Perludem Nilai Komunikasi Publik KPU Buruk Terkait Pilkada saat Pandemi Covid-19

KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

IDTODAY NEWS – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat buruk dalam membangun komunikasi publik terkait proses tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, penyelenggara pemilu terlihat di belakang pemerintah pada masa Pilkada 2020.

“Komunikasi publik KPU yang bagi saya sangat buruk. Karena di tengah situasi pandemi ini kan mengubah kita dalam banyak hal untuk berkomunikasi, berinteraksi tetapi ternyata dalam sejauh ini pengamatan kami, pemerintah itu seolah-olah berada jauh lebih di depan ketimbang penyelenggara Pemilu,” kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi Pilkada di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).

Baca Juga  Protes Pemerintah Tak Becus Tangani Covid-19, Warga Malaysia Kibarkan Bendera Hitam

Semestinya, lanjut Titi, KPU harus berada di baris terdepan pada penyelenggaraan Pilkada. KPU harus bisa mempertahankan posisi tersebut sebagai penyelenggara pemilu.

“Jadi salah satu yang menjadi catatan dalam praktik Pemilu di dunia internasional adalah kemampuan membangun komunikasi publik yang jelas dan transparan, soal bagaimana perkembangan dan keamanan kesehatan tahapan dan seterusnya,” tuturnya.

Kemudian, Titi mengkritik KPU soal protokol kesehatan. Harusnya, KPU introspeksi diri, bila tidak publik mempertanyakan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Baca Juga  LPKAN: Hati-hati, Incumbent Berpotensi Mempolitisasi ASN Di Pilkada 2020

“Lalu keberlakuan protokol kesehatan, KPU harus introspeksi diri. Loh kalau ini dibiarkan nanti publik justru bisa mempertanyakan eksistensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, kata Titi, KPU perlu memikirkan akses pemberian informasi digital dalam proses penyelenggaran Pilkada 2020. Tujuannya untuk masyarakat kelompok rentan seperti masyarakat adat, kelompok miskin, perempuan yang mungkin terdomestikasi penyandang disabilitas, dan seterusnya.

Baca Juga  Saran Penundaan Pilkada Makin Logis Usai Covid-19 Menjangkit Orang Nomor Satu Di KPU

“Itu yang saya kira juga harus kita pikirkan di antara banyak narasi-narasi soal digital karena memang tidak semua bisa dijangkau dengan digital kalau sekedar hanya mengandalkan digital yang paling diuntungkan itu adalah petahana. Karena yang paling punya modalitas ya petahana sebenarnya,” tandas Titi.

Sumber: Merdeka.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan