Penulis: IDtoday News

Kategori
Politik

Singgung Utang Pemerintah Sudah Ribuan Triliun, AHY: Ada yang Berdalih Rasio Masih Aman?

Singgung Utang Pemerintah Sudah Ribuan Triliun, AHY: Ada yang Berdalih Rasio Masih Aman?
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat pidato politik di tennis indoor Senayan/RMOL

IDTODAY NEWS – Perekonomian nasional dinilai semakin rumit. Itu lantaran keuangan negara tidak bisa dikelola dengan baik.

Tidak sedikit anggaran digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang justru tidak banyak berdampak pada kehidupan rakyat kategori miskin dan tidak mampu.

Akibatnya, yang terjadi adalah defisit anggaran. Kemudian, defisit itu coba ditutupi dengan cara utang oleh pemerintah.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, utang pemerintah dalam kurun waktu delapan tahun terakhir disebut naik tiga kali lipat.

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di awal 2023 angkanya tembus Rp 7.733 triliun. Utang itu diperparah dengan adanya utang BUMN yang semakin menggunung hingga mencapai Rp 1.640 triliun.

“Faktanya pula, rasio hutang terhadap GDP semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman?” sesal AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut AHY, bukan soal rasio utang semata yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dampak dari utang yang menggunung itu yang harusnya diantisipasi oleh pemerintah agar imbasnya tidak menyengsarakan rakyat.

“Kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Permalukan Gus Dur di Kasus Bulog Gate, Karma Sri Mulyani Tumbang oleh Bocah NU

Permalukan Gus Dur di Kasus Bulog Gate, Karma Sri Mulyani Tumbang oleh Bocah NU
Jurubicara Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid, Adhie M. Massardi/RMOL

IDTODAY NEWS – Kasus pemukulan putra pimpinan GP Ansor, Cristalino David Ozora oleh anak pejabat pająk, Mario Dandy Satrio, telah menguak kebobrokan Kementerian Keuangan. Fenomena ini dinilai sebagai karma bagi sang menteri, Sri Mulyani Indrawati, atas perbutannya di masa lalu.

Jurubicara Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid, Adhie M. Massardi menyampaikan dosa masa lalu Sri Mulyani yang dimaksud dalam diskusi Front Page Communication bersama Kantor Berita Politik RMOL bertajuk “Dosa Pajak Sri Mulyani”, yang diselenggarakan di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (14/3).

Adhie memaparkan, Sri Mulyani pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, pernah mendesain satu persoalan yang pada faktanya tidak benar.

“Saya kan tahun 2000 di Istana, jadi Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu saya mendengar Sri Mulyani dengan Arifin Panigoro dan kawan-kawannya sedang membuat konstruksi kasus keuangan yang personal,” ujar Adhie.

Ia menjelaskan, Sri Mulyani bersama Arifin Panigoro yang kala itu masih menjadi aktivis di bidang ekonomi, menciptakan isu skandal korupsi yang seolah-olah terkait dengan Gus Dur.

“Yaitu dari (kasus personal) Soewondo (yang diketahui tukang pijit Gus Dur) kepada Sapuan, Wakil Kepala Bulog. Yaitu (soal) pinjam meminjam, ada tipu menipu lah Rp 35 miliar,” urainya.

Dari persoalan pribadi tersebut, dijelaskan Adhie, justru Sri Mulyani menjadikannya sebagai isu nasional yang hingga dilaporkan kepada DPR.

“Sri Mulyani dan teman-temannya adalah salah satu arsitek konstruksi ini. Ini dibuat konstruksi yang menjadi seolah-olah ini korupsi melibatkan istana,” papar Adhie.

“Kemudian dari bahan naskah akademis lah kira-kira, oleh Sri Mulyani dan kawan-kawannya dikirim ke DPR. Jadilah Pansus Bulog Gate,” sambungnya.

Akibat mencuatnya skandal Bulog Gate itu, Adhie menilai Sri Mulyani telah membuat Gus Dur celaka, hingga akhirnya tumbang sebelum masa jabatan Presiden RI yang dijalaninya berakhir.

“Jadi Sri Mulyani bermain besar di belakang Bulog Gate ini. Saya tanya ke Bang Bahtiar, Ketua Pansusnya saat itu. Katanya memang kita (anggota DPR) rapat-rapat dapat pengarahan dari Sri Mulyani,” ungkapnya.

Menurut Adhie, di saat Sri Mulyani menciptakan skandal Bulog Gate, saat itu pula ia sudah menjadi politisi dan bukan lagi akademisi.

Sehingga Adhie melihat perkara yang menimpa Kemenkeu saat ini, yaitu soal dugaan korupsi dan/atau pencucian uang akibat abnormalitas transaksi keuangan di internal kementerian sebesar Rp 300 triliun, Sri Mulyani tengah terkena karma dari kasus Bulog Gate.

“Ketika ada kasus itu (transaksi janggal di Kemenkeu), saya melihat apakah ini ada urusannya dengan waktu dia mempermalukan Gus Dur dengan kasus Bulog Gate? Dari skandal kecil pemukulan (David oleh Dandy) kemudian melebar, meluas sampai ke menimpa Sri Mulyani,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Geger, Pegawai Pajak Sumut Ungkap Modus Sri Mulyani “Lindungi” Rafael Alun

Geger, Pegawai Pajak Sumut Ungkap Modus Sri Mulyani “Lindungi” Rafael Alun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

IDTODAY NEWS – Seorang pegawai Dirjen Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara II Bursok Anthony Marlon menguliti habis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam surat pengaduannya yang ditujukan kepada Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dan diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/3), Busrok mengurai sejumlah kejanggalan dalam kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Surat ini dibuat pada 13 Maret 2023 sebagai respons usai Sri Mulyani menggelar konfrensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait isu skandal transaksi gelap Rp 300 triliun di lingkungan Dirjen Pajak Kemenkeu.

Busrok menyayangkan saat konpres bersama Mahfud MD, pengaduannya beberapa waktu lalu dianggap sebagai masalah pribadi. Padahal, Busrok menegaskan jika pengaduannya itu berpotensi menambah keuangan negara dimana ada bagian dari pendapatan negara yang jumlahnya tidaklah sedikit.

“Hingga saya kemudian jadi mempertanyakan jiwa nasionalisme ibu (Sri Mulyani) kepada negara Republik Indonesia ini yang mana seolah-olah bila itu urusan pribadi, meskipun ada dugaan kerugian negara yang ditimbulkan, tidak perlu ditindaklanjuti,” kata Busrok dalam suratnya tersebut.

Disisi lain, Busrok juga heran mengapa Sri Mulyani tidak mengkoreksi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal Rafael Alun Trisambodo bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukanlah korupsi.

“Oknum terduga pelanggar TPPU bisa dijerat dengan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi bila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan perpajakan,” beber Busrok.

Pegawai pajak yang bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatera Utara II ini kemudian menguraikan soal TPPU dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Ditjen Pajak Eselon III yang memiliki uang sebesar Rp 37 miliar disimpan di Safe Deposit Box (SDB). Uang Rp 37 miliar Rafael Alun ini, kata Busrok, sesuai dengan Pasal 17 UU Perpajakan terdapat PPh yang terutang sebesar Rp 12 miliar lebih.

“Itulah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Bila jumlah sebesar Rp 12 miliar lebih tersebut tidak dibayarkan, di sanalah terjadinya kerugian negara dimana tidak membayar pajak sama dengan korupsi,” kata Busrok.

Lebih dalam, Busrok menjelaskan kalau Sri Mulyani menjerat Rafael dengan tindak pidana perpajakan maka berdasarkan Pasal 39 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Rafael Alun bisa dikenakan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar tersebut. Dengan begitu, pendapatan negara dari Rafael Alun sebagai wajib pajak sebesar Rp 63 miliar lebih.

“Kenapa pendekatan dari sisi perpajakan ini tidak Ibu ungkapkan selaku orang nomor 1 di Kementerian Keuangan kepada Bapak Menko Polhukam, Mahfud MD?” ujar Busrok heran.

Ia menduga, Sri Mulyani tidak menggunakan pendekatan dari UU perpajakan guna melindungi para pegawai Dirjen Pajak sehingga tidak aneh lagi para pegawai pajak memiliki harta jumbo seperti Rafael Alun Trisambodo.

“Terduga pelanggar TPPU diduga bisa saja diskenariokan untuk tidak perlu membayar ke negara. Cukup bayar ke kantong oknum DJP setengahnya dan semua menjadi aman terkendali. Itu sebabnya kenapa Ibu tidak mau menjawab pertanyaan saya terkait para pejabat yang tertangkap tangan (OTT) oleh KPK atau aparat penegak hukum lain, tidak serta merta dijadikan tersangka pelaku pelanggaran tindak pidana perpajakan,” demikian Busrok.

Terkait dengan kejanggalan dan modus Sri Mulyani melindungi para oknum pegawai pajak ini, Busrok telah melaporkannya juga kepada Ombudsman RI. Busrok menuliskan surat yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Mokhamad Najih berupa permintaan rekomendasi pemecatan Sri Mulyani karena dianggap telah melakukan pelanggaran SOP atas penanganan pengaduan dirinya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Megaskandal di Kemenkeu

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Megaskandal di Kemenkeu
Anthony Budiawan saat menjadi narasumber diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa (14/3)/RMOL

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo diminta membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan megaskandal di Kementerian Keuangan yang saat ini ramai dibicarakan.

Hal tersebut disampaikan Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa (14/3).

Anthony mengatakan, Sri Mulyani sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan seharusnya dinon-aktifkan sementara agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi.

“Ya ini sudah jelas, bahwa kalau satu di kementerian itu ada megaskandal seperti ini, semua pimpinannya itu harus sudah demisioner dulu, harus tidak boleh terlibat, untuk bisa memberikan penyelidikan, penyidikan, dan investigasi, agar transparan dan harusnya juga dilakukan oleh ada tim independennya,”kata Anthony di lokasi.

Anthony mengatakan sistem hukum di Indonesia mulai lumpuh, sehingga perlu adanya tim independen yang dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengungkap megaskandal di Kemenkeu.

“Karena kalau kita lihat, Menko Polhukam Mahfud MD juga bicaranya agak bersayap juga, lalu kemudian, saat ini Kejaksaan Agung ini, juga terlihat lumpuh juga,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil, agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Pasalnya, saat ini tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dari masyarakat cenderung menurun.

“Penegakkan hukum ini harus bener-bener dijalankan, kalau ini tidak dijalankan, kalau ini tidak terungkap, kalau hanya pegawai kecil saja yang dikorbankan, saya rasa rakyat sudah tidak bisa menaruh kepercayaan itu. Jadi harus diinvestigasi secara tuntas,” demikian Anthony.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Endorse Capres Tidak Pengaruhi Pilihan Publik

Aktivis HAM, Natalius Pigai/RMOL

IDTODAY NEWS – Dukungan atau endorsement yang diberikan Presiden Joko Widodo ke sejumlah figur potensial untuk diusung dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diyakini tidak terlalu memengaruhi pilihan publik.

Hal ini ditegaskan Aktivis HAM, Natalius Pigai, dalam acara diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani” di Kopi Timur, Jakarta Timur, Selasa (14/3).

“Dengan demikian, Jokowi tidak akan mendorong atau menghasilkan calon presiden yang akan jadi kaki tangannya,” katanya seperti dikutip redaksi.

Sebelumnya Lembaga survei Algoritma Research and Consulting menemukan bahwa endorse sosok capres 2024 oleh Presiden RI Joko Widodo hanya menghasilkan 16,1 persen.

Responden lebih banyak mengharapkan Presiden dapat bersikap lebih netral dalam Pemilu 2024. Responden juga banyak yang tidak setuju jika Jokowi menyebutkan pilihan politiknya atau mendukung salah satu capres.

Belakangan Jokowi memang gencar memuji sejumlah tokoh politik. Mulai dari Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto. Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi sedang menduetkan keduanya.

Turut hadir dalam diskusi yang dipandu Reporter Kantor Berita Politik RMOL, Ahmad Satrio, mantan jurubicara Presiden Abdurahman Wahid, Adhie Massardi dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Andi Arief Yakin Surya Paloh Tak Bisa Dipengaruhi Luhut

Andi Arief Yakin Surya Paloh Tak Bisa Dipengaruhi Luhut
Luhut Binsar Pandjaitan saat menemui Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/3)/Ist

IDTODAY NEWS – DPP Partai Demokrat meyakini tokoh Koalisi Perubahan (Demokrat, Nasdem, PKS) akan sulit untuk diintervensi pihak manapun termasuk pemerintah.

Terlebih, para tokoh Koalisi Perubahan sudah membangun silaturahim politik berbulan-bulan untuk menyongsong Pemilu 2024.

Begitu disampaikan Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief soal Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, siang tadi (Selasa 14/3).

