Kategori
Politik

Tak Buat Masyarakat Adat Sejahtera, Luhut Diminta Tinjau Kembali Investasi di Papua

IDTODAY NEWS – Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo, menyoroti niatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang bakal menyumbangkan uang hasil gugatan ganti rugi sebesar Rp 100 miliar untuk masyarakat Papua.

Yuliana mengatakan ketimbang memberikan sumbangan tersebut, Luhut sebaiknya meninjau ulang investasi-investasi di Bumi Cenderawasih yang dianggap tidak membuat sejahtera masyarakat adat di sana.

Luhut kata dia, lebih baik menggunakan jabatannya untuk memperhatikan betul nasib masyarakat adat Papua yang tidak pernah untung meski banyak investasi di sana.

“Mungkin sebagai seorang Menteri Koordiantor Kemaritiman dan Investasi dia bisa pakai kapasitasnya untuk tinjau kembali izin-izin investasi yang tidak buat masyarakat adat di Papua ini sejahtera,” kata Yuliana dalam konferensi pers yang dikutip Suara.com, Kamis (23/9/2021).

“Dia tinjau itu kita punya ikan dan lain-lain, itu masih dicuri atau tidak. Pokoknya bagaimana caranya orang Papua itu sejahtera kalau ada investasi ataupun tidak ada investasi itu yang harus dipikirkan kalau investasi selama ini masuk tapi orang Papua tidak sejahtera dan masih bicara jangan ambil hutan kami saat ini itu berarti dia harus refleksi diri,” sambungnya.

Menurutnya hal tersebut lebih masuk akal kalau memang Luhut seolah peduli dengan orang Papua. Kalau misalkan membicarakan uang, secara tidak langsung menurutnya malah membuat orang Papua menjadi tersinggung.

Terlebih ia juga khawatir kalau pernyataan Luhut dengan menyumbangkan Rp 100 miliar itu hanya untuk menarik simpati seolah-olah yang bersangkutan berjiwa besar. Padahal di sisi lain, ia tengah memproses hukum aktivis pejuang hak-hak orang asli Papua yang tengah menyuarakan aspirasi sesuai dengan riset.

“Atau ada pikiran-pikiran lain atau stigma-stigma lain seperti orang Papua itu miskin gampang dibeli dan lain-lain asal kasih uang maka beres bahkan mungkin solidaritasnya bisa ada di pihak pak Luhut atau seperti apa.”

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Ada Kata-kata ‘Sikat Habis’, Natalius Pigai Ingatkan Luhut: Saya Tahu Apa Niatnya di Papua

IDTODAY NEWS – Aktivis Hak Asasi Manusi (HAM) asal Papua, Natalius Pigai bereaksi keras terhadap Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan akan memberikan uang hasil gugatannya terhadap Haris-Fatia kepada masyarakat Papua.

Natalius menegaskan bahwa masyarakat Papua bukanlah orang miskin dan mereka tak butuh uang dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu.

“Luhut Ngaco, kami bukan orang miskin, masyarakat Papua tidak butuh uang Luhut, kami tidak percaya namanya Luhut,” katanya pada Rabu, 22 September 2021, dilansir dari Pojok Satu.

Natalius juga mengaku tak akan mau menerima uang Luhut karena sudah mengetahui siapa sosok Menko itu sebenarnya.

“Apalagi saya yang tahu siapa dia dan apa niatnya di Papua karena pernah presentasi oleh Luhut ke Saya di kantornya di Kuningan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Natalius Pigai berjanji akan menyikat habis perusahaan tambang Luhut jika apa yang disampaikan Haris Azhar terbukti.

“Saya ingatkan mau Luhut ke atau mantan Jendral mana ke, Freeport, dan Blok Wabu itu, saya pemilik hak ulayat. Jadi kalau terjadi perubahan pemerintahan, maka semua proses yang tidak benar kita sikat habis,” tegasnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan akan menggugat perdata Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida seusai melaporkan keduanya secara pidana.

Seperti diketahui, dua pegiat HAM itu diaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah.

Dugaan tindakan pidana yang dilaporkan Luhut itu terdapat dalam video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

Penasihat hukum Luhut, Juniver Girsang menyampaikan bahwa kliennya akan menuntut Haris dan Fatia membayar Rp300 miliar.

“Beliau bilang, kalau gugatan itu dikabulkan pengadilan, semua uang Rp 300 miliar itu untuk masyarakat Papua,” kata Juniver Girsang pada Rabu, 22 September 2021, dilansir dari Tempo.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Gugatan Luhut akan Disumbang ke Papua, Pigai Naik Pitam: Merendahkan!

IDTODAY NEWS – Keputusan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menggugat Haris Azhar cs senilai Rp 100 miliar dinilai tidak elok.

Apalagi, Luhut menyebut bahwa gugatan perdata dalam kasus dugaan pencemaran nama baik itu akan disumbangkan kepada masyarakat Papua.

“Jangan minta orang kecil seperti Haris Azhar Rp 100 miliar dong,” kata Aktivis Papua, Natalius Pigai kepada redaksi, Rabu (22/9).

Alih-alih menyumbang Papua dengan uang bersumber menggugat orang, Pigai justru menantang Luhut untuk membuat program yang menyejahterakan rakyat Papua.

“Saya ingin tahu selama anda jadi menteri, 1 program kecil senilai Rp 10 juta yang anda berikan ke rakyat Papua melalui uang negara. Kalau tidak, jangan tipu ee,” tutur Pigai.

Luhut memutuskan untuk melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Luhut juga menuntut keduanya membayar ganti rugi sebesar Rp 100 miliar karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Namun bagi Pigai, niatan Luhut itu sama saja merendahkan masyarakat Papua.

“Beliau pejabat negara dan pemimpin, tapi merendakan harga diri kami. Belajarlah menjadi seorang pemimpin, patriot dan negarawan,” tandas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Natalius Pigai: Ketua MPR Tidak Mengerti Soal Papua

IDTODAY NEWS – Insiden pembalaran Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, berujung dengan kematian tenaga kesehatan setempat menuai kecaman dari banyak pihak di tanah air. Tak terkecuali Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Bamsoet, sapaan akrabnya, mendesak pemerintah untuk lebih tegas terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Teroris Papua. Jangan lagi ada toleransi terhadap pihak-pihak yang telah membuat rakyat menderita.

“Sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa,” ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/9).

Namun, pernyataan Bamsoet ini justru menuai kritik dari salah satu aktivis Papua, Natalius Pigai. Melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (19/9), Pigai dengan tegas menilai Bamsoet tidak paham soal apa yang terjadi di Papua.

“Ketua MPR tidak mengerti soal Papua. Anda baca ‘mengapa orang Papua marah pendatang”, aktivis lebih pintar,” tulisnya. “Apa layak Dokter Pegang Senjata?’ Cara-cara itu sama saja beri peluang OPM bunuh Pendatang. Bisa saja OPM anggap pendatang aparat.”

Di ujung balasannya atas pernyataan Bamsoet itu, Pigai tetap berharap ada dialog dalam untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua.

“Kami tidak gegabah bersikap! Dorong Dialog Damai!” tegasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kapal Perang China Hilir Mudik di Natuna, Puskesmas Dibakar di Papua, Kemana Perlindungan Negara?

IDTODAY NEWS – Kondisi bangsa Indonesia dalam situasi keprihatinan. Tak hanya soal pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, ancaman keamanan dari dalam dan luar negeri pun masih menghantui rakyat.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid lantas mencontohkan adanya kapal perang China yang hilir mudik di perairan Natuna.

“Kita sangat prihatin, di Natuna, para nelayan ketakutan melihat kapal-kapal perang China mondar-mandir di perairan Indonesia,” kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari akun Twitter pribadinya, Jumat (17/9).

Bahkan tak hanya itu, persoalan di Tanah Papua juga menjadi sorotan. Hingga kini, pemerintah tak kunjung meredam konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Hal itu terlihat pada peristiwa baru-baru ini di mana ada Puskesmas yang terbakar dan diklaim dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin (14/9).

Namun sayang, politisi PKS ini belum melihat adanya kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Padahal tugas tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi “Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

“Di Papua Puskesmas dibakar, dokter dan nakes (1 meninggal) jadi korban teror dan serangan KKB. Harusnya negara betul-betul lindungi seluruh WNI dan NKRI sebagaimana ketentuan UUD,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Peristiwa

Penampakan Pesawat Rimbun Air Hancur Jatuh di Gunung Wabu Sugapa Papua

IDTODAY NEWS – Pesawat Rimbun Air PK-OTW jatuh di Gunung Wabu, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Badan pesawat itu hancur.

Dari foto yang diterima detikcom, Rabu (15/9/2021), badan pesawat ditemukan berada di jurang. Tampak bagian bodi pesawat yang bertuliskan kode PK-0TW, dengan lambang maskapai Rimbun Air di bawahnya.

Wakil Komandan Yonif Mekanis 521/DY dari Pos Intan Jaya Satgas Pamrahwan, Mayor Infanteri Edi Dipramono, mengungkapkan koordinat jatuhnya pesawat sudah ditemukan oleh helikopter carteran Satgas Elang.

“Titiknya hanya 3,4 km dari Bandara, dan dari Pos Bilogai Satgas Yonif 501 hanya berjarak 2,2 km,” ungkap Edi.

Perkiraan koordinat lokasi kejadian perkara tersebut ialah 03°44’35.96″ S/136°59’14.44″ E. Sekitar 34 warga bersama 4 regu TNI-Polri menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Pesawat ditemukan di ketinggian 400 meter di Gunung Wabu. Pesawat tersebut terbakar dan hancur.

“Berdasarkan pengamatan dari helikopter, kondisi pesawat terbakar dan sudah dalam keadaan hancur,” kata Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan saat dihubungi detikcom.

Sebelumnya diberitakan pesawat perintis Rimbun Air hilang kontak di Kabupaten Intan Jaya. Usai menghilang, pesawat ditemukan tapi sudah dalam kondisi jatuh.

“Berdasarkan pengamatan dari helikopter, kondisi pesawat terbakar dan sudah dalam keadaan hancur,” ujar Sandi Sultan sebelumnya.

Pesawat tersebut terbang dari Nabire tujuan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pesawat mengangkut bahan bangunan dan juga bahan makanan milik Yonif 521/DY yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya.

Pesawat yang terbang dari Nabire menuju Sugapa itu hilang kontak sekitar pukul 07.30 WIT. Tiga kru dalam pesawat itu adalah pilot HA Mirza, kopilot Fajar, dan mekanik Iswahyudi.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Disomasi Luhut soal Tudingan Main Tambang di Papua, Haris Azhar Tak Gentar: Apapun Resikonya

IDTODAY NEWS – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengaku akan menjawab somasi dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut diketahui geram hingga melayangkan somasi lantaran Haris dianggap menudingnya terlibat bermain bisnis tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Pernyataan Haris Azhar di channel YouTube-nya bersama aktivis KontraS, Fatia Maulidiyanti, dianggap tidak mendasar oleh pihak Luhut.

Dilansir TribunWow.com, Haris menegaskan bahwa diskusinya mengangkat isu di balik penguasaan eksploitasi emas di Blok Wabu telah berdasarkan riset dari sejumlah lembaga.

Adapun beberapa lembaga yang telah melakukan kajian, yakni KontraS, WALHI, hingga YLBHI..

