Ihwal Demokrasi Kriminal, Rizal Ramli Sebut Kepala Daerah Mengabdi ke Bandar Bukan Rakyat
IDTODAY NEWS – Ekonom senior Rizal Ramli menilai ada pergeseran makna demokrasi pada setiap pergantian pemimpin sejak Orde Baru tumbang. Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini sudah terpental jauh dari makna sebenarnya.
“Setelah kejatuhan Soeharto hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal,” kata Rizal Ramli di kanal YouTube Karni Ilyas dengan tajuk Karni Ilyas Club – Rizal Ramli ‘Pak Jokowi Lebih Dengar Saya’.
Eks Menko Bidang Kemaritiman itu memberi istilah demokrasi kriminal karena demokrasi tak lagi bekerja untuk rakyat.
Sri Mulyani Menkeu Terbaik di Asia Pasifik, Fadli Zon: Realitasnya Kita Merasakan Ekonomi Makin Sulit
“Tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon,” ujarnya.
Pria yang karib disapa RR itu menyebut para kandidat kepala daerah sejatinya dipilih oleh para bandar, yang membiayai seluruh keperluan untuk memenangkan Pilkada.
“Begitu yang bersangkutan terpilih, dia ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa,” jelasnya.
Oleh karena itu, Rizal menilai pengajuan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold merupakan jalan terbaik.
“Supaya threshold yang jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan,” tukasnya.
Sumber: jitunews.com
