KSPI Menolak Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ditemui usai berorasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). (Foto: Lucius Genik)

IDTODAY NEWS – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Kamis (15/10). Menurutnya, ke depan aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja oleh buruh masih akan semakin membesar, bergelombang, dan meningkat.

Baca Juga  Tak Ada Ucapan Selamat Ultah PDIP untuk PD, Bara Rivalitas Terlihat

“Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,” tegas Said Iqbal.

Said Iqbal menyatakan, apabila pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, maka patut diduga bahwa serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

Adapun, terkait sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, kata Said Iqbal, terkesan seperti sedang kejar setoran. Hal itu justru membuat buruh merasa dikhianati.

Baca Juga  Jokowi Satu-satunya Magnet Politik, Berisiko Kalau Gibran Diusung Di Pilgub DKI 2024

“Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Said Iqbal menambahkan, ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.

Baca Juga  PBNU: UU Ciptaker Picu Kelonggaran Syariah Sertifikasi Halal

Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan