Terlibat Skandal Pembayaran Kesejahteraan Anak, PM Belanda dan Seluruh Kabinetnya Mundur

Terlibat Skandal Pembayaran Kesejahteraan Anak, PM Belanda dan Seluruh Kabinetnya Mundur
KompasTV

IDTODAY NEWS – Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri pada Jumat (15/1) sebagai bentuk tanggung jawab politik atas skandal yang melibatkan penyelidikan pembayaran kesejahteraan anak yang secara keliru menyebut ribuan orang tua sebagai penipu.

Dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional, Rutte mengatakan dirinya telah menginformasikan Raja Willem-Alexander atas keputusannya dan berjanji bahwa pemerintahannya akan terus bekerja untuk memberi kompensasi pada para orang tua yang terkena imbasnya secepat mungkin. Ia juga berjanji akan terus memerangi virus corona.

Bacaan Lainnya

“Kami satu pikiran bahwa jika seluruh sistem ini gagal, kita semua harus bertanggung jawab, dan itu mengarah pada kesimpulan yang baru saja saya tawarkan pada raja, yakni pengunduran diri seluruh kabinet,” terang Rutte seperti dilansir dari Associated Press.

Tak lama setelah menyampaikan pernyataannya, Rutte mengendarai sepedanya dan mengayuh menuju istana raja di Den Haag untuk memberi tahu sang raja secara formal. Televisi Belanda menyiarkan adegan saat Rutte memarkir sepedanya di dasar anak tangga menuju istana, dan lalu melangkah masuk istana.

Baca Juga  PM Belanda dan Seluruh Kabinetnya Mundur Karena Salah Urus Subsidi

Langkah ini banyak dinilai sebagai simbol bahwa pemerintahan Rutte akan tetap menjabat dalam fungsi menjaga hingga koalisi baru terbentuk setelah pemilu 17 Maret digelar di Belanda.

Pengunduran diri ini mengakhiri masa jabatan Rutte selama satu dekade, meski partainya diperkirakan akan menang dalam pemilu, dan menempatka Rutte di posisi sebagai pembentuk pemerintahan yang baru. Jika ia sukses membentuk koalisi baru, Rutte tampaknya akan kembali menjadi perdana menteri.

Geert Wilders, pemimpin partai oposisi terbesar di parlemen Belanda, mengatakan bahwa pengunduran diri kabinet merupakan keputusan tepat bagi pemerintah.

“Orang-orang tak bersalah telah dikrimininalisasi, hidup mereka hancur dan parlemen telah menginformasikan hal itu secara tidak akurat dan tidak lengkap,” terangnya dalam cuitan di Twitter.

Belanda merupakan negara Eropa ketiga yang berada dalam situasi ketidakpastian politik pekan ini di tengah kepungan krisis Covid-19. Di Estonia, pemerintah mundur setelah terlibat dalam skandal korupsi, sementara koalisi pemerintahan Giuseppe Conte yang berkuasa di Italia terancam ambruk setelah sebuah partai mitra kecil menarik dukungannya.

Pada awal pekan ini, Rutte mengatakan bahwa pemerintahannya akan tetap dapat mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang sulit sekalipun melawan Covid-19 meski berada dalam fungsi penjaga. Belanda berada dalam lockdown ketat hingga setidaknya 9 Februari, dan pemerintah tengah mempertimbangkan memberlakukan jam malam di tengah kekhawatiran merebaknya varian baru virus yang jauh lebih menular.

Baca Juga  Bertemu Tokoh NU, Menlu AS Tuding Partai Komunis China Jadi Ancaman

“Pada Belanda saya katakan: Perjuangan kami melawan virus corona akan tetap berlanjut,” janji Rutte.

Jese Klaver, pemimpin salah satu partai oposisi, mengatakan bahwa ia akan tetap mendukung pemerintah dalam perjuangan mereka melawan Covid-19.

Pada Kamis, pemimpin partai oposisi Partai Buruh mengundurkan diri dari jabatannya karena ia menjadi menteri urusan sosial dalam koalisi yang dipimpin oleh Rutte saat kantor pajak Belanda mengimplementasikan kebijakan ketat dalam melacak skandal penipuan tunjangan kesejahteraan anak.

Menteri Urusan Sosial dan Kebijakan Iklim Belanda Eric Wiebes, yang juga terlibat dalam skandal tersebut, menyatakan pengunduran dirinya segera pada Jumat. Wiebes juga menyatakan, dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan penjabat.

Dalam pertemuan kabinet pada Jumat, para menteri memutusan reaksi mereka terhadap laporan pedas parlemen yang dikeluarkan bulan lalu, yang berjudul “Ketidakadilan Yang Belum Pernah Ada Sebelumnya”, yang menyatakan bahwa kebijakan kantor pajak telah melanggar prinsip-prinsip dasar aturan hukum. Laporan tersebut juga mengkritik cara pemerintah dalam menyediakan informasi tentang skandal bagi parlemen.

Banyak orang tua yang dituduh secara salah terjerumus ke dalam jeratan hutang saat para petugas pajak menuntut pembayaran kembali. Pemerintah di masa lalu telah meminta maaf atas metode yang digunakan kantor pajak dan pada Maret 2020 telah mengalokasikan 500 juta Euro (atau sekitar USD 607 juta) untuk membayar kompensasi bagi lebih dari 20.000 orang tua.

Baca Juga  China Blokir BBC karena Tayangkan Penyiksaan Uighur di Xinjiang

Pos terkait