Tag: Muhammad Qodari

Kategori
Politik

Seruan Jokowi 3 Periode Kembali Muncul, Qodari: Amandemen UUD 45 Bisa Dilakukan

Seruan Jokowi 3 Periode Kembali Muncul, Qodari: Amandemen UUD 45 Bisa Dilakukan
Presiden Joko Widodo memperingatkan NTT karena kasus Covid-19 melonjak tajam di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Viktor Laiskodat itu. Foto: Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait perpanjangan penerapan PPKM level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021). [Antara/Biro Pers - Muchlis Jr]

IDTODAY NEWS – Seruan Jokowi 3 periode kembali muncul. Bahkan disebutkan jika amandemen UUD 45 bisa dilakukan.

Hal itu dikatakan Penasihat Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas Jokpro) 2024, Muhammad Qodari. Qodari mengatakan peluang amandemen UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode sangat mungkin dilakukan.

Menurutnya, hal itu sangat mungkin saat ini lantaran Presiden Joko Widodo memegang hampir 80 persen koalisi di parlemen.

Memang aturan masa jabatan presiden dalam UUD menjadi pembatas Jokowi untuk maju kembali menjadi calon presiden. Tetapi menurut Qodari bukan tak mungkin untuk diubah.

Qodari mengatakan pada kenyataannya amandemen UUD 1945 sudah pernah dilakukan beberapa kali yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002. Ia mengatakan, amandemen itu dilakukan secara faktual bukan prank atau tipuan.

“Memang UUD 45 sudah mengatur pada pasal 37 bahwa UUD 45 bisa diubah sejauh syarat-syaratnya dipenuhi, diusulkan sepertiga anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3 anggota MPR dan juga disetujui 50 persen plus 1 kalau nggak salah nanti bisa dicek konstitusinya tapi intinya sejauh syarat-syarat itu terpenuhi, maka kemudian amandemen bisa dilakukan,” kata Qodari dalam diskusi bertajuk ‘1 jam lebih dekat bersama Dalang Jokpro 2024’, Rabu (11/8/2021) malam.

Untuk itu, ia menilai dengan besarnya koalisi pemerintahan di parlemen sudah memenuhi syarat untuk melakukan amandemen UUD 1945.

“Jadi kalau kita bicara kekuatan politik yang ada pada hari ini ya yang ada di parlemen, itu menurut saya sudah sangat mendekati syarat-syarat untuk peluang bisa terjadinya amandemen, begitu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Qodari mengklaim untuk mengusung Jokowi maju menjadi tiga periode saat ini pekerjaan rumahnya hanya dengan rakyat. Pasalnya soal urusan dengan elite politik terkait amandemen sudah terselesaikan.

“Jadi PR kita hari ini ada dua, pertama elite politik, yang kedua adalah masyarakat, saya melihat bahwa PR terbesar itu justru ada di masyarakat, karena ya kalau bicara elite politik tanya setuju apa nggak, ya kan 80 persen koalisinya pak Jokowi hehe gitu lho,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dengan koalisi besar di parlemen bukan tidak mungkin amendemen akan dilakukan. Menurutnya, UU Omnibus Law yang berat saja bisa lolos di parlemen.

“Kita udah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat PR kita itu ada di masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, merupakan penasihat Seknas Jokpro 2024.

Dia mengklaim keberadaan Seknas Jokpro 2024 merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasannya menyoal Jokowi-Prabowo untuk 2024 yang pernah dilontarkannya pada periode Februari-Maret 2021.

“Sebetulnya organisasi ini adalah wadah bagi mereka yg merespons gagasan itu, misalnya Ketua Jokpro 2024 ini Mas Baron adalah simpatisan lama Pak Jokowi. Dia punya komunitas pendukung Jokowi namanya Caberawit, dan mereka mengundang saya ketemu dengan mereka semua dan bentuk selanjutnya adalah organisasi ini,” tutur Qodari kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Qodari menilai dengan mengusung Jokowi-Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 akan meminimalisir terjadinya polarisasi seperti yang terjadi di Pilpres 2019. Sekaligus, kata dia, dapat menekan ongkos politik.

“Saya yakin walau terjadi pro kontra, tapi ongkos politik yang dikeluarkan sekarang akan kecil dan lebih terkendali ketimbang nanti 2024 kita alami benturan lagi,” kata dia.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Muhammad Qodari: Ahok Cuma Cocok Di Swasta, Bukan Di Jabatan Publik!

Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok/RMOL

IDTODAY NEWS – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok adalah sosok yang idealis. Namun, dibalik hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap menimbulkan kontroversi.

Demikian yang disampaikan pengamat politik, Muhammad Qodari saat diundang menjadi narasumber dalam Channel YouTube Helmi Yahya.

Direktur eksekutif Indo Barometer itu menilai, Ahok tidak cocok mengemban jabatan publik. Hal itu lantaran, dirinya memiliki komunikasi yang terbilang buruk

“Ahok cuma tepat di ranah swasta. Diperusahaan swasta. Nggak cocok yang jabatan publik atau berinteraksi dengan publik,” jelas Qodari, Minggu (27/9).

Untuk itu, setelah Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Qodari menyarankan kepada mantan anggota DPRD Bangka Belitung itu untuk mempunyai Juru bicara.

Namun, dengan nada kecewa Qodari mengatakan di depan Helmi Yahya bahwa saran tersebut tidak diikuti. Akibatnya Ahok kembali menuai kontroversi atas pernyataan yang ia lontarkan.

“Pak ahok tidak punya sensitivitas komunikasi. Apa yang harusnya diomongin di dalam di omongin di luar. Dia tidak tahu situasi dan kondisi,” jelasnya.

Poinnya beliau ini pertama bombastis, kedua emosional, ketiga sulit membedakan kapan dan dimana berbicara,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Memiliki Komunikasi Buruk, Pengamat: Ahok Cuma Cocok Di Swasta, Bukan Di Jabatan Publik!

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Komut PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/RMOL

IDTODAY NEWS – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok adalah sosok yang idealis. Namun, dibalik hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap menimbulkan kontroversi.

Demikian yang disampaikan pengamat politik, Muhammad Qodari saat diundang menjadi narasumber dalam Channel YouTube Helmi Yahya.

Direktur eksekutif Indo Barometer itu menilai, Ahok tidak cocok mengemban jabatan publik. Hal itu lantaran, dirinya memiliki komunikasi yang terbilang buruk

“Ahok cuma tepat di ranah swasta. Diperusahaan swasta. Nggak cocok yang jabatan publik atau berinteraksi dengan publik,” jelas Qodari, Minggu (27/9).

Untuk itu, setelah Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Qodari menyarankan kepada mantan anggota DPRD Bangka Belitung itu untuk mempunyai Juru bicara.

Namun, dengan nada kecewa Qodari mengatakan di depan Helmi Yahya bahwa saran tersebut tidak diikuti. Akibatnya Ahok kembali menuai kontroversi atas pernyataan yang ia lontarkan.

“Pak ahok tidak punya sensitivitas komunikasi. Apa yang harusnya diomongin di dalam di omongin di luar. Dia tidak tahu situasi dan kondisi,” jelasnya.

“Poinnya beliau ini pertama bombastis, kedua emosional, ketiga sulit membedakan kapan dan dimana berbicara,” pungkasnya.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Banyak Tokoh Di Tubuh KAMI, Qodari: Mereka Hanya Kuat Di Wacana, Bukan Akar Rumput

Banyak Tokoh Di Tubuh KAMI, Qodari: Mereka Hanya Kuat Di Wacana, Bukan Akar Rumput
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari/RMOL

IDTODAY NEWS – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) belum memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan Jokowi karena hanya kuat di level wacana. Namun, belum kuat di level parlemen maupun akar rumput.

Kekuatan itu ada tiga, yaitu di wacana, parlemen, dan grassroot atau akar rumput. Saya lihat KAMI ini baru punya kekuatan wacana,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari kepada wartawan, Minggu (23/8).

“Artinya, dia bisa mempengaruhi wacana yang berkembang di media massa, maupun media sosial. Ide gerakan kritikan, masukan-masukan itu bisa masuk ke media massa dan media sosial. Karena anggotanya, para tokoh yang notabene diperhatikan dan punya nilai berita,” dia menambahkan.

Kekuatan wacana yang dimiliki KAMI, kata Qodari, karena sebagian tokohnya mempunyai latar belakang intelektual seperti Din Syamsuddin, Refly Harun dan Said Didu.

Sebagian lagi tokoh yang pernah punya jabatan atau dianggap punya pengikut misal seperti Gatot Nurmantyo yang menjadi mantan Panglima TNI, MS Kaban dan lain-lain.

Meski banyak tokoh yang memiliki nama besar di tubuh KAMI, lanjut Qodari, namun mereka tidak memiliki basis akar rumput yang kuat.

“Sebetulnya, para tokoh yang ada di KAMI, pada hari ini, notabennya bukan punya kaki yang kuat di grassroot. Tokoh menonjol seperti Pak Din Syamsuddin, memang pernah jadi ketua PP Muhammadiyah. Tapi sekarang dia bukan lagi ketua umum, jadi terbatas (gerak KAMI), sementara MS Kaban bukan lagi ketua partai dan PBB tidak memiliki kursi di DPR RI,” jelasnya.

Menurutnya, kekuatan wacana menjadi kekuatan yang paling lemah diantara kekuatan di parlemen atau di akar rumput. Kecuali saat pemilu yang bisa mengubah konstelasi partai dengan suara.

“Kekuatan wacana itu paling lemah, apalagi jarak ke pemilu masih jauh. Makin dekat pemilu, mungkin kekuatan wacana bisa lebih besar karena mempengaruhi konstelasi politik,” katanya.

Qodari menilai gerakan KAMI tidak memberikan pengaruh besar terhadap pemerintahan Jokowi mengingat lemahnya kekuatan di parlemen dan akar rumput yang memiliki dampak terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Kekuatan yang paling berpengaruh terhadap kebijakan, arah kebijakan, orientasi kebijakan bahkan pergantian personalia (reshuffle) itu ada di kekuatan parlemen dan grassroot, kedua kekuatan itu tidak dimiliki KAMI, sehingga pengaruh terhadap pemerintahan Jokowi cenderung kecil,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Pengamat: Oposisi Menguat Karena Tingkat Kepuasan Terhadap Pemerintah Turun

KAMI
Foto: Deklarasi Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI). (Luqman/detikcom)

IDTODAY NEWS – Tokoh pada Selasa lalu (18/8) mendeklarasikan Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, mantan ketua MPR Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politisi Sri Bintang Pamungkas, dan putri proklamator Mohammad Hatta – Meutia Hatta.

Gerakan KAMI itu menegaskan bahwa keberadaan mereka merupakan aksi moral, tetapi pengamat politik di Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan gerakan ini memiliki kepentingan atau kalkulasi politik.

“Yang dimaksud kalkulasi politik pasti kaitannya dengan membuka peluang-peluang politik ke depan, artinya kalau sekarang di luar, mau ke dalam. Kalau sekarang masih kalah, mau menang,” ujar Muhammad Qodari.

Ditambahkannya, jika anggota gerakan itu terdiri dari dosen, kiai atau tokoh agama, dapat dikategorikan sebagai gerakan moral. Namun jika diisi mantan pejabat dan politisi maka jelas memiliki kepentingan politik. Kemunculan gerakan ini, menurut Qodari, sedianya menjadi masukan bagi pemerintah.

Qodari menjelaskan biasanya oposisi menguat karena tingkat kepuasan terhadap pemerintah turun. Makin rendah tingkat kepuasan terhadap pemerintah, makin terbuka peluang untuk oposisi.


“Meskipun memang itu baru satu variabelnya saja. Variabel lain adalah seberapa bagus tawaran program atau alternatif yang disampaikan pemerintah. Ketika ketidakpuasan terhadap pemerintah rendah, tawaran yang disampaikan oposisi bagus, maka dukungan masyarakat pada kelompok oposisi tentu makin lebar,” kata Qadari.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dan diambil tanpa melepaskan itu kepada publik untuk memberikan penilaian.

“Saya pastikan Presiden Joko Widodo membuka diri untuk bisa menerima kritik dan masukan dari teman-teman KAMI sepanjang pilihan-pilihan maupun langkah-langkah yang dilakukan itu memberikan nuansa baru untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia dan kepentingan yang lebih baik untuk bisa dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Ngabalin.

Dalam deklarasi KAMI, ada delapan poin yang menjadi tuntutan, diantaranya menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, menuntut pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi Covid-19, dan menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta penyalahgunaan kekuasaan.

Sumber: beritasolo.com