Kajian tersebut mengendus ada keterlibatan dari sejumlah pejabat dan mantan Jenderal TNI, satu di antaranya adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

“Ada beberapa lembaga bikin riset tersebut tentang praktik bisnis pertambangan,” kata Haris dikutip dari KompasTV, Senin (30/8/2021).

“Kenapa saya bikin podcast-nya, karena memang laporan itu diterbitkan oleh beberapa lembaga, diposting di website masing-masing, lalu juga diberitakan,” sambungnya.

Selain itu, Haris juga mengetahui langsung bahwa isu terkait eksploitasi tambang di Intan Jaya memang ada.

“Yang kedua, karena saya dulu menjadi ketua tim investigasi kasus penembakan pendeta Zanambani di Intan Jaya,” ujar Haris.

“Memang saya menemukan isu soal Blok Wabu tersebut, gunung yang mengandung 8,1 juta ton emas.”

Haris mengaku mengikuti perkembangan di Kabupaten Intan Jaya, khususnya terkait Blok Wabu.

Terendusnya keterlibatan sejumlah pejabat membuatnya prihatin akan ketimpangan sosial yang ada di Intan Jaya.

“Apapun risiko buat saya, saya tidak ada masalah. Buat saya yang paling penting adalah bagaimana fakta sebenarnya dari Blok Wabu tersebut,” ujar Haris.

Haris justru bersyukur bahwa aksinya direspons oleh Luhut dan sejumlah pejabat lain.

Dengan begitu, dirinya mungkin bisa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.

“Bahwa Pak Luhut hari ini marah atau ada respons, sebenarnya sebelum Pak Luhut sudah ada teman dari kalangan pemerintah atau BUMN yang merespons, saya bilang saya malah senang kalau dibantah,” ucap Haris.

“Dan saya minta diungkap fakta yang sebenarnya, karena apapun risikonya, buat saya menarik menunggu tentang fakta yang sebenarnya buat orang Papua, buat orang Intan Jaya.”

Reaksi Luhut

Terkait hal tersebut, Juniver Girsang sebagai pengacara Luhut menegaskan bahwa Haris harus bertanggung jawab atas pernyataannya.

“Video yang ditayangkan oleh saudara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti itu tentu sudah ditonton (oleh Luhut),” kata Juniver di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Minggu (29/8/2021).

“Dari situ disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengatakan Luhut Pandjaitan bermain dalam pertambangan di Papua, itu yang tidak benar dan kita minta pertanggung jawaban,” sambungnya.

Juniver menyatakan bahwa opini yang disammpaikan oleh Haris dinilai menyesatkan.

Juniver juga menyampaikan, Luhut tidak terima dengan Haris yang dianggap memberikan opini tidak berdasarkan fakta.

“Reaksinya (Luhut) sebagaimana yang dinyatakan juru bicara (Jodi Mahardi), ini tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta,” kata Juniver.

Juniver menyampaikan bahwa Luhut juga sudah menyaksikan video berdurasi 26.51 menit yang diunggah oleh Haris Azhar.

“Karena ini sudah diupload dan sudah diopinikan menjadi berita yang tidak bertanggung jawab, tentu secara resmi kami mengirimkan somasi,” tambahnya.

Terkiat hal tersebut, Haris diketahui akan menjawab segera somasi secara tertulis.

Namun, Juniver tetap menyayangkan pernyataan kontroversial Haris.

Untuk sementara, pihak Luhut dalam somasinya hanya ingin mengetahui motif serta bukti atas apa yang disampaikan oleh Haris.

“Kata-kata ‘Bermain’ ini konsekuensi hukumnya Haris Azhar juga tahu tentu kita minta pembuktiannya. Makanya di somasi kami jelas tidak muluk-muluk kami meminta,” kata Juniver.

“Yang pertama kami minta kepada beliau terkait motif penyebutan, kemudian bukti dan fakta yang menyatakan Luhut Binsar Padjaitan bermain,” tegasnya.

Sumber: tribunnews.com