“Para tokohnya (koalisi perubahan) itu para tokoh yang menurut saya, “agak sulit dipengaruhi pemerintah” kalau sudah bersikap,” kata Andi Arief dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa sore (14/3).

Atas dasar itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini sangat yakin kalau Surya Paloh tidak akan berkhianat dengan janji-janji yang telah disepakati bersama Koalisi Perubahan, meskipun telah beberapa kali ditemui Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan representasi pemerintah.

“Agak agak susahlah untuk pimpinan partai mengkhianati janji-janji dalam koalisi perubahan, agak susah, karena bukan berlangsung pendek kan, sudah hampir 5-6 bulan,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Surya Paloh ke Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa siang (14/3).

Pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Pandjaitan di Nasdem Tower merupakan kali ketiga. Sebelumnya mereka sempat bertemu di Eropa, sekitar Januari 2023. Kemudian pertemuan kedua, dilakukan di salah satu restoran di Jakarta pada 3 Februari 2023 lalu. Saat itu keduanya makan siang bersama.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Huru-hara Polri hingga Kemenkeu, RR Sindir Menohok Revolusi Mental: Makin Ambyar

Huru-hara Polri hingga Kemenkeu, RR Sindir Menohok Revolusi Mental: Makin Ambyar
Rizal Ramli (Youtube/tangkapan layar)

IDTODAY NEWS – Pegiat media sosial Rizal Ramli memberikan sindiran menohok terkait revolusi mental di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ini setelah adanya kasus yang mengguncang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli tampak membalas cuitan warganet yang mengkritisi kinerja Presiden Jokowi. Warganet ini menyinggung revolusi mental yang memang giat diserukan Jokowi semasa kampanye di Pilpres.

Menurutnya, revolusi mental ini justru membuat mental sejumlah lembaga dan instansi menjadi bobrok. Ia menyebut kasus di Polri, Direktoral Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai sampai terjadinya korupsi dana bantuan sosial (bansos).

“Revolusi mental malah mentalnya pada bobrok. Kepolisian, DJP, Bea Cukai, korupsi bansos,” tulis pengguna akun @/ca*****us1204 dalam Twitter, Sabtu (11/3/2023).

Cuitan itu kemudian ditanggapi Rizal Ramli yang menambahkan sindiran menohok. Rizal menyebut bahwa revolusi mental yang kerap digaungkan Presiden Jokowi hanyalah slogan, tanpa dibuktikan dengan tindakan maupun kebijakan.

Alhasil, revolusi mental yang diharapkan meningkatkan kinerja jajaran Presiden Jokowi, justru dinilai membuat kinerja semakin ambyar.

“Karena revolusi mental hanya slogan, retorika, ceramah-ceramah dan seminar-seminar, bukan tindakan, kebijakan dan perbaikan sistem. Hasilnya: semakin rusak dan ambyar,” sentil Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Selasa (14/3/2023).

 

Kritikan pedas Rizal Ramli itu pun langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya telah meraih ratusan tanda suka dan menuai pro kontra.

Sebagian warganet tampak mengkritik pandangan Rizal Ramli tersebut. Namun, tak sedikit juga yang membela dan mendukung pernyataannya seputar revolusi mental tersebut.

“Di mana-mana di negara demokrasi, tugas netizen mengawasi kekuasaan. Tugas buzzer mengawasi pengkritik kekuasaan,” komentar warganet.

“Iya, namanya saja pemerintah artinya tugasnya memerintah, sedangkan pelaksanaannya tergantung atas kesadaran kita semua sebagai rakyat yang diperintah. Kalau rakyatnya bandel, maka tidak mungkin bisa,” tulis warganet.

“Revolusi metal juga harus dibangun juga ke orang-orang yg begitu benci ke Jokowi, seperti tidak selalu sebar fitnah, hoaks bahkan provokasi,” nilai warganet.

“Hasil valuasi revolusi mental = Rp 300 T,” sentil warganet.

“Dikira cuma dengan slogan bisa merubah mental. Rezim ini cuma bisa bikin slogan, OMDO (omong doang) dan kebanyakan mimpi,” kritik warganet.

“Setuju pak RR, sistem saat ini yang menjadi orang pinter berpindidikan tinggi akan hilang akalnya. Rakyat kecil akar rumput selalu menjadi korban dari keserakahan sistem,” tambah yang lain.

Sumber: suara.com