Tag: Megawati Soekarnoputri

Kategori
Politik

Fahri Hamzah: Dulu KPK Tempat Galang Opini

Fahri Hamzah Dulu KPK Tempat Galang Opini
Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah/Ist

IDTODAY NEWS – Dahulu getol mendesak supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan, kini Fahri Hamzah justru menilai sangat keliru jika ada yang meminta lembaga anti rasuah itu dibubarkan, dengan alasan tidak efektif.

“Kekeliruannya karena dugaan saya hari ini permintaan orang agar KPK dibubarkan, bukan karena lembaga tidak efektif. Tetapi karena mereka tahu bahwa KPK masih sangat efektif dan tidak bisa dikendalikan,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/8).

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini tetap menganggap dengan fungsi KPK yang independen harus tetap ada untuk menjalankan fungsi supervisi, koordinasi dan monitoring terhadap kerja dan kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Saya termasuk yang bersyukur kalau KPK RI tidak lagi melayani ‘aspirasi politik’ jalanan. Dari dulu kelakuan pimpinan KPK yang menjadikan gedung Merah Putih, tempat menggalang opini,” bebernya.

Sebaliknya, lanjut Fahri, mereka yang punya aspirasi terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sebaiknya disampaikan ke Komisi III DPR RI, agar menjadi bahan bagi rapat yang biasanya paling tidak diselenggarakan dalam satu kali masa sidang.

“Karena memang tugas DPR RI adalah menyalurkan aspirasi rakyat, lalu apa yang mereka dengar itu dijadikan bahan temuan awal untuk dikonfirmasi kepada semua lembaga negara termasuk KPK adalah tugas rutin DPR RI dalam fungsi Pengawasan,” jelasnya.

Masih kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, KPK yang ada sekarang bekerja untuk melakukan harmonisasi atas kerja-kerja lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum.

“KPK tidak lagi bergerak sendiri dan KPK tidak lagi unjuk kemampuan sendiri tapi bekerja bersama sama menciptakan iklim penegakan hukum yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Usulan pembubaran KPK ini disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ketika menjadi pembicara di acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama pak Jokowi,’Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak, menurut saya tidak efektif. Ibu nek ngomong ces pleng,” ujar Megawati, Senin (21/8).

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Posisi Ganjar Belum Aman, Megawati Masih Bisa Ganti Capres yang Diusung

Posisi Ganjar Belum Aman, Megawati Masih Bisa Ganti Capres yang Diusung
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bakal capres Ganjar Pranowo/RMOL

IDTODAY NEWS – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri diyakini masih berpeluang besar akan mengganti Ganjar Pranowo yang diusung sebagai Calon presiden (Capres).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Megawati merupakan sosok politisi ulung dan sangat rasional, sehingga, jika memang pada perjalanan kandidat yang diusungnya dirasa tidak akan memenangkan kontestasi, maka sangat mungkin untuk diadakan evaluasi.

“Megawati yang telah berpengalaman dengan berbagai kontestasi politik, ia akan sangat rasional dalam menentukan langkah dan pilihan politik,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/8).

Termasuk kata Saiful, terkait sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti. Mengingat, pilpres akan sangat berpengaruh kepada nasib partai ke depan.

“Sangat besar kemungkinan bagi Megawati untuk mengganti calon yang telah diusungnya. Ganjar belum aman menurut saya, meskipun telah dideklarasikan oleh Megawati, namun apabila berdasarkan elektabilitas dan hasil survei serta isyarat Megawati misalnya akan mengarah kepada kekalahan, maka tentu PDIP dan Megawati tidak akan segan-segan untuk mengevaluasi pencapresan Ganjar,” jelas Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini meyakini, Ganjar masih bisa digantikan dengan kandidat lain yang lebih populer, dan berpotensi memenangkan kontestasi.

“Atau misalnya PDIP rela men-downgrade posisi Ganjar sebagai posisi cawapres Prabowo misalnya. Semuanya masih terbuka peluang sebelum Capres dan Cawapres didaftarkan di KPU,” pungkas Saiful.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Mahfud MD Cerita Ditelepon Megawati yang Marah Soal Putusan Tunda Pemilu: Jangan Main-main Lho!

Mahfud Yakin Ada Permainan di Balik Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu
Foto: Mahfud Md. (Dok. Kemenko Polhukam).

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kaget ketika pertama kali mengetahui putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait persoalan Pemilu.

Diketahui, PN Jakarta Pusat memutuskan memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses verifikasi partai politik Pemilu 2024.

Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu.

Sebaliknya, KPU diminta untuk melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Keputusan tersebut tentu saja berpotensi menunda penyelenggaran Pemilu 2024.

Mahfud MD mengatakan, dirinya pertama kali mengetahui putusan tersebut setelah dilaporkan oleh staf komunikasinya bernama Rizal pada tanggal 2 Maret 2023.

“Tanggal 2, sore jam 5, saya kaget. Ini Mas Rizal ini datang ‘Pak, kok ada putusan begini?’” kata Mahfud memulai ceritanya seperti dikutip dari Kompas.com, pada Selasa (7/3/2023).

Menurut Mahfud, PN Jakarta Pusat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara tersebut.

“Loh, saya juga endak tahu. Ini (PN Jakarta Pusat) tidak berwenang memutuskan itu,” ujar Mahfud.

Setelah itu, lanjut Mahfud, pada malam harinya berita-berita mengenai putusan PN Jakarta Pusat tersebut mulai ramai diperbincangkan di televisi.

Tak terkecuali, kata Mahfud, banyak orang yang meneleponnya komplain atas putusan tersebut. Banyak orang menyangka bahwa putusan itu adalah manuver pemerintah.

“Nah saya sendiri ditelepon banyak orang, terutama dari partai, ‘pasti ini pemerintah yang bikin, pasti ini operasinya pemerintah’,” kata Mahfud.

Adapaun salah satu orang yang meneleponnya, kata Mahfud, berasal dari partai besar. Kemudian, Mahfud menyebut nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Dari partai besar juga tengah malam (telepon), (bilang) ‘jangan main-main lho’,” ujar Mahfud.

Mahfud kemudian menjawab bahwa tidak ada operasi yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat tersebut.

“Pemerintah tidak ada operasi. Saya baru bicara dengan presiden bahwa presiden memerintahkan pemilu ini harus jalan tahun 2024 dan sudah dikatakan berkali-kali oleh presiden,” kata Mahfud.

“Tapi, waktu itu Bu Mega (Megawati) sudah marah tengah malam itu.”

Sebelumnya diberitakan, PN Jakarta Pusat memenangkan gugatan perdata yang dilayangkan Partai Prima terhadap KPU pada Kamis (2/3/2023).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022 itu, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu.

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Prima sebelumnya melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa diproses ke tahapan verifikasi faktual.

Namun, Partai merasa telah memenuhi syarat keanggotaan tersebut dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Megawati Bisa Takluk pada Brutus Bayaran Jika Puan Tak Dimajukan Capres di 2024

Megawati Bisa Takluk pada Brutus Bayaran Jika Puan Tak Dimajukan Capres di 2024
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan/Net

IDTODAY NEWS – Vakumnya sikap politik PDI Perjuangan terkait Pilpres 2024 akhir-akhir ini, dibaca oleh sejumlah pihak, malah akan menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan trah Soekarno.

Bahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diramal bakal terpengaruh siasat pihak yang berkhianat kepada pemimpin.

“Sampai kini PDIP belum mendaklarasikan capresnya. Ini ada sinyalemen bahaya,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berta Politik RMOL, Senin (6/3).

Ia menjelaskan, posisi PDIP sekarang ini seperti tersandera situasi dan kondisi perpolitikan Pilpres 2024 yang berkembang. Dimana, sudah terbentuk setidaknya 3 poros koalisi, yang masing-masingnya sudah punya bakal calon presiden (bacapres).

Sementara, PDIP yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dari hasil Pemilu Serentak 2024, dan mampu mengusung capres tanpa berkoalisi, justru punya figur bacapres yang tidak moncer elektabilitasnya, yaitu Ketua DPR RI Puan maharani.

Belum lagi, PDIP belakang terbelah karena ada ‘keinginan’ Presiden Joko Widodo mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Padahal mantan Walikota Solo itu juga diusung dan didukung menjadi presiden sejak Pemilu 2014 hingga 2019 oleh partai banteng moncong putih.

Oleh karena itu, Jerry memandang ada upaya pemberedalan trah Presiden pertama RI Soekarno dengan menumbangkan kuasa PDIP.

“Maka, jika Puan Maharani tak dicapreskan di 2024, bisa saja Megawati takluk pada brutus berbayar. Karena saya lihat Mega dalam beberapa momen bisa goyah,” demikian Jerry menambahkan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Megawati Soekarnoputri Jadi Penentu Nasib Poros Koalisi Ketiga

Megawati Soekarnoputri Jadi Penentu Nasib Poros Koalisi Ketiga
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Dok PDIP

IDTODAY NEWS – Pesta demokrasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diprediksi akan menghadirkan minimal tiga poros koalisi.

“Poros Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, dan PKS) yang dukung Anies, kemudian poros KIB (PAN, PPP, Golkar), dan poros yang akan dibangun oleh Gerindra. Poros terakhir ini berpeluang mengusung Prabowo-Puan atau Prabowo-Muhaimin,” kata Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/3).

Andi melanjutkan, poros ketiga yang berisi Gerindra dan PKB akan sangat ditentukan oleh sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, apakah akan mendukung Ganjar sebagai capres atau mengusung Puan Maharani.

Jika PDIP mengusung Puan, lanjutnya, maka peluang terbesarnya adalah bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang di dalamnya ada Gerindra dan PKB. Namun jika akhirnya mendukung Ganjar, maka PDIP akan bergabung dengan KIB.

“Jika seperti ini skenarionya, maka koalisi ketiga yang berisi Gerindra dan PKB kemungkinan mengusung Prabowo-Muhaimin atau Khofifah,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Megawati Ingin Kaum Disabilitas Lebih Percaya Diri dan Berprestasi

Megawati Ingin Kaum Disabilitas Lebih Percaya Diri dan Berprestasi
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kelompok disabilitas untuk lebih percaya diri dalam meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa. (istimewa)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kelompok disabilitas untuk lebih percaya diri dalam meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa. Karena menurutnya, saat ini seluruh instrumen negara telah meletakkan kaum disabilitas sejajar dengan semua orang.

Hal ini disampaikan Megawati saat menyampaikan sambutan dalam rangka pemberian penghargaan kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020. Acara itu dilaksanakan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (24/9).

Megawati mengisahkan ketika kecil, sekitar umur 13 tahun, pernah diajak oleh sang ayah sekaligus Presiden Indonesia ke-1 Soekarno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Di sana, Megawati kecil melihat ada orang yang dilahirkan berbeda, tetapi tetap punya sukacita.

“Lalu, saya lihat terus menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat seharusnya lingkungan pun harus mengikutsertakan membuat mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalaman itu pula, Megawati ketika menjadi Presiden RI ke-5 dan memimpin PDIP selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk menghargai prestasi yang telah dilakukan kaum disabilitas, khususnya olahragawan dan olahragawati yang mengikuti Paralimpiade.

“Karena saya ingin merangsang kembali bahwa ketika saya menjadi presiden ada kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sebenarnya membuat mereka yang mempunyai kekurangan itu sangat bisa bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menyatakan kebijakan itu di antaranya ialah UU RI Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kebijakan itu, tertuang bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan dan rehabilitasi bantuan sosial serta pemeliharaan taraf kesejahteraan.

Lalu mengenai ketenagakerjaan, disebutkan akses untuk dapat pelatihan kerja, dari mereka yang disebut pengusaha mempekerjakan tenaga disabilitas tersebut wajib memberikan perlindungan. Pengusaha juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

“Jadi harus selalu dilakukan. Jadi yang namanya PDI Perjuangan pun seharusnya demikian untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tersebut. Karena tentu saja dari anak-anak akan jadi orang dewasa yang mereka akan bergerak hidup,” jelasnya.

Megawati juga mengingatkan aturan itu pula yang mengatur apabila pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah lampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, diberikan uang pesangon dua kali, uang penghargaan dua kali, dan uang pengganti hak sekali ketentuan.

“Kenapa ini ibu bacakan? Karena keliatannya saya merasakan sepertinya itu sudah agak jauh di sana. Saya ingin kembali mempulerkan bahwa ini merupakan UU Negara Republik Indonesia. Jadi jangan tidak percaya diri,” pungkasnya.

Adapun pemberian penghargaan kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020 ini dihadiri oleh, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah Ketua DPP, di antaranya Puan Maharani, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Tri Rismaharini, Utut Adianto, Nusyirwan Soedjono, Sukur Nabanan, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Mindo Sianipar, Ketua DPP Prananda Prabowo hadir secara virtual.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Bocoran dari Anak Buah Megawati soal Calon Panglima TNI, Ternyata…

Hadi Tjahjanto
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: Puspen TNI)

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin melontarkan kabar terbaru terkait calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Politisi PDIP itu memperkirakan, Surpres calon Panglima TNI dari Presiden Joko Widodo ke DPR akan dikirimkan setelah gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Alasannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk menjadi penanggung jawab pengamanan PON XX Papua.

“Maka diperkirakan Surat Presiden bisa jadi setelah pelaksanaan PON,” kata TB Hasanuddin, dikutip PojokSatu.id dari Antara, Kamis (23/9/2021).

Anak buah Megawati Soekarnoputri ini memastikan, sampai saat ini Komisi I DPR RI belum menerima Surpres calon Panglima TNI.

Jika benar supres tersebut baru dikirimkan pasca PON XX Papua, pihaknya pun tak mempermasalahkannya.

Sebab, Komisi I DPR RI pun masih memungkinkan untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.

Sementara, reses DPR RI pada 8 Oktober-7 November. Sehingga pada 8-29 November 2021, bisa dilakukan uji kelayakan calon Panglima TNI.

“Dari tanggal 8-29 November 2021 adalah waktu untuk melakukan uji kelayakan. Jadi, masih memenuhi syarat,” terangnya.

Sementara untuk serah terima jabatan Panglima TNI, sambung Hasanuddin, bisa dilakukan di pekan kedua atau ketiga November 2021.

“Karena Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun pada 1 Desember 2021,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta publik sabar menunggu nama calon Panglima TNI pengganti Mersekal Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, pemilihan Panglima TNI berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik.

“Ini didasarkan kepentingan rakyat secara luas dan bukan didasarkan kepentingan politik sempit,” kata Puan kepada wartawan, Senin (20/9/2021).

Puan juga menyatakan, kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melihat sosok siapa yang pas menduduki jabatan Panglima tersebut.

“Kita berharap siapapun nama calon Panglima TNI akan dikirim Presiden, pasti yang terbaik,” ucapnya.

Sehingga, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, sosok calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto dapat melindungi bangsa Indonesia.

“TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ungkapnya.

“Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasai berbagai persoalan yang ada,” sambung Puan.

Sumber: pojoksatu.id