Tag: Presiden Joko Widodo

Kategori
Politik

Elektabilitasnya Mumpuni, Gerindra Disarankan Beri Tiket Capres ke Sandiaga Uno

Sandiaga Salahudidn Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudidn Uno/Net

IDTODAY NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudidn Uno berpeluang besar dipilih Partai Gerindra untuk berlaga di Pilpres 2024. Sandiaga Uni di Partai Gerindra duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

Direktur Eksekutif Parwa Institute, Muh. Jusrianto menyampaikan, elektabilitas Sandiaga Uno selalu masuk lima teratas di beberapa hasil survei selama Mei-Agustus 2021.

Menurut dia, elektabilitas Sandiaga Uno semakin melejit dan sedikit banyak dipengaruhi oleh jabatan barunya di kabinet Presiden Joko Widodo.

“Indonesia Political Opinion (IPO) yang melakukan survei pada 15 Agustus menempatkan Sandiaga di urutan ketiga dengan nilai 13,5 persen, sedangkan SMRC (14 Juni) menempatkan Sandiaga di urutan keempat dengan presentasi 6,9 persen, dan Indikator (5 Mei) menunjukkan Sandiaga di urutan kelima dengan nilai 11,1 persen,” ujar Jusrianto dalam keterangannya, Sabtu (25/9).

Bukan sekadar soal elektabilitas, kata Jusrianto, kinerja Sandiaga Uno sebagai menteri juga tergolong memuaskan. Hal itu dibuktikan dengan hasil tiga lembaga survei yang selalu menempatkan Sandiaga masuk tiga besar.

“Bahkan Puspoll Indonesia, 20-29 April menunjukkan bahwa Sandiaga menempati urutan teratas kinerja terbaik dengan 11,3 persen merespon sangat baik, 68,5 persen menilai cukup baik,” bebernya.

Menurutnya, sosok Sandiaga Uno dalam belantika perpolitikan nasional sangat sulit diprediksi. Dia menilai, karir politik Sandiaga Uno juga penuh kejutan.

“Kita lihat saja pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika pertama kali Sandiaga maju dalam kontestasi, dia bisa mendongkrak suara dan memenangkan pertarungan bersama Anies Baswedan. Selanjutnya, Sandiaga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta melaju ke Cawapres Prabowo di Pilpres 2019,” katanya.

“Kemudian hari ini, Gerindra pun mempercayakan Sandiaga menduduki kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” lanjut dia.

Masih kata Jusrianto, Sandiaga memiliki sederet modal yang berharga sebagai seorang politisi. Mulai dari intellectual capital, social capital, economy capital dan leadership capital.

“Pilpres 2024 bisa jadi miracle terulang bagi Sandiaga, misalnya Gerindra mengusung Sandiaga apakah sebagai capres atau cawapres, sedangkan Prabowo jadi king maker,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jadi Jubir ‘KPK Darurat’, Febri Diansyah Minta Jokowi Selamatkan Pegawai dan Rombak Pimpinan KPK

Febri Diansyah
Febri Diansyah/ Talkshow tvOne

IDTODAY NEWS – Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah diangkat menjadi Jubir di kantor “KPK darurat” yang berada di depan gedung Dewas KPK.

Sebagai Jubir, Febri Diansyah pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bisa menyelamatkan pegawai KPK yang akan dipecat serta melakukan perombakan terhadap pimpinan KPK.

Ia menyinggung bahwa Presiden adalah puncak kekuasaan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Oleh karena itu, lanjut Febri, Presiden tidak bisa lari dari norma yang diatur di peraturan yang ia tanda-tangani sendiri pada tahun 2020.

“Presiden adalah puncak kekuasaan dalam pembinaan PNS sehingga ia bisa mengangkat, memindahkan, memberhentikan PNS dengan kekuasaan yang dimiliki secara hukum,” pada Jumat, 24 September 2022, dilansir dari Detik News.

Bahkan, kata Febri Diansyah, kekuasaan di KPK yang berada di struktur KPK itu hanya sebagian dari delegasi kekuasaan Presiden.

“Artinya, dari alasan tadi, Presiden seharusnya sudah melakukan sesuatu, bukan justru diam ketika hanya tinggal 7 atau 8 hari sebelum para pegawai KPK ini keluar dan tersingkir dari KPK,” ujarnya.

Selanjutnya, Febri juga menilai bahwa KPK kini tidak lagi menjadi tumpuan sebagai lembaga penegak hukum.

Bahkan, menurutnya, ini adalah masa terkelam dari pemberantasan korupsi dan itu terjadi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Presiden masih bisa menyelamatkan pemberantasan korupsi kalau melakukan sesuatu dan kemudian mengembalikan pegawai KPK dan kemudian melakukan perombakan terhadap pimpinan KPK,” ujar Febri Diansyah.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Luhut Terlalu Dominan, Demokrat Anggap Berbahaya Bagi Rezim Jokowi

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan/Net

IDTODAY NEWS – Karena berbagai peran dalam pemerintahan diserahkan atau diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Maka mantan Jenderal bintang empat itu paling dominan diantara menteri Jokowi lainya.

Demikian penilaian Deputi Bappilu Partai Demokrat Andi Nurpati saat menjadi pembicara diskusi virtual Purwa Insitute bertemakan ‘Kinerja Menteri, Siapa yang Paling Progres atau Jeblok?’, Jumat (24/9).

“Kalau istilah masyrakat itu 4 L ya lu lagi lu lagi emang engga ada menteri lain? Bukan tupoksinya juga dia yang bergerak tapikan ditugaskan oleh presiden. Ini yang salah LBPnya atau yang salah presidennya? Dalam menangani misalnya pandemi covid-19,” ucap Andi.

Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Luhut sebagai menko kemaritiman dan investasi tidak perlu mencampuri kementerian lain dalam penanganan pandemi Covid-19. Seharusnya, kata Andi, menteri kesehatan yang dominan namun Presiden Joko Widodo malah memberikan tugas kepada Luhut.

“Kita juga nggak tahu siapa dibalik segalanya ini, intinya baru-baru ini kan pak LBP dikasih lagi tugas ketua lagi untuk mengenai cinta produksi dalam negeri belum lagi yang lain lain sudah banyak banget nggak LPP diberikan tugas sebagai koordinator (PPKM) atau ketua nah ini menjadi Sorotan publik,” katanya.

Dalam pandangannya, menumpuknya kerja satu Menteri atau Kementerian yang dianggap masyarakat melakukan semua urusan, akan menjadikan menteri lainnya akan memiliki kinerja yang pasif.

“Dia mengurusi investasi dan maritim, kok mengurusi juga mengenai kesehatan kok mengurusi juga juga mengenai perekonomian usaha kecil mengurusi juga misalnya macam-macam kita sudah tahu semua sudah diuraikan ini yang menurut saya yang paling berbahaya di rezim pak Jokowi periode kedua ini ada yang terlalu dominan mainnya,” tandas Andi menekankan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

BEM SI dan Gasak ke Jokowi: Jika Bapak Masih Saja Diam, Kami Bersama Elemen Rakyat Akan Turun ke Jalan

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo/ BBC Indonesia

IDTODAY NEWS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) memberikan wanti-wanti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam peringatan mereka, BEM SI dan Gasak menyatakan akan turun ke jalan bersama elemen masyarakat apabila Jokowi tetap diam.

Aliansi itu mengultimatum Jokowi untuk segera membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK dan mengangkat kembali Novel Baswedan dkk sebagai pegawai lembaga antirasuah itu.

BEM SI dan Gasak memberikan waktu 3×24 jam kepada Presiden Jokowi untuk memenuhi tuntutan mereka.

“Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,” demikian petikan mereka, Kamis, 23 September 2021, dilansir dari JPNN.

Dalam surat itu, BEM SI dan Gasak menyinggung komitmen Jokowi yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri itu.

Mereka menilai Jokowi kini terkesan diam atas pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.

Padahal, lanjut BEM SI dan Gasak, pelaksanaan TWK telah terbukti maladministrasi dan melanggar HAM sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

“Alih-alih pegawai KPK ditambah, ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK Nomor 1327,” demikian tertulis dalam surat itu.

Aliansi BEM SI dan Gasak juga menyampaikan sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak.

Di antaranya, mereka KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-Undang, pimpinan KPK terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik, hingga proses alih status pegawai yang sarat pelanggaran.

Selain itu, mereka juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK.

Terbaru, Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil telah membenarkan akan ada aksi membela KPK sesuai ultimatum mereka.

“Aksi KPK, iya (dipusatkan di Jakarta, red),” kata Nofrian Fadil pada Jumat, 24 September 2021.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Jokowi: Covid Tidak Mungkin Hilang Secara Total

Joko Widodo
Joko Widodo. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Covid-19 tidak mungkin hilang total di Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa yang dilakukan saat ini adalah pengendalian penyebaran.

“Pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi secara pasti kapan akan betul-betul berakhir, Covid tidak mungkin hilang secara total. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan penyebaran Covid-19,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Gerakan Nasional Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan dan Desa-desa Produktif, Jumat (24/9).

Jokowi mengatakan bahwa protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan dalam beraktivitas.

“Protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari, adaptasi kebiasaan baru yang dijalankan oleh seluruh segmen masyarakat. Mulai dari pelaku usaha, petani, pekebun sampai dengan siswa-siswa sekolah adalah kunci penting agar kita bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi sehingga kita bisa menjalankan kegiatan produktif tapi tetap aman dari Covid-19,” jelasnya.

Jokowi mengatakan bahwa perluasan dan percepatan vaksinasi Covid-19 sangat penting dilakukan.

“Perluasan dan percepatan vaksinasi ini sangat penting dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang divaksin di seluruh Tanah Air Indonesia sehingga target vaksinasi nasional 70 persen di akhir tahun dapat segera tercapai,” ujar Jokowi.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Jokowi Didesak Tegas Sikapi Pemecatan Pegawai KPK, PPP: DPR Tak Berpendapat Seperti Itu

Jokowi Didesak Tegas Sikapi Pemecatan Pegawai KPK, PPP: DPR Tak Berpendapat Seperti Itu
Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. (Jitunews/Khairul Anwar)

IDTODAY NEWS – Sejumlah pihak beramai-ramai mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas terhadap pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka meminta agar Jokowi memenuhi rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman terkait hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani meminta semua pihak agar tidak mengaitkan polemik TWK dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kata dia, pihaknya sebagai anggota DPR tidak berpendapat demikian untuk polemik TWK KPK.

“Ya, dalam alam demokrasi boleh-boleh saja menyampaikan sudut pandang seperti itu, tapi yang di DPR pada umumnya tidak berpendapat seperti itu,” kata dia seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (24/9/2021).

Arsul Sani lantas mengutip pernyataan Jokowi yang menyebut TWK tidak bisa menjadi alasan pemecatan pegawai. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukan bahwa sikap Jokowi terhadap polemik TWK KPK sudah jelas.

Lebih lanjut, Arsul Sani mengatakan bahwa persoalan TWK adalah masalah internal KPK, begitu juga dengan yang menolak arahan presiden dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

“Jadi, ya tidak usah ditarik-tarik lagi kepada Presiden. Persoalannya para pejabat terkait yang tidak memiliki rasa hormat terhadap ORI maupun Komnas HAM,” pungkasnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Bocoran dari Anak Buah Megawati soal Calon Panglima TNI, Ternyata…

Hadi Tjahjanto
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: Puspen TNI)

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin melontarkan kabar terbaru terkait calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Politisi PDIP itu memperkirakan, Surpres calon Panglima TNI dari Presiden Joko Widodo ke DPR akan dikirimkan setelah gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Alasannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk menjadi penanggung jawab pengamanan PON XX Papua.

“Maka diperkirakan Surat Presiden bisa jadi setelah pelaksanaan PON,” kata TB Hasanuddin, dikutip PojokSatu.id dari Antara, Kamis (23/9/2021).

Anak buah Megawati Soekarnoputri ini memastikan, sampai saat ini Komisi I DPR RI belum menerima Surpres calon Panglima TNI.

Jika benar supres tersebut baru dikirimkan pasca PON XX Papua, pihaknya pun tak mempermasalahkannya.

Sebab, Komisi I DPR RI pun masih memungkinkan untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.

Sementara, reses DPR RI pada 8 Oktober-7 November. Sehingga pada 8-29 November 2021, bisa dilakukan uji kelayakan calon Panglima TNI.

“Dari tanggal 8-29 November 2021 adalah waktu untuk melakukan uji kelayakan. Jadi, masih memenuhi syarat,” terangnya.

Sementara untuk serah terima jabatan Panglima TNI, sambung Hasanuddin, bisa dilakukan di pekan kedua atau ketiga November 2021.

“Karena Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun pada 1 Desember 2021,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta publik sabar menunggu nama calon Panglima TNI pengganti Mersekal Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, pemilihan Panglima TNI berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik.

“Ini didasarkan kepentingan rakyat secara luas dan bukan didasarkan kepentingan politik sempit,” kata Puan kepada wartawan, Senin (20/9/2021).

Puan juga menyatakan, kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melihat sosok siapa yang pas menduduki jabatan Panglima tersebut.

“Kita berharap siapapun nama calon Panglima TNI akan dikirim Presiden, pasti yang terbaik,” ucapnya.

Sehingga, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, sosok calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto dapat melindungi bangsa Indonesia.

“TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ungkapnya.

“Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasai berbagai persoalan yang ada,” sambung Puan.

Sumber: pojoksatu.id