IDTODAY NEWS – Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (PENA 98) Adian Napitupulu mengatakan, polemik sukarelawan Jokowi di BUMN kembali mencuat di berbagai media massa dalam seminggu terakhir.
Menurutnya, aroma penolakan terhadap masuknya sukarelawan Jokowi di BUMN, malah disampaikan pihak-pihak yang sejak Pemilihan Presiden 2019 lalu berseberangan dengan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Di antaranya dia menyebut nama Fadli Zon, Rocky Gerung dan Said Didu.
“Saya tergelitik berpendapat, berbagi data dan menyumbang kritik dalam rangkaian polemik tersebut,” ujar Adian dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Politikus PDI Perjuangan ini kemudian menyebut, pihak yang tidak mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu saja boleh meminta posisi di BUMN. Karena itu, pendukung Jokowi bukan hanya boleh meminta posisi tersebut, tetapi malah harus.
“Sederhana saja, dari kabinet hingga BUMN memang harus diisi mereka yang setuju pada program dan ide-ide presiden. Tentunya tetap dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti profesionalitas,” ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR ini merasa lucu, ketika mereka yang tidak setuju dengan program dan ide presiden, malah diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan aset ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Sementara para pendukung Jokowi seolah tabu masuk BUMN.
Adian juga menyebut, saat pendukung Jokowi mengisi berbagai posisi di BUMN maupun di pemerintahan, itu bukan tindakan balas budi.
Namun, tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan program, ide dan target presiden terjaga dan berjalan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Kira-kira mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya, bahkan yang dulu bagian dari ‘Tim Mawar’ membantunya dalam kementerian pertahanan,” katanya.
Menurut Adian, pelibatan pendukung Prabowo di kementerian pertahanan tentu dengan harapan program, ide dan target Prabowo sebagai menteri bisa berjalan dan tercapai.
“Kalau Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu mengkritik penempatan sukarelawan Jokowi di BUMN, maka agar kritik itu objektif dan fair, saya rasa perlu juga mengkritik Prabowo yang juga membawa ‘gerbong’ ke kementerian pertahanan,” katanya.
Pentolan aktivis’98 ini menegaskan, jika Fadli, Rocky dan Said tidak berani mengkritik Prabowo, sebaiknya tidak usah berisik terhadap keinginan sukarelawan Jokowi mengisi posisi di BUMN.
Adian mengatakan, ada dampak yang kurang baik jika mereka yang tidak setuju dengan program dan ide presiden, ditempatkan mengelola BUMN.
Antara lain, BUMN cenderung tidak akan produktif maksimal sesuai keinginan presiden. Karena sudah terjadi pertentangan, bahkan penolakan terhadap program, ide dan target Jokowi.
Adian mengakui, mungkin saja mereka yang tidak mendukung Jokowi ditempatkan untuk mengelola BUMN. Namun, harus setuju terhadap program, ide dan target presiden.
“Untuk sampai tahap penempatan, mereka tentunya harus diuji lewat proses. Karena sikap dan pilihan politik pendukung, biasanya tidak cepat berubah.
Kecuali mungkin masuk kategori bunglon profesional,” katanya.
“Jika 20.400 orang itu loyal pada presiden, maka jumlah itu adalah kekuatan yang luar biasa besarnya, yang seharusnya mampu untuk merealisasikan ide ide besar presiden,” tuturnya.
