Tag: Kemenkeu

Kategori
Politik

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Megaskandal di Kemenkeu

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Megaskandal di Kemenkeu
Anthony Budiawan saat menjadi narasumber diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa (14/3)/RMOL

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo diminta membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan megaskandal di Kementerian Keuangan yang saat ini ramai dibicarakan.

Hal tersebut disampaikan Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa (14/3).

Anthony mengatakan, Sri Mulyani sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan seharusnya dinon-aktifkan sementara agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi.

“Ya ini sudah jelas, bahwa kalau satu di kementerian itu ada megaskandal seperti ini, semua pimpinannya itu harus sudah demisioner dulu, harus tidak boleh terlibat, untuk bisa memberikan penyelidikan, penyidikan, dan investigasi, agar transparan dan harusnya juga dilakukan oleh ada tim independennya,”kata Anthony di lokasi.

Anthony mengatakan sistem hukum di Indonesia mulai lumpuh, sehingga perlu adanya tim independen yang dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengungkap megaskandal di Kemenkeu.

“Karena kalau kita lihat, Menko Polhukam Mahfud MD juga bicaranya agak bersayap juga, lalu kemudian, saat ini Kejaksaan Agung ini, juga terlihat lumpuh juga,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil, agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Pasalnya, saat ini tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dari masyarakat cenderung menurun.

“Penegakkan hukum ini harus bener-bener dijalankan, kalau ini tidak dijalankan, kalau ini tidak terungkap, kalau hanya pegawai kecil saja yang dikorbankan, saya rasa rakyat sudah tidak bisa menaruh kepercayaan itu. Jadi harus diinvestigasi secara tuntas,” demikian Anthony.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Huru-hara Polri hingga Kemenkeu, RR Sindir Menohok Revolusi Mental: Makin Ambyar

Huru-hara Polri hingga Kemenkeu, RR Sindir Menohok Revolusi Mental: Makin Ambyar
Rizal Ramli (Youtube/tangkapan layar)

IDTODAY NEWS – Pegiat media sosial Rizal Ramli memberikan sindiran menohok terkait revolusi mental di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ini setelah adanya kasus yang mengguncang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli tampak membalas cuitan warganet yang mengkritisi kinerja Presiden Jokowi. Warganet ini menyinggung revolusi mental yang memang giat diserukan Jokowi semasa kampanye di Pilpres.

Menurutnya, revolusi mental ini justru membuat mental sejumlah lembaga dan instansi menjadi bobrok. Ia menyebut kasus di Polri, Direktoral Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai sampai terjadinya korupsi dana bantuan sosial (bansos).

“Revolusi mental malah mentalnya pada bobrok. Kepolisian, DJP, Bea Cukai, korupsi bansos,” tulis pengguna akun @/ca*****us1204 dalam Twitter, Sabtu (11/3/2023).

Cuitan itu kemudian ditanggapi Rizal Ramli yang menambahkan sindiran menohok. Rizal menyebut bahwa revolusi mental yang kerap digaungkan Presiden Jokowi hanyalah slogan, tanpa dibuktikan dengan tindakan maupun kebijakan.

Alhasil, revolusi mental yang diharapkan meningkatkan kinerja jajaran Presiden Jokowi, justru dinilai membuat kinerja semakin ambyar.

“Karena revolusi mental hanya slogan, retorika, ceramah-ceramah dan seminar-seminar, bukan tindakan, kebijakan dan perbaikan sistem. Hasilnya: semakin rusak dan ambyar,” sentil Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Selasa (14/3/2023).

 

Kritikan pedas Rizal Ramli itu pun langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya telah meraih ratusan tanda suka dan menuai pro kontra.

Sebagian warganet tampak mengkritik pandangan Rizal Ramli tersebut. Namun, tak sedikit juga yang membela dan mendukung pernyataannya seputar revolusi mental tersebut.

“Di mana-mana di negara demokrasi, tugas netizen mengawasi kekuasaan. Tugas buzzer mengawasi pengkritik kekuasaan,” komentar warganet.

“Iya, namanya saja pemerintah artinya tugasnya memerintah, sedangkan pelaksanaannya tergantung atas kesadaran kita semua sebagai rakyat yang diperintah. Kalau rakyatnya bandel, maka tidak mungkin bisa,” tulis warganet.

“Revolusi metal juga harus dibangun juga ke orang-orang yg begitu benci ke Jokowi, seperti tidak selalu sebar fitnah, hoaks bahkan provokasi,” nilai warganet.

“Hasil valuasi revolusi mental = Rp 300 T,” sentil warganet.

“Dikira cuma dengan slogan bisa merubah mental. Rezim ini cuma bisa bikin slogan, OMDO (omong doang) dan kebanyakan mimpi,” kritik warganet.

“Setuju pak RR, sistem saat ini yang menjadi orang pinter berpindidikan tinggi akan hilang akalnya. Rakyat kecil akar rumput selalu menjadi korban dari keserakahan sistem,” tambah yang lain.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Rocky Gerung soal Kasus Pencucian Uang di Kemenkeu: Kejahatan yang Sempurna

Rocky Gerung
Pakar filsafat, Rocky Gerung/Net

IDTODAY NEWS – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kejahatan yang sempurna.

Rocky Gerung menilai, seharusnya Kemenkeu menjadi tempat bagi pemerintah untuk mengatur urusan yang paling sensitif, yaitu perihal keuangan.

Sayangnya, lanjut Rocky Gerung, kementerian yang dipercaya untuk mengelola keuangan negara itu justru menjadi tempat terjadinya kasus dugaan pencucian uang.

“Jadi mencuci uang dari dalam, di rumah sendiri, itu betul-betul kejahatan yang sempurna,” kata dia, dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 12 Maret 2023.

Hal itu tidak hanya mencoreng nama dari Menkeu Sri Mulyani, tapi juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Jokowi memercayakan urusan keuangan negara kepada Sri Mulyani sebagai menterinya.

“Sri Mulyani adalah orang yang paling dekat dengan Jokowi dan dipercaya untuk mengurus hal yang paling sensitif, yaitu keuangan, dan ternyata bocor di situ,” katanya.

Jokowi sendiri disebut tak dapat memberi sinyal awal bahwa jangan sampai Kemenkeu menjadi tempat pencucian uang. Namun, kasus dugaan pencucian keuangan yang terjadi di Kemenkeu justru merusak kepercayaan publik.

“Seperti di Kementerian Koperasi mungkin atau Kementerian Olahraga, oke lah mungkin itu kecil-kecilan. Ini dicuci di wastafel negara, yaitu Departemen Keuangan,” tegasnya.

Filsuf berusia 64 tahun itu pun menegaskan, kasus dugaan pencucian uang yang secara terang-terangan terjadi di Kemenkeu seharusnya bisa dideteksi lebih awal.

Terlebih, Kemenkeu memiliki sebuah sistem yang dibangun atas dasar integritas. Di mana sistem itu kemudian dikombinasikan dengan para auditor berpengalaman.

“Tapi tetap bocor juga. Kenapa? Karena yang main memang dari dalam,” tegasnya.

Intelektual kelahiran Manado itu mengatakan, terjadinya kasus dugaan pencucian uang di Kemenkeu juga menjadi teguran untuk Presiden Jokowi.

Hal itu karena kasus tersebut mengisyaratkan bahwa Jokowi gagal membuat menterinya teguh dalam mengelola keuangan negara di pemerintahan.

“Pak Jokowi sebagai presiden gagal untuk membuat Sri Mulyani itu teguh di dalam mengelola departemen yang paling kaya di Indonesia, yaitu Departemen Keuangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan urusan di Kemenkeu memang merupakan tanggung jawab Sri Mulyani. Namun, untuk kekacauan yang ditimbulkan di negara adalah tanggung jawab Jokowi sebagai presiden.

“Jadi Pak Mahfud lagi jadi orang bijak lah, dia lindungi juga Pak Jokowi. Suatu waktu mungkin atas tekanan publik harus dinyatakan bahwa seluruh problem ini dilakukan oleh orang-orang Jokowi itu, All The President Man, kira-kira begitu istilahnya,” tambah Rocky Gerung. ***

Sumber: hops.id

Kategori
Politik

Sri Mulyani Rangkap 30 Jabatan tapi Gaji Hanya Satu, Pigai: Stafsus Menkeu Jangan Bodohi Rakyat!

Sri Mulyani Rangkap 30 Jabatan tapi Gaji Hanya Satu, Pigai: Stafsus Menkeu Jangan Bodohi Rakyat!
Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai/Net

IDTODAY NEWS – Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai geram dengan pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo yang mengatakan meskipun Sri Mulyani rangkap 30 jabatan namun hanya mendapatkan satu gaji sebagai Menteri Keuangan.

“Kau jangan bodohi (rakyat) se-Republik Indonesia,” kata Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (13/3).

Pigai mengungkap, dirinya merupakan mantan peneliti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pernah juga menjabat sebagai Kasubag Statistik Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan penyelidik Komnas HAM.

“Aturannya betul gaji hanya 1, tapi honor itu wajib sebagai upah jabatan,” tegas Pigai mengungkapkan.

Dengan begitu, kata Pigai, jika diasumsikan satu jabatan mendapatkan honor rata-rata Rp 30 juta perbulan maka, dengan rangkap 30 jabatan, Sri Mulyani mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1 miliar perbulan, 12 miliar pertahun atau Rp 60 miliar dalam lima tahun.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rankap jabatan mencapai 30 jabatan, namun penghasilan yang diterima hanya satu yakni dari status sebagai Menkeu.

Banyaknya jabatan yang dipegang Sri Mulyani, kata Yustinus, merupakan amanat undang-undangan sebagai ex-officio. Lantaran memiliki peran sebagai Menkeu, maka diikuti pula dengan tugas lainnya yang harus melibatkan Menkeu.

Adapun ex-officio merupakan jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Ratusan Pegawai Diduga Cuci Uang, Rocky Gerung Sarankan Sri Mulyani Mundur dari Kemenkeu

Ratusan Pegawai Diduga Cuci Uang, Rocky Gerung Sarankan Sri Mulyani Mundur dari Kemenkeu
Ilustrasi Rocky Gerung. Rocky Gerung ditanya soal kapan masuk Islam. (YouTube)

IDTODAY NEWS – Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat lebih baik Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Rocky menyarankan hal tersebut karena berangkat dari pernyataan Sri Mulyani yang mengajak Menkopolhukam Mahfud MD agar bersama-sama membersihkan Kementerian Keuangan (kemenkue).

Menurut Rocky, ucapan Sri Mulyani justru menunjukkan bagaimana dirinya berupaya lempar tanggung jawab kepada pihak lainnya.

“Jadi, Sri Mulyani sedang ada di dalam dilema. Dan dilema itu mesti dia pecahkan dengan mengundurkan diri, supaya dia bebas dari tekanan-tekanan publik, internasional terutama,” kata dia dalam video bertajuk “Teguran Mahfud MD ke Sri Mulyani, adalah Teguran ke Jokowi” di YouTube Rocky Gerung Official.

Dia menyoroti bagaimana jumlah 467 pegawai yang diduga mencuci uang senilai Rp300 triliun di Kemenkeu seharusnya sudah cukup untuk membuat Sri Mulyani memanggil satu per satu anak buahnya dan melaporkan mereka ke KPK.

“Ada uang haram yang dicuci. Enggak mungkin uang bersih yang dicuci, itu uang kotor semua, yang kemudian disebut sebagai transaksi yang dicurigai. Jadi, transaksi itu saja sudah menunjukkan bahwa memang kebejatan itu terjadi di Departemen Keuangan,” ujarnya.

Rocky menilai sikap Sri Mulyani justru bakal membuat orang-orang susah mempercayai keterangan yang ia lontarkan, lantaran sikapnya memberi kesan dia berupaya menutupi kasus tersebut.

“Ini bukan sekadar soal Rp360 triliun atau 460 orang yang terlibat di situ. Tapi, pertanggungjawaban terhadap ketidakmampuan dia untuk menegakkan moral di dalam Departemen Keuangan,” pungkasnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Kemenkeu Dinilai Bobrok dan Banyak Skandal, SMI Mundur Saja!

Kemenkeu Dinilai Bobrok dan Banyak Skandal, SMI Mundur Saja!
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/Net

IDTODAY NEWS – Bermula dari kasus Rafael Alun, disusul banyak pejabat dengan harta kekayaan mencurigakan, hingga dugaan transaksi gelap Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, bukti bahwa kredibilitas Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan jajaran sangat bobrok.

Akibatnya, kepercayaan publik pada pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, semakin anjlok. Karena itu Sri Mulyani diminta mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebobrokan dan ulah anak buahnya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui pesan singkat, Selasa (14/3).

“Sri Mulyani mundur saja, sebagai bentuk tanggung jawab etik seorang menteri yang gagal membenahi Kemenkeu dan sibuk dengan 30 jabatannya,” tegas Ubedilah Badrun.

Aktivis ‘98 itu juga berpendapat, Sri Mulyani sebaiknya mencontoh Menpora Zainudin Amali, yang memilih mundur karena tidak ingin rangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Bukan justru bangga merangkap 30 jabatan.

“Dia sebaiknya mundur, seperti Zainudin Amali. Mantan Menpora itu memberi contoh baik agar fokus, tidak mau rangkap jabatan. Nah, ini selain rangkap 30 jabatan, kan juga gagal melakukan reformasi pegawai di Kemenkeu, bahkan ada skandal Rp300 Triliun?” tandasnya.

Selain itu, Ubedilah juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan transaksi gelap Rp300 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

“Skandal Rp300 Triliun harus diungkap seterang-terangnya. Hukum pelaku atau aktor di balik skandal ekonomi yang merontokan kredibilitas pemerintahan,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Penuhi Permintaan Sri Mulyani, PPATK Kembali Kirim Data Transaksi ke Kemenkeu

Penuhi Permintaan Sri Mulyani, PPATK Kembali Kirim Data Transaksi ke Kemenkeu
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana/Net

IDTODAY NEWS – Permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar hasil analisis transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan dibuka lebar-lebar telah dipenuhi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis (IHA)/Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) kepada Kemenkeu, pada Senin (13/3). Termasuk menyampaikan rangkaian penanganan kasus yang terindikasi ada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Rekapitulasi yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan pada hari ini adalah merupakan daftar seluruh dokumen Informasi Hasil Analisis beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU, sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah kami sampaikan sepanjang kurun waktu 2009-2023,” ucap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam keterangannya, Senin (13/3).

Ditambahkan Ivan, analisis merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Adapun Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik atau Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lainnya yang berwenang.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya meminta PPATK membuka data transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Menkeu mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu, namun laporan tersebut tak berisi satu angka pun terkait detil transaksi.

“Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi mengenai Rp 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu kemarin(11/3).

Sumber: rmol.id