Fraksi Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan agar Masyarakat Taat PPKM
IDTODAY NEWS – Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terlebih ada wacana jika kebijakan tersebut akan diperpanjang.
Sebab, ia menilai, banyak masyarakat yang terdampak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya akibat PPKM Darurat.
“Maka upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting, supaya ketaatan mereka kepada PPKM darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya. Sehingga dapur tetap ngebul,” kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021).
Muzani mengungkapkan sejumlah kelompok masyarakat mengalami dampak terhadap kebijakan PPKM Darurat, terlebih jika kebijakan itu diperpanjang.
Kelompok masyarakat itu di antaranya pedagang pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, supir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta sektor informal lainnya.
“Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat,” jelasnya.
Muzani melanjutkan, ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM darurat.
Ketika PSBB, kata dia, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi.
“Sehingga daya beli mereka tertopang, meskipun kesulitan ekonomi juga dirasakan. Ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan,” ujarnya.
“Namun dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid-19 di sisi lain,” sambung dia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini juga menilai, terkadang terjadi masalah di lapangan terkait pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat di masa PPKM Darurat.
Hal itu, kata dia, sering disalahpahami masyarakat dari kebijakan PPKM Darurat.
“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” imbuh Muzani.
Menurut dia, Partai Gerindra akan terus membantu kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Partai Gerindra, kata Muzani, mendukung kebijakan pemerintah jika hendak memperpanjang PPKM Darurat.
Sebab, Gerindra menilai kebijakan itu merupakan salah satu solusi atas masalah lonjakan kasus Covid-19.
“Sejak awal Gerindra berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Gerindra juga sangat terbuka dan siap untuk membantu kerja-kerja pemerintah dengan segala macam agenda penanggulangan Covid-19 ke depan,” kata Muzani.
Ia menambahkan, Partai Gerindra juga mengajak masyarakat bahu membahu dengan menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama PPKM Darurat.
Sebab, ia mengingatkan bahwa pandemi merupakan musibah yang tentu tidak diinginkan semua pihak.
“Maka kita perlu bersatu bersama-sama pemerintah memerangi Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahwa pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat.
Namun, pada konferensi pers Sabtu (17/7/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah belum mengumumkan terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat.
Luhut mengatakan, pelaksanaan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program bantuan sosial (bansos).
Hal itu menyusul diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali selama 3-20 Juli 2021.
“Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH, dimajukan triwulan ke-3 ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (5/7/2021).
Sumber: kompas.com
