Kategori
Politik

Diduga Ingin Kudeta Demokrat, Ternyata Pangkat Jenderal TNI Moeldoko Melesat Hebat di Tangan SBY

IDTODAY NEWS – Wowwwww, kayaknya lagi ada isu panas nih lagi membara di dunia persilatan perpolitikan Indonesia.

Putranya Jenderal TNI (Purnawirawan) HOR) Susilo Bambang Bambang Yudhoyono, tiba-tiba saja muncul menggempur orang-orang yang kata Dia, mau menggulingkannya dari kursi warisan Ketua Umum Demokrat.

Jadi begini, putra SBY yang diketahui adalah mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Mayor, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menggelar konferensi pers yang bikin kaget di awal Februari 2021 ini.

Memang sih, AHY gak sebut nama orang-orang yang dituduhnya mau merebut kekuasaan partai itu, dia hanya 5 orang dari internal dan satu dari eksternal.

Sedangkan yang eksternal ini, AHY cuma menyebutnya pejabat negara aktif yang ada di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Pokoknya disebut gerakan itu ditemukan dari hasil penyelidikan dan hasilnya sampai dikirim surat ke Presiden. Inti surat itu disebutnya sebagai klarifikasi.

Nah yang menariknya, beberapa jam berselang, tokoh militer Indonesia, mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko langsung menggelar jumpa pers virtual melalui zoom.

Jenderal TNI anak petani dari Kediri, Jawa Timur itu, mengawali jumpa pers dengan mengeluarkan ultimatum agar tak ada pihak manapun yang mengaitkan isu internal kelompoknya dengan Presiden. Sebab kata Jenderal TNI Moeldoko, presiden tidak tahu apa-apa.

Jenderal TNI Moeldoko juga tak menyebut nama siapapun kecuali bercerita tentang kedatangan banyak orang ke rumahnya yang menceritakan kondisi internalnya. Dan kata Demokrat di salah satu kalimat yang diucapkannya.

“Saya sih prihatin, karena juga bagian dari yang mencintai Demokrat,” kata Jenderal TNI Moeldoko.

Oke, VIVA Militer kali ini Selasa 2 Februari 2021 tak akan masuk ke ranah panas politik itu. Tapi akan mengungkap fakta-fakta tentang kehidupan mereka di dunia militer tanah air.

Perlu diketahui, selama berkuasa 10 tahun jadi Presiden RI dimulai dari 2004 sampai 2014, Jenderal TNI (Hor) SBY memiliki lima Panglima TNI, yang semuanya dilantik sendiri olehnya.Salah satu dari lima Panglima TNI itu adalah Jenderal TNI Moeldoko.

Jenderal Moeldoko merupakan Panglima TNI ke-18. Dia dilantik SBY menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono. Jenderal TNI Moeldoko merupakan Panglima TNI terakhir di rezim SBY, malahan walau dilantik SBY, tapi dia pensiun ketika kursi Presiden RI diduduki Jokowi, yaitu pada 8 Juli 2018.

Di era SBY berkuasa, dari 5 Panglima TNI yang dipilihnya, hanya Jenderal Moeldoko yang perjalanan kariernya di dunia militer melesat hebat.

Jadi, di tangan SBY, dalam waktu selama tiga bulan lebih beberapa hari saja, Jenderal TNI Moeldoko dua kali dilantik oleh SBY. Yang pertama pada 20 Mei 2013, ketika jenderal lulusan Akademi Militer (Akmil) 1981 dilantik menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada 20 Mei 2013.

Saat itu Jenderal TNI Moeldoko naik dari Wakil KSAD menjadi KSAD menggantikan kakak ipar SBY, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Lalu 30 Agustus 2013, SBY kembali melantik Jenderal TNI Moeldoko jadi Panglima TNI.

Jika berkaca lebih jauh lagi, ketika SBY baru jadi Presiden RI apda 2004, Moeldoko masih berpangkat Kolonel, dia menjabat Dirbindiklat Pussenif kemudian menjabat Komandan Resimen Induk Kodam VI/Mulawarman dan Komandan Komando Resor Militer 141/Toddopuli pada 2005-2006.

Dari catatan ini, jika dicermati Moeldoko mampu menyandang 4 bintang di pundaknya dari masih berpangkat Kolonel, hanya dalam waktu 8 tahun saja. Moeldoko mulai pecah bintang alias jadi Brigjen TNI pada 2007 ketika menjabat Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi. Dan menyandang bintang empat pada 2013 ketika dilantik SBY menjadi KSAD.

