob Loghman agar banyak belajar soal ilmu norma-norma hubungan internasional.

“Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan international sehingga memahami norma dan hukum secara benar,” sindirnya.

Untuk diketahui, tudingan pelanggaran HAM di Papua itu disampaikan langsung Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Tudingan itu lantas dibantah Diplomat Perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu.

Bahkan, Silvany melontarkan bantahan keras dengan menyebut tindakan Vanuatu itu sangat memalukan.

“Sangat memalukan bahwa negara satu ini selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri,” ucap Silvany, Minggu (27/9/2020).

Sebaliknya, Silvany mengaku heran dengan Vanuatu yang selalu mengajari negara lain.

Di sisi lain, lanjut Silvany, Vanuatu tidak memahami prinsip fundamental dari Piagam PBB.

Dalam Piagam PBB jelas disebutkan, setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

Setiap negara, jelasnya, harus saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lainnya.

Karena itu, Silvany dengan tegas meminta Vanuatu jangan coba-coba menceramahi negara lain.

Indonesia, tegasnya, selalu menjunjung tinggi HAM dan menanggap setiap manusia memiliki kedudukan sama di depan hukum.

Indonesia juga ikut serta dalam konvensi internasional untuk mengakhiri diskriminasi.

Akan tetapi, sambung Silvany, Vanuatu tidak ikut menandatanganinya.

Yang lebih aneh lagi, beber dia, Vanuatu juga tidak ikut menandatangani konvensi melawan penyiksaan atau tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.

Silvany menegaskan, Vanuatu bukan bagian atau representasi dari masyarakat Papua.

“Kalian jangan berkhayal menjadi orang Papua,” tegas dia.

Selama itu, tuturnya, Indonesia terus berjuang melawan separatisme yang menggunakan HAM sebagai kedok.

Untuk itu, Silvany menekankan bahwa Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian Indonesia sejak 1945 silam.

“PBB dan komunitas global sudah mendukungnya sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, permanen dan tak mungkin diubah,” tegasnya.

Sumber: pojoksatu