Tag: Refly Harun

Kategori
Politik

Refly Harun Minta Sri Mulyani Jelaskan Rangkap 30 Jabatan Perintah UU atau Apa?

Refly Harun Minta Sri Mulyani Jelaskan Rangkap 30 Jabatan Perintah UU atau Apa?
Pakar hukum tata negara, Refly Harun/RMOL

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta untuk menjelaskan kepada publik mengenai dirinya yang rangkap sebanyak 30 jabatan.

Sebab, larangan pejabat untuk rangkap jabatan di atur dalam Pasal 17 UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Disebutkan, pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara; d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sri Mulyani harus menjelaskan rangkap jabatan 30 itu karena perintah UU? Apa dasarnya? Dasarnya rangkap jabatan tuh dilarang dalam UU tentang Pelayanan Publik, baca pasal 17,” kata Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Refly Harun kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Atas dasar itu, Refly juga menyesalkan adanya pejabat negara lainnya yang rangkap jabatan namun seolah dibiarkan begitu saja. Padahal, dalam UU diatur secara tegas mengenai rangkap jabatan.

“Sebagai contoh, Erick Thohir dilarang itu rangkap jabatan. Karena UU Kementerian Negara melarang rangkap jabatan terhadap jabatan yang menggunakan APBD dan APBN. Sekarang PSSI menggunakan APBD dan APBN gak? Kenapa? Untuk menghindari conflict of interest,” tuturnya.

“Jadi bukan berarti praktik-praktik yang selama ini ada itu benar menurut UU,” demikian Refly.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku punya 30 jabatan lain selain saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. Dia menyebut banyak diminta menduduki jabatan lain karena posisinya sebagai bendahara umum negara.

“Rangkap jabatan, saya ini rangkap 30 jabatan karena hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu,” ungkap Sri Mulyani saat wawancara di stasiun televisi swasta, dikutip Senin (6/3).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Rizal Ramli Sebut Kinerja Jokowi Payah, FH: Orang Ini Hanya sedang Lampiaskan Kebenciannya

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi/ Sekretariat Presiden

IDTODAY NEWS – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (FH) menanggapi ekonom senior, Rizal Ramli yang menyebut kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) payah.

Ia menyindir bahwa Rizal Ramli hanya sedang melampiaskan kebenciannya kepada Presiden Jokowi.

Pasalnya, kata Ferdinand, Rizal Ramli justru sibuk menilai buruk Jokowi ketika dunia memuji kinerja Pemerintah Indonesia.

Ketua Yayasan Masyarakat Adil itu juga menyindir bahwa ketika menjabat Rizal Ramli tidak pernah dipuji dunia.

“Orang ini hanya sedang melampiaskan kebenciannya, buka sedang berpikir jernih menilai. Bagi saya dia seperti tongeret mati,” katanya melalui akun Twitter FerdinandHaean3 pada Jumat, 24 September 2021.

Sebelumnya, Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi berkaca dan tahu diri karena kinerjanya payah.

Ia menyampaikan hal itu melalui video di kanal Youtube Refly Harun yang diunggah pada Kamis, 23 September 2021.

Adapun awalnya, Refly Harun yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun bertanya mengapa Rizal menginginkan Pemerintahan Jokowi segera diganti.

“Abang terang-terangan pengen pemerintah ini diganti, itu kenapa bang?” tanya Refly, dilansir dari Galamedia.

Rizal Ramli lalu menjawab bahwa ia memang meminta Jokowi untuk berkaca atas kinerjanya selama ini

“Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget,” jawabnya.

Mantan Menteri Bidang Martim dan Sumber Daya era Jokowi itu lantas mengemukakan beberapa alasan mengapa ia menyebut kinerja Jokowi payah.

Di antaranya, yakni ekonomi yang buruk, demokrasi mundur, masalah korupsi, hingga masalah haji.

“Jadi saya minta, Mas Jokowi makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapa pun nanti, ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa,” kata Rizal Ramli,

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Rizal Ramli: Jokowi Harus Tahu Diri, Kinerja Dia Payah Banget

Rizal Ramli
Rizal Ramli. (Foto: terkini.id)

IDTODAY NEWS – Ekonom senior, Rizal Ramli menilai kinerja Presiden Jokowi sangat payah. Oleh karena itu, ia kembali meminta agar mantan wali kota Solo itu tahu diri dan segera mundur dari jabatannya.

Sindiran terhadap kinerja Jokowi tersebut disampaikan Rizal Ramli dalam video wawancaranya yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, seperti dilihat pada Kamis 23 September 2021.

“Memang saya minya Mas Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget,” ujar Rizal Ramli.

Ia pun mencatat ada 5 alasan kuat mengapa Jokowi pantas mundur sebagai presiden RI. Pertama, kata Rizal, terkait ekonomi Indonesia yang sudah makin rusak saat pandemi.

Rizal menjelaskan, sebelum pandemi saja ekonomi RI sudah karut marut, kini tambah parah setelah menghadapi pandemi. Dan itu bukan bualan semata, karena argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan lewat angka-angka.

Sementara alasan kedua, lanjut Rizal, dirinya menilai Jokowi tidak mengembangkan demokrasi namun justru sebaliknya malah membuat mundur demokrasi di Tanah Air.

“Kita dari dulu kan pro demokrasi, eh dia bikin demokrasi mundur, kembali lagi KKN, dan semangat otoriter,” ungkapnya.

Alasan ketiga, Jokowi terbukti gagal melawan korupsi. Karena sudah membuat lemah KPK, termasuk memberikan banyak diskon hukuman pada pelaku korupsi.

Sedangkan alasan keempat, menurut Rizal Ramli, dia menilai Jokowi telah gagal meningkatkan kesehateraan rakyat.

Terakhir, Rizal Ramli menyebut Jokowi gagal memberangkatkan rakyat naik haji dua tahun berturut-turut.

“Saya dapat amanah senior di Yogya beberapa tahun yang lalu saat berkunjung ke sana, dia titip isu ini ke saya sampai nangis. Dia bilang, dia itu Jokowers, tapi kesal dengar dana haji dipakai ke yang lain-lain. Padahal kan itu dananya umat, jadi masih ingat momen itu,” bebernya.

Mengutip Hops.id, Rizal Ramli dalam tayangan videonya itu juga menilai bahwa Jokowi terlihat sangat berpihak pada orang kaya ketimbang rakyat miskin.

Hal itu, kata Rizal Ramli, bisa terlihat dari upaya Jokowi yang selalu menekan pajak ke bawah tapi melayani orang kaya. Mulai dari royalti batu bara dibikin 0 persen, pengusaha bebas pajak 20 tahun, sedangkan pendidikan dipajakin, dan sebagainya.

“Makin lama Jokowi di sana, beban rakyat dan warisan negara akan makin kompleks karena hanya akan meninggalkan beban luar biasa. Lebih baik mundur,” ujarnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Sarankan Cara Perbaiki Negeri, Refly Harun Ambil Contoh Ikan Busuk: Diamputasi ‘Kepala’nya

Refly Harun
Refly Harun /YouTube.

IDTODAY NEWS – Ahli hukum tata negara, Refly Harun, belum lama ini menyarankan sebuah cara untuk memperbaiki negeri, yaitu dengan menurunkan pemimpinnya yang tak lain dan tak bukan adalah Presiden Jokowi.

Refly Harun lantas mengumpamakan masalah negara dengan kondisi gigi yang sedang sakit.

Ia mengungkapkan bahwa turunnya Presiden bisa dijadikan sebagai solusi untuk menyelamatkan negara.

Begitupun dengan sakit gigi, tambal gigi dan cabut gigi bisa menjadi solusi atas masalah tersebut.

“Kalau kita ingin memperbaiki negeri, ya enggak ada cara lain, contohnya kayak sakit gigi. Kalau gak bisa ditambal, ya dicabut,” ujar Refly dalam tayangan di kanal YouTube-nya, seperti dikutip terkini.id via Galamedia pada Kamis, 23 September 2021.

Di sisi lain, Refly juga menyinggung soal pernyataan bernada metafora yang pernah diucapkan mendiang JE Sahetapy.

Menurutnya, JE Sahetapy pernah mengumpamakan masalah negara dengan seekor ikan busuk.

“Kalau metafora dari JE Sahetapy adalah kalau ikan busuk itu ya diamputasi kepalanya karena ikan itu mulai busuknya dari kepala.”

Refly menyebut, pernyataan metafora tersebut dapat dijadikan sebagai nasihat yang berlaku sampai kapan pun.

“Jadi, ini adalah sebuah nasihat yang berlaku sampai kapan pun, tidak hanya berlaku hari ini atau kemaren-kemaren.”

Dari kedua pernyataan metafora tersebut, Refly pun tiba-tiba teringat dengan pernyataan Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha.

“Kalau misalnya Giring mengatakan 2024 itu tidak boleh dipimpin oleh Presiden yang pembohong, dia katakan Anies Baswedan sebagai pembohong,” jelasnya.

“Kita juga sering dengan kata itu dari para pengkritik Presiden Jokowi,” tandas Refly.

Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun sebagai respons atas cuitan politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman yang bunyinya seperti berikut:

“Ini tahun 1997. Saya tanya Prof. Sahetapy, apa kiranya resep terbaik untuk perbaiki negeri ini? Beliau bilang, jika ada ikan busuk, apa yg harus dilakukan? Kita harus berani amputasi kepalanya gar hilang baunya. Seperti itu. Turunkan pemimpinnya, negeri ini pasti selamat,” cuit Benny K. Harman pad Selasa, 21 September 2021.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Soal Isu Ijazah S1-S2 Jaksa Agung, Refly Harun: Investigasi, Jika Palsu Copot Burhanuddin!

Soal Isu Ijazah S1-S2 Jaksa Agung, Refly Harun: Investigasi, Jika Palsu Copot Burhanuddin!
Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun/Istimewa

IDTODAY NEWS – Nama Jaksa Agung, ST Burhanuddin kembali memunculkan kontroversial. Usai kasus jaksa Pinangki, kini mantan Jamdatun tersebut dihadapkan dengan isu latar belakang pendidikan.

Hal itu terungkap beredarnya perbedaan informasi profil pendidikan Burhanuddin dalam buku pidato pengukuhan profesornya dan daftar riwayat hidupnya yang dipublikasikan situs resmi Kejaksaan Agung. Mengutip buku pengukuhannya sebagai profesor di Universitas Jenderal Soedirman, disebutkan bahwa Burhanuddin merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983.

Namun, dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980. Sementara untuk pendidikan pasca sarjananya, dalam situs resmi Kejaksaan Agung menyebut bahwa jaksa agung itu merupakan lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Sedangkan di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001.

Kemudian untuk pendidikan doktornya, dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin mendapatkan gelar doktor di UI tahun 2006. Namun, dalam buku pengukuhan, ia merupakan lulusan Universitas Satyagama Jakarta tahun 2006.

Ketika dilakukan penelusuran dengan kata kunci ST Burhanuddin yang muncul di pangkalan data Dikti adalah seorang dosen di Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan dengan kata kunci Sanitiar Burhanuddin tidak ditemukan.

Kemudian saat pihak UI menelusuri data atas nama ST. Burhanuddin sebagai lulusan magister manajemen UI tahun 2001. Hasilnya, tidak ditemukan nama tersebut dalam database mereka. Yang muncul adalah Muhammad Ikhsan Burhanuddin lulusan magister manajemen angkatan 2018.

“Berikut datanya, dengan kata kunci Burhanuddin dan lulusan program studi magister manajemen. Hanya ada data atas nama Ikhsan Burhanuddin yang telah lulus pada tahun 2018,” kata Humas Universitas Indonesia (UI), Mariana dikutip dari netralnews.com.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menanggapi polemik ijazah milik ST Burhanuddin.

Ia mempertanyakan, informasi yang disebar oleh Kejaksaan Agung maupun dalam buku tersebut asli atau tidak.

“Itu saja letak persoalannya,” ujar Refly kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, jika ijazah Strata Satu (S1) tidak asli, maka seluruh gelar harus dicopot. Presiden pun didesaknya harus memberhentikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, karena telah melakukan pembohongan publik.

“Tapi ini kalau (tidak asli). Sekali lagi kalau (tidak asli). Karena itu harus diverifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurutnya, klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen. “Termasuk pernyataan dari institusi atau lembaga yang dituliskannya. Intinya harus dicari kebenaran materialnya,” kata dia.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan bahwa secara administrasi kepegawaian seharusnya ada verifikasi terkait latar belakang lulusan dan data-data resmi valid yang diakui sesuai Undang-undang untuk menjadi pejabat negara.

Menurutnya, bagian kepegawaian harus melakukan verifikasi kebenaran data. “Karena kalau individu tidak berkualifikasi mempergunakan informasi palsu, maka ini sudah merupakan tindakan kriminal,” ujar Doni.

Ia menyebut hal itu menjadi tidak adil bagi orang lain dengan kualifikasi sama tapi tidak terseleksi.

“Data di kepegawaian harus lengkap. MenPANRB, dan BKN harus menegur dan meminta klarifikasi untuk verifikasi tentang validitas data,” katanya.

Doni mengatakan permasalahan data harus dilihat berat tidaknya kasus. Apakah sekedar masalah administratif atau maladministrasi, pelanggaran terhadap integritas data.

“Karena dua kasus ini dampak-dampaknya berbeda,” katanya.

Namun, ia menyebut bahwa kualitas lulusan tidak terkait dengan asal almamaternya, karena kualitas sifatnya individual. “Tapi kalau data individu sebagai alumni dipertanyakan, artinya hasil belajar dan kompetensinya juga dipertanyakan,” lanjutnya.

Menurutnya, jika terbukti adanya pemalsuan data maka ST Burhanuddin tidak sah menjabat sebagai Jaksa Agung.

