Kategori
Politik

Cepat Move On, AHY Dianggap Tunjukkan Jiwa Ksatria

IDTODAY NEWS – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memilih untuk move on dan menarik dukungan terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan yang telah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dinilai sebagai wujud jiwa ksatria.

“AHY menunjukkan jiwa ksatrianya dengan memaafkan tindakan Nasdem dan Anies yang dianggap sudah mengkhianati perjuangan bersama selama hampir setahun ini untuk memperjuangkan perubahan. Inilah jiwa pemimpin yang sebenarnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Agust Jovan Latuconsina, dalam keterangannya yang dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (5/9).

Menurut Jovan, janji Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tidak akan pernah berubah untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Meski saat ini Demokrat telah menarik diri dan keluar dari KPP.

“AHY berjanji, untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. AHY juga mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pimpinan partai,” tuturnya.

Selain itu, AHY juga semakin menunjukkan integritasnya dengan mengingatkan para kader untuk berjuang tanpa meninggalkan nilai-nilai dalam kehidupan.

“Lanjutkan kerja keras kita. Tetap rendah hati, juga tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, serta kehormatan dan persahabatan,” kata Jovan, mengulang statemen AHY.

Sebagai seorang kader sekaligus pengurus di DPP Partai Demokrat, Jovan mengaku salut dengan kebesaran hati AHY yang terlihat dari ketenangan dan ketegasannya saat melakukan konferensi pers.

“Saya yakin, tidak mudah bagi AHY untuk tampil dengan tenang, kalem tetapi penuh ketegasan, di hadapan pers. Setelah apa yang dialaminya. Tetapi disitulah AHY menunjukkan kedewasaan dan juga leadershipnya, dengan menyampaikan sikapnya, sekaligus arahan kepada kader Demokrat di seluruh tanah air. Dan ini membuat seluruh kader bersemangat kembali,” pungkasnya.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

PDIP Perlu Siapkan Skenario Kedua, Puan-AHY

IDTODAY NEWS – Jika Ganjar Pranowo tidak kunjung mendapatkan pasangan, maka PDI Perjuangan lebih baik mencalonkan Puan Maharani dan menduetkannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Begitu saran peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/9). Menurutnya, jika Ganjar tidak kunjung mendapatkan pasangan dan elektabilitasnya stagnan, maka bisa saja Gubernur Jawa Tengah itu berpotensi gagal maju.

Untuk itu, perlu disiapkan skenario kedua. Yaitu mempersiapkan Puan Maharani sebagai capres.

“Tentu saja, analisa ini terbilang liar dan nakal. Lantas siapa pasangan Puan?” ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/9).

Jika melihat stok yang ada, kata akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini, maka tinggal nama Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, AHY, dan Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Muhaimin Iskandar sudah bersama Anies Baswedan. Praktis tinggal AHY. Airlangga sedang berjuang mendapatkan chemistry bersama Prabowo Subianto,” kata Dian.

Namun, kata Dian, PDIP dan Demokrat memiliki histori buruk. Seperti komunikasi buruk antara kedua orang tua, yakni Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi, Puan dan AHY masih memiliki peluang bersatu. Ini lantaran keduanya kerap melakukan komunikasi politik.

“Jadi celah itu masih ada. Jika ini terjadi, maka akan menjadi sejarah baru bagi perkembangan politik Indonesia. Dan judul pasangan ini adalah rekonsiliasi nasional,” pungkas Dian.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Jomblo, Demokrat Bisa Merapat ke Mana Saja

IDTODAY NEWS – Setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kini status Partai Demokrat jomblo.

Bergabungnya PKB dan keluarnya Partai Demokrat otomatis mengubah peta politik yang ada.

Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensat, berpendapat, dalam posisinya yang bebas, Partai Demokrat berpeluang merapat ke poros lain, termasuk ke PDI Perjuangan.

“Kalau mau semangat rekonsiliasi, ada bagusnya Partai Demokrat gabung ke PDIP,” kata Hensat, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).

Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu melihat, hubungan Demokrat dan PDIP belakangan juga semakin akur, sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, di kawasan Hutan Kota Plataran Senayan, Minggu lalu (18/6).

“Jadi, semangat rekonsiliasi bisa dimulai dengan kerjasama antara PDI Perjuangan dan Demokrat,” tandas Hensat.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Poros Sandi-AHY Dinilai Bisa Lahir Gegara Geger Anies-Cak Imin

IDTODAY NEWS- Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai pernyataan Demokrat yang merasa dikhianati soal duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memicu perpecahan koalisi. Terlebih menurutnya, Demokrat mendorong Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies.

“Pernyataan Demokrat hari ini memungkinkan terjadinya perpecahan di koalisi perubahan dimana Demokrat merasa tidak terima pernyataan ada persetujuan Cak Imin sebagai cawapresnya Anies. Padahal jelas agenda Demokrat tentu ingin mendorong AHY. Menurut saya dalam konteks itu dapat dipahami situasi bergejolaknya koalisi,” kata Aditya kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Di balik kekecewaan itu, Aditya menilai Demokrat masih bisa mendorong AHY sebagai cawapres, yakni dengan menduetkan dengan Sandiaga. Untuk diketahui, duet Sandiaga-AHY juga tengah diperhitungkan. Dia menilai poros keempat bisa saja terjadi.

“Namun di sisi lain, tentu Demokrat masih ada peluang untuk mendorong AHY sebagai cawapres dgn situasi yang digadang bersama Sandi Uno beberapa waktu belakangan ini. Ini juga potensi yang masih mungkin terjadi di kala perubahan-perubahan koalisi begitu cepat terjadi. Kita tunggu saja apakah memang ada pembicaraan lanjutan untuk mendorong adanya poros keempat dalam pilpres nanti,” ucapnya.

Meski begitu, Aditya mengatakan tidaklah mudah bagi PPP yang telah mendorong Sandiaga jadi cawapres Ganjar Pranowo. Tapi menurutnya, apapun bisa terjadi, terlebih tiap partai berharap efek ekor jas demi menaikkan elektoral.

“Dari sisi PPP ini bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi seperti yang saya bilang bahwa setiap parpol punya harapan mendapat efek ekor jas dalam pileg, maka potensi pergeseran koalisi dapat saja terjadi, Karena PPP juga punya harapan untuk bawa Sandi menaikkan elektoral partainya,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana hitung-hitungan duet Sandiaga dan AHY muncul ke publik diungkapkan oleh pendukung yang juga sahabat Sandiaga, Miftah Sabri.

“Belakangan setelah melihat itu ada yang buat hitungan ternyata kalau PPP, Demokrat, PKS itu cukup almost (hampir) 21% (Presidential Threshold),” ujar Miftah di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8).

Wacana koalisi ini, terang Miftah, bisa menjadi opsi. Ia menyebut wacana ini bisa muncul karena bagi Demokrat, ketum mereka, AHY harus maju di Pilpres 2024.

“Mas Sandi harus ada tiket, harus ada di kertas suara,” lanjutnya.

Karena hal ini, tentunya opsi duet Sandiaga Uno-AHY, jelas Miftah, bisa saja terjadi. “Kita bisa bekerja sama juga jadi itu muncul opsi Sandi-AHY,” imbuh Miftah.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek merespons kemungkinan duet Sandiaga-AHY. Dia mengatakan partainya istiqomah pada hasil rapimnas PPP.

“Kalau dari PPP sampai saat ini masih konsisten dan istikamah dengan keputusan Rapimnas PPP,” kata Awiek kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Awiek menjelaskan Rapimnas PPP menghasilkan dua keputusan yakni bekerja sama dengan PDIP dan merekomendasikan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres). Ia menyebut hingga kini partainya konsisten.

Menurutnya, munculnya isu duet Sandiaga dan AHY hanyalah sebuah wacana. Namun, ia memastikan PPP tunduk pada mekanisme yang berlaku.

“Soal wacana-wacana ya yang namanya wacana, ya biasa aja. Ada pengamat ngomong, media menilai dan relawan berkeinginan ya bisa saja, tapi kan kita tetap patuh dan tunduk terhadap mekanisme partai yakni keputusan Rapimnas,” ujarnya.

Sumber: detikcom

Kategori
Politik

Masyarakat Nilai AHY Paling Cocok Dampingi Anies

IDTODAY NEWS – Mayoritas publik menginginkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi wakil untuk bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Hal ini berdasarkan hasil survei yang dirilis Republik Survey Indonesia (RSI) sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOL Jatim, Selasa malam (29/8).

