Kategori
Politik

Nurul Arifin: Demokrasi Indonesia Sudah Berada di Jalan yang Benar

IDTODAY NEWS – Sebagai negara majemuk dengan keanekaragaman budaya, agama dan bahasa, Indonesia memiliki sistem kehidupan sendiri yang tidak dapat meniru sistem kehidupan negara lain.

Karena itu, kata anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, demokrasi Pancasila menjadi sistem yang paling tepat untuk menyatukan keanekaragaman tersebut.

“Demokrasi Pancasila pilihan yang tepat. Artinya demokrasi Indonesia sudah berada di jalan yang benar,” kata Nurul dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/9).

Nurul menjelaskan, demokrasi barat bersumber pada tradisi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan dan individualisme. Sementara, demokrasi Pancasila muncul karena kesadaran kolektif yang berpangkal dari hubungan yang kokoh antara individu dan kesatuan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

“Jadi penerapan yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas,” katanya.

Lanjut legislator Partai Golkar itu, dengan menganut sistem demokrasi Pancasila, negara harus mengakomodir aspirasi atau suara rakyat. Pasalnya, dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional.

“Dalam sistem demokrasi Pancasila, kita mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentunya prinsip tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab agar stabilitas sosial politik tetap terjaga,” terangnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan, apabila literasi masyarakat tentang prinsip dan hakekat demokrasi juga harus terus disuarakan.

“Media massa dan negara melalui sistem pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

YLBHI Sebut Putusan PN Jakpus Membahayakan Demokrasi, Netizen: Baca Jangan Sepotong

IDTODAY NEWS – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia turut berkomentar, masalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur.

Dilansir dari twitter @YLBHI (4/3/23), YLBHI mendesak :

1. Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan perlawanan serius terhadap Putusan PN Jakarta Pusat dengan mengajukan upaya hukum banding secara sungguh – sungguh.

2. Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI segera memeriksa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini atas dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim maupun dugaan kuat adanya mafia peradilan.

3. Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Tinggi untuk melakukan koreksi terhadap Putusan PN Jakarta Pusat karena terdapat kekeliruan nyata, melanggar konstitusi UUD 1945 dan membahayakan demokrasi.

Netizen ikut mengomentari pernyataan sikap dari YLBHI ini, dengan menyebut YLBHI tidak mempelajari dengan seksama putusan dari PN Jakarta Pusat dan hanya mengikuti arus saja.

“Dibacalah secara lengkap kronologinya, jgn sepotong2,” ujar akun @greg_dala

“Udh baca putusannya? Jangan jadi kelompok reaksioner,” lanjut akun @kangabu230

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap KPU tidak melaksanakan, putusan Bawaslu RI nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 november 2022. Berdasarkan hal ini akhirnya PN Jakarta Pusat, memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atas tergugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

putusan Bawaslu RI nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 november 2022, yaitu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai rakyat adil makmur (PRIMA), melakukan perbaikan data administrasi di sistem informasi partai politik (SIPOL).

Sumber: suara

Kategori
Politik

Sindir Buzzer, AHY: Perusak Demokrasi, Memecah Belah Bangsa

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti hadirnya pendengung atau buzzer di media sosial yang dianggapnya sebagai perusak tatanan demokrasi, akibat penyebaran hoaks politik.

Hal ini disampaikan oleh AHY saat perayaan 2 dekade Partai Demokrat yang digelar secara virtual pada Kamis (9/9)

“Saat ini kita hadapi perilaku-perilaku buruk para buzzer yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoaks politik,” kata AHY.

AHY mengaku partai berlambang bintang mercy itu juga kerap menerima serangan buzzer yang bertujuan untuk membungkam dan memecah belah.

“Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani tegar untuk menghadapi itu semua,” lanjutnya.

Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu turut meminta kepada seluruh kader untuk tetap waspada dan menjadi garda terdelan dalam melawan pemberitaan hoaks.

“Kita harus waspada, berani, dan tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi,” tutur AHY kepada para kadernya.

Dia juga memastikan seluruh kader Partai Demokrat untuk senantiasi memperjuangkan dan menjaga demokrasi setelah mendapat wejangan dari Susilo Bambang Yudhoyono.

“Hari ini dan 20 tahun selanjutnya ini yang disampaikan tadi, oleh kita pak SBY. Demokrat harus konsisten dalam perjuangan menjaga demokrasi seperti tadi yang saya cintai dan banggakan,” tuturnya.

Sumber: jppn.com

Kategori
Politik

Iwan Sumule: Piring Rakyat Kosong karena Otak Pemimpin Kosong Harus Disudahi

IDTODAY NEWS – Demokrasi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Begitu juga di Indonesia, demokrasi harus bisa membebaskan rakyat dari belenggu kesengsaraan.

Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (6/9).

“Demokrasi kita adalah demokrasi ekonomi politik, karenanya demokrasi tidak boleh lagi berhenti di Istana dan rumah kaum berpunya,” tegasnya.

Iwan Sumule membenarkan pernyataan tokoh senior DR. Rizal Ramli yang menyebut demokrasi di Indonesia sudah berubah menjadi demokrasi kriminal. Di mana demokrasi dikontrol oleh sekelompok orang dan tidak lagi memenuhi prinsi “dari, oleh, dan untuk rakyat”.

Dalam demokrasi kriminal, segelintir kelompok oligarki yang memiliki uang banyak menjadi penentu siapa calon yang akan disajikan ke rakyat untuk dipilih secara prosedural. Setelah dipilih rakyat, pemimpin tersebut kemudian bekerja sesuai arahan dan kepentingan oligarki.

Untuk itu juga, Iwan Sumule mendukung seruan Rizal Ramli untuk menciptakan demokrasi yang amanah. Demokrasi yang tidak hanya menjadikan rakyat sebagai sebuah pemenuhan prosedural. Melainkan menjadikan rakyat sebagai amanat untuk disejahterakan.

“Demokrasi harus hadir dalam setiap kehidupan dan sampai ke piring-piring rakyat. Piring rakyat kosong, karena otak pemimpin kosong. Sudahi!” tegas Iwan Sumule.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Zulhas: Demokrasi Harus Didiskusikan Kembali, Kok Hasilnya Distrust dan Cebong-Kampret

IDTODAY NEWS – Praktik demokrasi di Indonesia hasil reformasi dan amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dianggap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belum memberikan harmoni, kesetaraan hingga keadilan.

Dalam webinar Cides ICMI memperingati HUT ke-76 RI yang bertajuk “Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Mewujudkan Peradaban Indonesia Emas 2045”, Zulkifli Hasan menganggap praktik demokrasi Indonesia harus dikaji ulang.

“Demokrasi harus kita diskusikan kembali, apa yang salah? Kok menghasilkan kesenjangan, distrust dan cebong-kampret,” ujar sosok yang kerap disapa Zulhas ini dalam acara Cides ICMI yang digelar daring, Jumat (27/8).

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, demokrasi dalam teorinya menghasilkan kesetaraan, keadilan dan harmoni, bukan malah melahirkan distrust kepada pemerintah hingga memunculkan keterbelahan dalam proses demokrasi, seperti yang terjadi di Pemilu 2019, yaitu antara pendukung Jokowi-Maruf (cebong) dan pendukung Prabowo-Sandi (kampret).

“Itu keras sekali sampai ke desa dan kampung-kampung,” imbuhnya.

Maka dari itu menurutnya, untuk menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia diperlukan Undang-Undang (UU) yang merupakan ketentuan dalam setiap proses pendewasaan politik di Indonesia.

“Kalau undang-undang bagus ya demokrasinya bagus,” demikian Zulhas.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Airlangga Hartarto: Covid-19 Terjadi Saat Demokrasi Mengalami Stagnasi

IDTODAY NEWS – Negara dengan sistem demokrasi yang ada di banyak belahan dunia tak lepas dari hantaman Covid-19, dan menjadi satu tantangan tersendiri karena memiliki corak yang berbeda dengan negara non-demokrasi.

Hal ini menjadi sorotan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dibahas dalam pembukaan acara “Executive Education Program For Young Political Leaders III” yang diselenggarakan Golkar Institute secara daring, Senin (23/8).

Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pembina Golkar Institute ini menuturkan bahwa krisis pandemi yang dipicu oleh Covid-19 masih menjadi batu ujian bagi setiap negara demokrasi, dan sebagai pembuktian bahwa sistem demokrasi memenuhi persyaratan lebih baik dibandingkan sistem politik yang otoritarian.

“Karena Covid-19 terjadi saat demokrasi mengalami stagnasi atau dekonsolidasi demokrasi,” ujar Airlangga dikutip melalui kanal Youtube Golkar Institute.

Pandemi Covid-19 yang menjadi ujian besar yang erat kaitannya dengan dekonsolidasi demokrasi, diterangkan Airlangga dengan menyampaikan hasil kajian Freedom House.

“Freedom House melaporkan bahwa 25 dari 42 negara demokrasi yang telah mapan mengalami erosi demokrasi dalam 14 tahun berturut-turut,” tuturnya.

Dari situ, Airlangga menyatakan bahwa Covid-19 kini menjadi tantangan bagi negara-negara demokrasi di dunia, agar masalah kesehatan global ini tidak mengganggu proses dekonsolidasi demokrasi.

Sebagai Partai tertua di tanah air, Partai Golkar akan selalu berkomitmen menjaga mempertahankan demokrasi di Indonesia.

“Komitmen demokratif tersebut ditunjukkan dengan mencermati setiap fenomena di dunia yang berpotensi menggerogoti legitimasi demokrasi,” demikian Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Nasir Djamil: Pembuat Mural Diburu, Wajar Demokrasi Indonesia Dipertanyakan

IDTODAY NEWS – Tidak ada yang salah ketika ada orang mempertanyakan bagaimana sebetulnya kondisi demokrasi di Indonesia. Setidaknya, pertanyaan itu berkaitan dengan kebebasan orang dalam berekspresi.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, dalam dialog Legislative Corner: “Mural Dibatasi, Degradasi Demokrasi” yang disiarkan kanal Youtube PKS TV, Jumat (20/8).

Nasir menyebutkan, pertanyaan atas masa depan demokrasi semakin kuat, salah satunya ketika ada upaya pencarian pembuat mural bergambar wajah mirip Jokowi dengan mata ditutup tulisan “404: Not Found” yang belakangan viral.

“Ketika ada upaya untuk mencari yang membuat mural, itu kan akhirnya membuat orang mempertanyakan nasib demokrasi di Indonesia,” kata Nasir.

Bagi legislator PKS ini, mural merupakan salah satu media untuk menyampaikan keluh kesah yang seharusnya disambut baik oleh pemerintah.

“Itu ekspresi sebenarnya yang seharusnya tidak disikapi dengan apriori atau mencari-cari orang yang membuat mural,” katanya.

Lanjut Nasir, jika pemerintah hari ini semakin banyak melakukan pencarian penyampai kritik, maka benar adanya kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Ini lah yang menyebabkan kenapa banyak pihak menilai bahwa demokrasi di Indonesia mengalami degradasi, sedang dalam ancaman,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id