“Kalau terbukti terjadi pemalsuan data, maka jabatan sekarang harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Sedangkan, pihak Universitas Diponegoro ketika dikonfirmasi mengenai data ST. Burhanuddin menyarankan untuk mengaksesnya data pusat.

“Soalnya data itu biasanya di pusat. Saya hanya di fakultas,” kata Humas Undip, Nuswantoro.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Kualitas Anies-Pembantu Jokowi Beda, Refly: Mudah Marah & Lapor Polisi

Kualitas Anies-Pembantu Jokowi Beda, Refly: Mudah Marah & Lapor Polisi
Presiden Jokowi panggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MI)

IDTODAY NEWS – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun kembali buka suara mengingatkan para pejabat pemerintahan untuk tidak tipis kuping mendengarkan kritik.

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Selasa (21/9).

Dalam video tersebut, Refly Harun kembali menyentil begitu gampangnya pejabat tersinggung karena dikritik.

“Dikritik, somasi. Paling tidak, ada dua pembantu Presiden Jokowi yang melakukan somasi kan? Terus dikatakan itu bukan kritik tapi fitnah, ya tergantung dari mana sudut pandangnya,” jelas Refly Harun.

Refly Harun pun mengungkapkan, bahwa pernyataan Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pembohong bisa juga dianggap fitnah.

Menurut Refly Harun, itu malah lebih berbahaya dari tuduhan terlibat promosi ivermectin sebagai obat covid-19.

Namun, Refly Harun percaya Anies Baswedan tidak akan bertindak jauh dengan menyampaikan somasi atau melaporkan Giring.

“Bukan yakin sih, saya mengimbau lah. Jadi, kualitas Anda (Anies Baswedan,red) harus berbeda dengan para pembantu Presiden Jokowi yang cepat sekali marahnya dengan mensomasi rakyat atau melapor ke polisi,” ungkap Refly Harun.

Tak hanya Anies Baswedan, para pendukungnya juga diminta Refly Harun menunjukkan kelas yang berbeda dengan para pendukung Jokowi.

Pasalnya, Refly Harun melihat para pendukung Jokowi mudah sekali marah dan mengadukan orang ke polisi.

“Mungkin karena mereka berpikir polisi itu milik mereka. Padahal penegak hukum itu milik rakyat Indonesia,” pungkas Refly Harun.

Sumber: lawjustice

Kategori
Politik

Refly Harun Sebut Letjen Dudung Tak Punya Prestasi, Fadli Zon: Harusnya Ditugaskan ke Papua

Fadli Zon
Fadli Zon /Tirtoid

IDTODAY NEWS – Politikus Gerindra, Fadli Zon menanggapi pernyataan Refly Harun yang menyebut bahwa Letjen Dudung tak memiliki prestasi apapun.

Refly Harun mengatakan bahwa Letjen Dudung tak memiliki kehandalan selain melakukan penurunan baliho Rizieq Shihab.

Melansir Pikiran Rakyat via Benteng Sumbar, atas pernyataan Refly Harun, Fadli Zon menilai bahwa Pangkostrad Letjen Dudung seharusnya bisa ditugaskan melawan separatisme yang kini tengah terjadi di Papua.

“Harusnya bisa ditugaskan melawan separatisme di Papua,” ujarnya melalui akun Twitternya @fadlizon.

Kendati demikian, Fadli tidak menjelaskan lebih lanjut alasan atau maksud dari pernyataan tersebut.

Sebagai informasi, Refly Harun sempat menyindir Letjen TNI Dudung Abdurachman yang belum lama ini membuat heboh usai pernyataannya soal agama.

Pakar hukum tata negara tersebut menilai bahwa Letjen Dudung hanya mengeluarkan pernyataan yang akan disukai atau didukung oleh pemerintah.

Ia mengatakan bahwa Letjen Dudung sangat menurut dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Refly pun menjuluki mantan Panglima Kodam Jaya tersebut sebagai Jenderal Merah Putih.

“Jadi ini soal jenderal yang loyal dan dicap jenderal merah putih, yang tidak fanatik dan pro Pancasila,” tutur Refly Harun.

Bahkan, katanya melanjutkan, Dudung juga telah mendapatkan ganjaran dari sikap yang diberikan kepada pemerintah, yakni dengan diangkat menjadi Pangkostrad.

Padahal, menurut pakar hukum itu, Letjen Dudung tidak memiliki prestasi lain selain menurunkan baliho HRS dan menantang FPI kala itu.

“Dengan politik itu ganjarannya sudah dapat. Padahal dalam masa seperti itu tidak ada prestasi lain selain turunkan baliho, menantang perang FPI dan Rizieq Shihab,” ucapnya lebih lanjut.

Sumber: terkini.id