Begitulah perjalanan karier cepat Jenderal TNI Moeldoko saat SBY masih berkuasa di negara ini.

BACA: Putra SBY Sebut Ada Beberapa Orang Ingin Kudeta Demokrat, dari Mantan Koruptor hingga Kader

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Putra SBY Sebut Ada Beberapa Orang Ingin Kudeta Demokrat, dari Mantan Koruptor hingga Kader

IDTODAY NEWS – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Meskipun awalnya AHY dan beberapa pengurus inti Demokrat tidak percaya atas upaya tersebut dan berharap bahwa hal ini tidak benar, AHY tidak akan tinggal diam dan akan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat.

“Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang dia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

AHY memaparkan, 10 hari lalu pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” paparnya.

Pilpres 2024 AHY menegaskan, dengan adanya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, pihaknya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Karena, dia yakin bahwa tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.

“Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika,” ujarnya.

Kemudian, sambung lulusan Harvard University itu, Demokrat akan bersikap tegas. Namun, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Selain itu, putra sulung Presiden RI ke-6 itu menambahkan, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai di DPP Partai Demokrat juga tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan.

“Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucapnya.

Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.

BACA: Adi Prayitno: AHY Umumkan Gerakan Kudeta Adalah Penegasan Perang Terbuka

Sumber: Okezone.com

Kategori
Politik

AHY Tegas: Anak-anak Muda Indonesia Harus Berani Bersikap Dan Bersuara

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka sekaligus mengisi sesi pertama Seminar Online Emerging Leaders Academy yang diselenggarakan oleh The International Republican Institute (IRI), Selasa (19/1).

Dibuka dengan mengucapkan bela sungkawa atas beberapa musibah yang terjadi di Indonesia belakangan ini, AHY melanjutkannya dengan menyampaikan materi bertema “Masa Depan Demokrasi dan Globalisasi di Tengah Pandemi”.

AHY mengapresiasi gelaran acara tersebut yang bagi dia dapat memberikan motivasi bagi politisi khususnya generasi muda.

“Saya menyambut baik inisiatif yang dilakukan IRI ini, mudah-mudahan bisa terus menginspirasi dan memotivasi para politisi. Utamanya politisi muda Indonesia untuk terus maju, berkembang, dan pada akhirnya bisa berkiprah, berkontribusi untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai,” ujar AHY.

Seminar ini dihadiri generasi-generasi muda dari berbagai latar belakang partai politik mulai dari Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PKB, dan PSI serta generasi muda perwakilan dari Aceh hingga Papua.

AHY menyampaikan tiga hal yang bisa dilakukan generasi muda Indonesia di tengah situasi pandemi. Pertama, berani bersuara tetapi tetap bertanggung jawab.

“Mari kita berani bersuara. Speak out, tentu dengan tetap bertanggung jawab. Jangan diam. Memang sering kali ada yang bilang silent is golden, tetapi dalam isu-isu kebangsaan, dalam situasi yang kritis apalagi menenuntukan nasib dan masa depan kita semua, anak-anak muda Indonesia harus berani bersikap dan bersuara,” tegas AHY.

“Ketika ada hal yang dianggap tidak baik kita harus kritis, bukankah itu kekuatan anak muda? Bukan nyinyir, bukan hanya menghujat, tetapi kritis dengan solusi,” tekannya lagi.

Kedua, selain berani bersuara, AHY mengajak anak muda Indonesia untuk melakukan aksi nyata.

Kategori
Politik

Pesan Tahun Baru AHY: Bantu Rakyat Lawan Ketidakadilan

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pesan pertama di tahun 2021 ke kader Partai Demokrat. AHY mengungkapkan di tahun 2020 lalu, banyak peristiwa penuh suka duka.

“Dari krisis pandemi dan ekonomi yang melanda negeri, hingga Pilkada. Di antara kita, ada yang merayakan kemenangan, ada pula yang masih tertunda keberhasilannya,” kata AHY di akun Twitternya, Jumat (1/1/2021).

Khusus Pilkada 2020 lalu, AHY berharap para pemenang bisa merangkul semua golongan. Termasuk lawan atau kompetitor di Pilkada.

“Ini adalah realitas politik dan demokrasi. Semoga yang menang tidak terbang, dan semoga yang kalah tidak patah. Mari kita petik segala pelajaran dan hikmah dari itu semua, untuk diri pribadi dan organisasi,” sebutnya.

Dia meminta seluruh kader Partai Demokrat dan rakyat Indonesia untuk melakukan refleksia dan kontemplasi serta bersyukur atas apa yang telah didapatkan di tahun 2020.

Menurutnya, evaluasi itu penting, agar kita selalu dalam jalan kebenaran dan dalam lindungan-Nya.

“Ke depan, semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan bermanfaat, menjadi politisi-politisi yang lebih sukses dan bermartabat, serta menjadi pejuang-pejuang tangguh yang selalu berpihak pada Rakyat,” harapnya.

Di tahun 2021 ini, lulusan Akmil itu meminta kader Demokrat terus bahu-membahu bersama elemen bangsa lainnya untuk ikut serta menangani pandemi Covid-19 yang belum mereda.

“Mari kita lanjutkan perjuangan Partai Demokrat: Bantu Negara atasi pandemi Covid-19 dan pulihkan ekonomi, serta Bantu Rakyat lawan ketidakadilan,” ungkapnya.

Terakhir, mantan Cagub DKI Jakarta itu meminta maaf kepada seluruh kader atas segela kesalahan selama memimpin Partai Demokrat. Dia juga meminta dukungan kader Demokrat untuk menyukseskan amanah Kongres V Partai Demokrat.

Baca Juga: Ingatkan Mahfud MD, Andi Arief Sebut Sosok Jenderal Tua dan Pelanggar HAM

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Politik

Peluang AHY Di 2024 Makin Besar, Sandi Bisa Terlempar Jika Gagal Di Kabinet

IDTODAY NEWS – Peluang Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi RI 1 pada 2024 sangat besar. Terlebih setelah Sandiaga Uno memutuskan untuk menerima tawaran masuk dalam kabinet.

Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menilai ada dua faktor yang diperlukan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Yaitu, tiket dan elektabilitas kandidat.

AHY sebagai seorang ketua umum partai tentu sudah memiliki tiket melaju ke Pilpres 2024.

“Tiket itu bisa kelas eksekutif atau ekonomi, layaknya pesawat terbang. Bisa untuk RI 1 dan RI 2,” ujar Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/12).

Jika elektabilitas Partai Demokrat moncer seperti di tahun 2004 lalu, maka bukan tidak mungkin tiket yang digengam AHY merupakan kategori klas eksekutif.

Sementara berbicara elektabilitas, Dian Permata yakin AHY bisa saja mendapat limpahan dari Sandiaga Uno. Di mana keduanya dianggap publik sebagai simbol anak muda oposisi.

Langkah Sandi masuk kabinet akan membuat AHY sebagai satu-satunya simbol tersebut. Limpahan semakin tinggi jika Sandi gagal sukses dalam kabinet.

“Peluang Sandi terlempar di klaster ekonomi bisa saja terjadi jika dia tidak mampu menunjukan kinerja moncer di kabinet Jokowi,” pungkas Dian.

BACA: Mahfud MD Harus Sadar, HGU Untuk Pesantren Habib Rizieq Lebih Baik Ketimbang Dikuasai Pengusaha

Sumber: rmol

Kategori
Politik

SBY Merasa Dituduh Jadi Dalang, Pemerintah Tak Tunjuk Siapa-siapa

IDTODAY NEWS – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin dituduh menjadi dalang demo omnibus law Cipta Kerja yang berujung ricuh. Pernyataan SBY diperkuat Partai Demokrat (PD). Menjawab isu tersebut, pemerintah menegaskan tidak pernah menuduh SBY.

Pernyataan ini awalnya disampaikan SBY dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya, Senin (12/10). Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan. Pertanyaan itu termasuk SBY yang dituduh menggerakkan massa demo omnibus law yang berakhir ricuh.

SBY menjelaskan tidak tahu-menahu mengapa dirinya yang dituduh menjadi dalang demo ricuh. SBY lalu mengungkit tuduhan serupa kepada dirinya terkait aksi ricuh di bulan November 2016.

“Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu,” kata SBY.

Massa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat ricuh. Massa melempari polisi dengan batu.Kericuhan saat demo 8 Oktober 2020 di Jakarta. (Foto: Grandyos Zafna)

“Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu ndak baik, nggak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar,” ujar SBY.

SBY menyebut dia tidak akan pernah menggerakkan massa andai memang punya kemampuan seperti itu. SBY menyebut dirinya sebagai korban.

“Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan,” sebut SBY.

“Dan begini. Saya menjadi korban dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina, merasa dihina dan apalagi memfitnah itu kan mempermainkan kebenaran,” jelas mantan Ketum PD ini.

SBY menegaskan umat beriman tidak sepatutnya bermain fitnah. Fitnah, kata SBY, sama saja mempermainkan Tuhan.

“Jadi saya prihatin makin berkembang seperti ini, tetapi yang jelas lagi-lagi saya harus bersabar. Dulu waktu almarhumah Ibu Ani masih ada saya juga sering mengalami seperti ini tetapi nampaknya Allah masih meminta saya terus bersabar,” ucap SBY.

Usai SBY menjelaskan panjang lebar soal tuduhan dirinya sebagai dalang demo, elite PD Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demo omnibus law.

“Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Pandjaitan dan Pak Prof Mahfud Md dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoaks ke masyarakat,” tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10).

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief dan Sekretaris Bappilu Kamhar LakumaniKetua Bappilu Demokrat Andi Arief (kanan). (Foto: dok. Istimewa)

Andi Arief meminta klarifikasi dari pemerintah. Selain SBY, Andi Arief mengatakan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga dituduh di ‘belakang layar’ demo ricuh ini.

“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud Md, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” tambahnya.

Mahfud menanggapi cuitan Andi Arief. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah menuding SBY maupun anak sulungnya AHY sebagai dalang dari demo yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020 lalu.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras,” cuit Mahfud.

Mahfud balik meminta Andi Arief menunjukkan kapan pemerintah menuding SBY mendalangi demo. Menurutnya, tudingan-tudingan itu hanya muncul di media sosial.

“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas,” ungkap Mahfud.

Soal siapa dalang dari demo ricuh 8 Oktober masih belum terungkap. Tetapi Ketum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meyakini ada dalang dan kekuatan asing di balik demo omnibus law yang berujung ricuh ini.

“Jadi coba itu anak-anak itu, pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa dari para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini, ya kan. Ini pasti anasir yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo. Masak bakar milik rakyat? Benar nggak? Kalau sudah begitu kita harus sangat-sangat waspada. Jadi ini sikap saya,” ujar Prabowo dalam wawancara courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat Senin (12/10).

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan banyak hoax soal omnibus law Cipta Kerja. Menurutnya juga, banyak yang belum membaca isi dari UU Cipta Kerja.

Menhan Prabowo Subianto dan para menteri lain di Kabinet Indonesia Maju hadiri rapat terbatas yang digelar Jokowi. Ada sejumlah hal yang dibahas di ratas itu.Menhan Prabowo Subianto (kiri). (Foto: Rengga Sancaya)

Prabowo menyebut munculnya hoax ini ingin menyebabkan kekacauan di masyarakat. Dia tegas meyakini kekacauan itu diciptakan asing.

“Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju,” sebut Prabowo.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Mahfud Md Jawab Andi Arief: Kami Tak Pernah Bilang SBY-AHY Dalang Unjuk Rasa

IDTODAY NEWS – Menko Polhukam, Mahfud Md, menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai dalang demo penolakan omnibus law yang berujung ricuh. Penegasan Mahfud ini untuk menjawab politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Awalnya, Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam, Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demo omnibus law.

“Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat,” tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10/2020).

Ketua Bapillu Partai Demokrat ini kembali meminta klarifikasi dari pemerintah. “Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” tambahnya.

Cuitan Andi Arief ini lalu ditanggapi Mahfud Md di Twitter. Dia menegaskan pemerintah tidak pernah menuding SBY maupun anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai dalang dari demo yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020 lalu.

“Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras,” cuit Mahfud Md.

Mahfud Md balik meminta Andi Arief menunjukkan kapan pemerintah menuding SBY mendalangi demo. Menurutnya, tudingan-tudingan itu hanya muncul di media sosial.

“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas,” ungkap Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, SBY angkat bicara soal sejumlah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan demo omnibus law yang berakhir ricuh. SBY mengaku prihatin dengan tuduhan dia adalah dalang di balik demo ini.

“Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu,” kata SBY dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10).

Sumber: detik.com