“Menurut survei, 70,3 persen masyarakat menyatakan bahwa AHY adalah sosok yang paling cocok mendampingi Anies,” tegas peneliti RSI Sufyanto.

Dia menjelaskan bahwa penggabungan dua nama ini, di mata publik, menciptakan persepsi kuat sebagai dwitunggal. Pamornya mirip dengan fenomena duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) di tahun 2004.

“Anies ya AHY, menjadi mantra yang selalu terucap ketika masyarakat membayangkan pasangan ideal untuk capres Anies Baswedan,” terang dosen politik Umsida itu.

Survei ini digelar pada akhir Juni 2023 dan melibatkan 1.400 responden dari seluruh penjuru negeri, dengan metode stratified random sampling.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

AHY Pasrah Bacawapres ke Anies Baswedan, Siapapun Asalkan Bawa Kans Kemenangan

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) kepada Anies Baswedan.

Dia mengatakan, ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sudah bersepakat mengenai hal tersebut.

Partai NasDem, Demokrat dan PKS sudah menandatangani piagam kesepakatan mengenai itu.

“Ya sebetulnya terkait usulan atau wacana tentang cawapres sudah final dalam arti tiga partai politik Demokrat, PKS dan NasDem bersepakat,” ucap AHY saat di UGM dikutip dari SuaraJogja, Kamis (20/7/2023).

Dalam piagam kesepakatan tersebut salah satu poin pentingnya, menyerahkan Bacawapres kepada Anies Baswedan.

Namun, kata AHY, memang ada kriteria yang harus dipenuhi untuk Bacawapres tersebut. Salah satunya, yakni sosok pendamping Anies Baswedan harus bisa berkontribusi meningkatkan peluang kemenangan yang lebih tinggi.

“Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria, kriteria yang dianggap bisa membawa kans kemenangan yang lebih tinggi dalam pemilihan presiden 2024 nanti,” katanya.

Sementara itu mengenai beberapa nama yang muncul, AHY mengaku tidak mau mengambil pusing. Dia menegaskan tetap akan menghormati sosok pilihan Anies Baswedan.

“Nah jadi itu sudah kita serahkan. Sehingga sebetulnya kita menghindari wacana-wacana terus menjadi liar kesana kemari karena kita sangat menghormati pilihan itu,” ungkapnya.

AHY yakin pilihan Anies Baswedan terhadap sosok Bacawapres nanti telah melalui sejumlah pertimbangan. Pihaknya mengaku tengah menunggu waktu yang tepat untuk membuka ke publik.

“Tentu pilihan yang rasional atas dasar tujuan yang baik dan cara-cara yang baik kita ingin menunggu waktunya yang tepat, momentum yang tepat pada saatnya akan diumumkan oleh capres kita,” katanya.

Sumber: Suara

 

Kategori
Politik

Di Era Demokrasi, Demokrat Diambil Alih Pejabat Negara

IDTODAY NEWS – Terlaksananya kongres luar biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat seperti menjadi afirmasi atau penegasan bahwa otoriterisme pemerintah benar adanya.

KLB ilegal yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara, memutuskan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.

KLB itu menjadi ilegal karena diinisiasi dan dilaksanakan oleh mantan kader yang dipecat Partai Demokrat.

Bagi pendiri Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, KLB ilegal dan keterkaitan lingkaran pemerintah dalam pengambilalihan pimpinan partai politik adalah kemunduran bagi Indonesia.

Kata Saiful, pada masa Orde Baru saja yang kental dikenal otoriter tidak pernah ada catatan pemerintah ikut campur mengambil alih kekuasaan partai politik.

“Zaman Orba saja yang otoriter, pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI (Partai Demokrasi Indonesia) misalnya,” ujar Saiful di akun Twitter pribadinya.

Di era demokrasi yang disebut era kebebasan, kata Saiful, justru orang-orang pemerintah aktif mengambil alih kekuasaan parpol. Bukan menjalankan tugasnya untuk melindungi eksistensi parpol.

“Di era demokrasi sekarang, Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” pungkasnya.

Sumber: rmol