IDTODAY NEWS – Aksi demonstrasi 1812 dinilai bersifat dilematis. Sebab, ada potensi penunggang gelap yang ikut berunjuk rasa demi kepentingan pribadi. Ahli hukum tata negara, Refly Harun, pun menyoroti kerumunan itu.

“Banyak kepentingan yang kadang bukan kepentingan dari pengunjuk rasa itu sendiri. Ini sesuatu yang sifatnya dilematis, karena di satu sisi yang namanya demonstrasi itu hak konstitusional,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube-nya, Sabtu (19/12/2020).

Baca Juga  Pengamat Teror*sme Sidney Jones: Julukan Teror*s ke FPI Kurang Tepat

Kendati begitu, imbuh Refly, hal ini bisa dinegosiasikan dengan elemen segitiga yaitu istana, pengunjuk rasa, dan kepolisian.

Menurut Refly, sebenarnya massa Front Pembela Islam (FPI) ingin berdialog dengan Presiden Jokowi. Dikatakan Refly, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi memilih-milih untuk bertemu dengan rakyatnya dan tidak pernah melayani FPI karena dianggap oposisi pemerintahan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan