Tag: PPKM Darurat

Kategori
Politik

Pengamat: Curhatan Mega Menunjukkan Kuatnya “Kuasa” Luhut atas Jokowi

Pengamat: Curhatan Mega Menunjukkan Kuatnya "Kuasa" Luhut atas Jokowi
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

IDTODAY NEWS – Sosok Luhut Binsar Pandjaitan dinilai lebih memiliki kendali atas Presiden Joko Widodo, dibandingkan Megawati Soekarnoputri yang sejatinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Hal tersebut terlihat dari curhatan Mega yang sudah meminta Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19 sejak dalam kondisi tanggap darurat.

Namun faktanya, Presiden Jokowi hingga kini belum mengambil alih penanganan pandemi dan justru mempercayakan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat dan Level 4 untuk Jawa-Bali.

“Melihat porsi kuasa Luhut dalam periode kedua ini, tidak berlebihan jika ada tafsir ia lebih berpengaruh dibanding Megawati,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (5/8).

Menurut Dedi, pos-pos strategis penanganan Covid-19 di Indonesia kebanyakan juga diisi bukan dari PDI Perjuangan. Sehingga, tidak heran jika Megawati memberi kritik cukup keras terkait penanganan pandemi.

“Pilihan Jokowi pada Luhut atau Airlangga berpeluang membuat hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang, dan Megawati berusaha untuk minimalkan peran Luhut,” demikian Dedi Kurnia.

Saat pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, Mega secara tegas menyebut bahwa kondisi bangsa yang sedang diterpa pandemi Covid-19 harusnya dikomandoi langsung oleh presiden.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara, Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah extraordinary,” tegas Megawati.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Tagih Janji Luhut, PKS: Berapa Banyak Nyawa Lagi yang Harus Terkorbankan Demi Pencitraan?

Bukhori Yusuf
Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf/Net

IDTODAY NEWS – Janji Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan bahwa situasi pandemi Covid-19 akan membaik dalam waktu 4 hingga 5 hari yang diutarakan pada 12 Juli lalu ditagih. Saat janji diucapkan, penambahan kasus harian corona adalah sebesar 40.427 kasus.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengurai bahwa janji Luhut itu jauh dari kenyataan. Per tanggal 17 Juli 2021 atau tepat 5 hari setelah janji itu dilontarkan, tercatat angka penambahan kasus harian mencapai 51.952 kasus.

Sementara di saat bersamaan, terjadi penambahan kasus kematian sebanyak 1.092 kasus, sehingga mengakibatkan total pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 72.489.

“Berapa banyak nyawa lagi yang harus terkorbankan hanya demi pencitraan,” kata Bukhori lewat keterangan persnya, Rabu (4/9)

Pasca diumumkannya perpanjangan PPKM, anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai kebijakan tersebut sebagai hal yang tidak bisa dielakan, mengingat upaya penanganan pandemi oleh pemerintah sejauh ini dinilai masih jauh dari harapan.

Sedikitnya ada tiga indikator utama yang disoroti politisi PKS ini, antara lain kecepatan vaksinasi, pelaksanaan 3T, dan angka kematian.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 30 Juli 2021, dari target 208 juta peserta vaksinasi nasional, jumlah yang berhasil dicapai pemerintah baru 46,8 juta atau 22,47 persen jumlah peserta vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua baru tercapai 20,1 juta atau 9,67 persen.

Untuk mempercepat vaksinasi pemerintah harus jemput bola. Caranya dengan memasifkan sentra vaksinasi berbasis RT/RW. Tinggalkan cara-cara konservatif seperti mengundang masyarakat berkerumun demi memperoleh vaksinasi.

“Sebab jika cara ini tetap dipertahankan, saya khawatir keberadaan sentra vaksinasi akan menimbulkan klaster baru dan menjadi kontraproduktif,” ujarnya.

Kedua, soal 3T. Masih menurut Kementerian Kesehatan, tracing atau pelacakan kontak erat sejauh ini baru berkisar 3-5 orang per satu orang positif. Akan tetapi, hal berbeda justru disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyebutkan angka pelacakan masih 1 banding 1, atau satu orang pasien Covid-19 hanya dilakukan pelacakan terhadap satu orang kontak erat.

Fakta demikian menunjukan langkah tracing di Indonesia masih jauh dari standar acuan WHO yang merekomendasikan pelacakan dilakukan terhadap 30 orang yang berkontak erat dengan satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain rasio pelacakan, legislator dapil Jateng 1 ini sekaligus menyoroti angka testing dan treatment yang terjadi belakangan ini. Terhitung sejak tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus 2021, jumlah testing PCR di Indonesia merosot hampir 50 persen , dari angka 84.462 menjadi 44.797. Selain itu, positivity rate Indonesia juga masih terbilang tinggi, yakni 21 persen di mana persentase ini 4 kali lebih tinggi dibandingkan standar acuan WHO, yakni 5 persen.

“Kelemahan ini kian diperparah lantaran ketersediaan obat terapi bagi pasien Covid-19 maupun tabung oksigen juga mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Sekalipun tersedia, itu pun dijual di atas harga eceran tertinggi,” keluhnya

Tidak berhenti di situ, lanjut Bukhori, lonjakan penularan wabah turut mengakibatkan sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kolaps hingga nakes yang kewalahan, sehingga berimplikasi negatif pada langkah treatment yang tidak optimal.

Terkait angka kematian, Ketua DPP PKS ini menilai kasus kematian di Indonesia akibat Covid-19 masih tinggi. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan angka kematian harian akibat Covid-19 menembus 1.568 kasus per 2 Agustus 2021. Sementara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan kasus kematian tertinggi masing-masing 333 jiwa dan 352 jiwa per 2 Agustus 2021.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Luhut Panjaitan ‘King of Angin Sorga’, Pengamat: Kelihatannya Akan Membuat LBP Panas Kupingnya

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto Instagram)

IDTODAY NEWS – Julukan ‘King Of Angin Sorga’ kepada Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan (LBP) merupakan wujud objektifitas dan keberanian Partai Prima mengkritik pemerintah.

“Itu penilaian mereka, objektif dan apa adanya. Kita apresiasi keberanian Partai Prima untuk mengkritik LBP,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Selasa (3/8).

Bagi Ujang, keberanian Partai Prima mengisi kekosongan di tengah minimnya partai politik yang berani mengkritik Luhut Panjaitan ini.

Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini meyakini, kritikan tersebut akan membuat politisi Golkar itu gerah.

“Raja Angin Sorga, julukan yang kelihatannya akan membuat LBP panas kupingnya. Hak Partai Prima untuk bisa mengkritik LBP, dan kritik itu menyehatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap kepada pihak yang dikritik agar tidak usah bawa perasaan (baper) hingga marah-marah.

Sebab, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia telah menjamin setiap orang untuk memberi kritikan kepada penguasa.

“Tak usah marah-marah dan mencak-mencak. Karena di dalam demokrasi, kritik itu hal yang biasa. Dilakukan untuk saling mengingatkan satu sama lain,” tandasnya.

Berita sebelumnya, setelah beberapa waktu lalu Presiden Jokowi digelari “The King of Lips Service” oleh BEM Universitas Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan diberi label sebagai “The King of Angin Sorga”.

Gelar bernada siniran ini diberikan petinggi Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Gelar dari partai baru calon peserta pemilu diutarakan oleh Ketua Mahkamah Prima Binbin Firman Tresnadi, Minggu (1/8).

Kata Binbin, setelah pihaknya menelusuri di media massa, ternyata cukup banyak janji-janji kosong atau “angin sorga” yang pernah disampaikan pemabntu Jokowi yang menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) ini.

“Kami dapat menyebut setidaknya terdapat 13 angin sorga dari Menko Luhut selama menjabat Menko Maritim sejak tahun 2016,” ungkap Binbin.

Pertama, pada tahun 2016 Luhut mengatakan bahwa Aramco akan membangun kilang di Balongan. Ternyata akhirnya gagal, Pertamina jalan tanpa Aramco.

Kedua, tahun 2017, pernah janji untuk membantu Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberantas maling ikan. Faktanya pada tahun 2019 Susi tidak lagi jadi menteri KKP, dan sampai tahun 2021 ini maling ikan masih ada dan terus bertambah banyak.

Ketiga, pada tahun 2017 juga, Luhut janji bahwa harga garam petani tidak akan lagi di bawah Rp 750/kg. Faktanya harga garam pada tahun 2019 masih di bawah Rp 500/kg dan Bahkan tahun 2020 terus anjlok ke Rp 150/kg hingga Rp 400/kg.

Keempat, tahun 2017 janjikan setop impor garam, tapi yang terjadi sampai sekarang (2021) Indonesia masih impor garam sebanyak 3 juta ton.

Kelima, pada tahun 2017 menjanjikan investasi Qatar di Mandalika, tapi hingga tahun 2021 tidak ada kabar lagi tentang rencana investasi itu.

Keenam, tahun 2018 pernah menjanjikan Sungai Citarum akan bersih, faktanya hingga kini masih dipandang merupakan yang paling tercemar di dunia.

Ketujuh, tahun 2018 berjanji akan menyelesaikan masalah sampah plastik dan menjaga kebersihan laut.

Namun demikian, yang terjadi adalah sampah plastik semakin banyak dan pada tahun 2021 disebut sebagai masa darurat sampah plastik

Catatan Prima yang kedelapan, tahun 2018 pernah menjanjikan tarif listrik tidak akan naik. Faktanya sejak tahun 2019, 2020, hingga 2021 tarif listrik setiap tahun selalu naik.

Janji kesembilan yang ditemukan Prima, pada tahun 2019 menjanjikan investor dari UAE akan bangun kilang Bontang.

Faktanya, hingga kini tidak ada progress apapun, hingga di pertengahan 2021 Pertamina akhirnya memutuskan menghentikan pembangunan kilang Bontang.

Kesepuluh, tahun 2020 menjanjikan investasi 100 miliar Dolar AS dari Softbank untuk pembangunan ibukota baru. Ternyata beberapa hari kemudian langsung dibantah pihak Softbank.

Kesebelas, tahun 2020 meyakinkan bahwa kedatangan TKI China ke industri pengolahan nikel menguntungkan Indonesia. Tahun 2021 ekonom Faisal Basri menghitung bahwa ternyata 90 persen keuntungan industri nikel diboyong ke China.

Catatan Prima keduabelas, pada bulan Maret tahun 2021 Luhut menjanjikan pembangunan smelter Freeport-Tsinghan. Tapi faktanya sebulan kemudian deal gagal.

Catatan Prima yang terakhir, pada Bulan Februari tahun 2021 Luhut janjikan Tesla akan membangun pabrik di Indonesia. Ternyata beberapa minggu kemudian Tesla malah memutuskan investasi ke India.

Gelar “The King of Angin Sorga” yang disematkan Partai Prima kepada Luhut menjadi rentetan kritikan publik terhadap pemerintah.

Jauh sebelum itu, kritikan serupa juga disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Kepada Presiden Joko Widodo, BEM UI menyematkan Jokowi dengan julukan “The King of Lips Service”.

Sementara Wapres Ma’ruf Amin juga diberi gelar King of Silent oleh mahasiswa dari Semarang.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Masih Pakai Prinsip Gas dan Rem, Jokowi Buat 3 Pilar Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo/Repro

IDTODAY NEWS – Langkah intervensi penanganan Covid-19 yang diputuskan pemerintah, ditekankan Presiden Joko Widodo, memiliki kesamaan visi dengan masyarakat.

Katanya, rakyat dan pemerintah sama-sama sedang menghadapi ancaman keselamatan jiwa dan dan perekonomian.

Dari kaca mata itu, Jokowi masih menggunakan prinsip yang sejak awal pandemi ia proklamirkan, yaitu menangani Covid-19 sembari menjaga perekonomian domestik tetap stabil.

“Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir,” ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin malam (2/8).

Bahkan Jokowi menyatakan, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan penanganan Covid-19 yang sama seperti sebelumnya dalam durasi waktu yang panjang.

“Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir, agar pilihan kita tepat baik untuk kesehatan maupun perekonomian,” tuturnya.

Maka dari itu, dalam menetapkan langkah intervensi penanganan Covid-19 kali ini Jokowi membuat hal-hal pokok yang mesti dijalankan, yang ia sebut sebagai pilar.

“Kebijakan kita dalam penanganan Covid-19 ini akan bertumpu pada tiga pilar utama,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjabarkan, pilar pertama dalam penanganan Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah adalah vaksinasi.

“Kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi,” imbuhnya.

Kemudian pilar yang kedua, Jokowi menyebutkan penerapan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan diseluruh komponen masyarakat harus diperkuat.

“Dalam situasi apapun kedisiplinan dalam melaksanakan prokes (protokol kesehatan) adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” ungkapnya.

Adapun pilar yang ketiga, Jokowi menekankan soal upaya 3T yaitu testing, tracing dan treatment yang juga harus ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

“Termasuk menambah BOR (bed occupancy rate), tempat isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan oksigen,” tandas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 yang mulanya diberlakukan tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus hari ini, menjadi ditambah hingga sepekan ke depan.

Hal itu diputuskan Jokowi meskipun PPKM Level 3 dan Level 4 sepekan kemarin sudah memberikan perbaikan kondisi pandemi Covid-19 dalam skala nasional, jika dibanding saat PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3 Juli hingga 25 Juli.

“(PPKM Level 3 dan Level 4 sepekan kemarin memberikan perbaikan) baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persenatse BOR,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan beberapa indikator tersebut Jokowi memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 3 dan Level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu.

Katanya, PPKM kali ini akan menerapkan aturan pembatasan pergerakan masyarakat yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Hal-hal teknis selanjutnya akan dijelaskan menko (menteri koordinator) dan menteri terkait,” demikian Joko Widodo.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

MPR Persilahkan Jokowi Jika Ingin Perpanjang PPKM Darurat, Tapi Ingat!

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mempersilahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ingin memperpanjang PPKM Darurat yang akan berakhir hari ini, Senin (2/8).

Akan tetapi, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan memberi bantuan sebanyak-banyaknya.

“Silahkan diperpanjang sekiranya pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut, pria akrab dipanggil Gus Jazil itu mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah menurun.

Itu diakibatkan PPKM Darurat Jawa-Bali yang dinilai tidak berhasil, meski mobilitas masyarakat dibatasi oleh pemerintah.

“PPKM Darurat menurunkan kepercayaan masyarakat karena pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan,” ucapnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum PKB memahami posisi pemerintah yang berada pada posisi serba salah, jika dibiarkan kasus Covid-19 akan terus bertambah, begitu pun sebaliknya.

Gus Jazil berharap pemerintah mengambil keputusan terbaik dalam memutuskan PPKM Darurat Jawa-Bali yang akan berakhir hari ini.

“Memang serba sulit, saya berharap pemerintah mengambil keputusan terbaik, seksama dan terukur,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PPKM Darurat Jawa-Bali yang semulanya diberlakukan pada 3-20 Juli diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang PPKM yang berakhir 25 Juli itu hingga 2 Agustus 2021 dengan istilah level 3 dan level 4.

Perpanjangan PPKM level 4 ini mempertimbangkan beberapa aspek kesehatan, ekonomi dan dinamika sosial.

Kendati demikian, Jokowi mengizinkan usaha kecil buka hingga pukul 21.00.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui akun YouTube Sekertariat Kepresiden, pada Minggu (25/7).

“Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil,” ujarnya

“Kemudian cucian kendaraan kecil dan usaha kecil lain sejenis diizinkan buka dengan protokol ketat sampai 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda,” lanjut Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, akan meningkatkan penyaluran pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi covid-19, pemerintah juga meningkatkan pemberian bansos masyarakat dan bantuan usaha mikro kecil,” tutur Jokowi.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Soal “Jokowi End Game”, Pemerintah Jangan Parno dan Tak Perlu Berlebihan

Soal "Jokowi End Game", Pemerintah Jangan Parno dan Tak Perlu Berlebihan
Pamflet Jokowi End Game yang tersebar di media sosial/Net

IDTODAY NEWS – Soal ramainya “Jokowi End Game”, sejumlah tokoh, aktivis dan akademisi menilai pemerintah tidak perlu takut kritik dan takut demonstrasi karena menyampaikan pendapat adalah legal selama dilakukan sesuai aturan hukum.

Demikian secara garis besar yang disampaikan oleh narasumber dalam webinar Narasi Institute ‘Dibalik Aksi Jokowi End Game: Gagal atau Prank? yang diselenggarakan Narasi Institute, Sabtu (31/7).

Hadir beberapa pembicara antara lain Pakar Kebijakan Publik dan Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, politisi PSI Faldo Maldini, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi, mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar, mantan Menkeu era Presiden Soeharto Fuad Bawazier, dan aktivis senior Burzah Zarnudi

Fadhil Hasan, Ekonom Senior mengatakan bahwa Aksi 24 Juli 2021 “Jokowi end game” ramai di media sosial tapi nihil di lapangan. Seharusnya disikapi biasa saja, Ironisnya para elite malah menarasikan saling tuding soal siapa dalang di balik aksi yang tidak terjadi itu.

“Aksi Jokowi End Game ramai di medsos namun ternyata nol di lapangan, seharusnya tidak perlu direspon berlebihan oleh elit. Ternyata narasi elit malah menarasikan hal yang tidak substansi siapa dalangnya, kita harus fokus kendalikan Covid19” Ujar Fadhil Hasan.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, berpendapat bahwa Demonstrasi adalah legal. Pasalnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan berdemonstrasi, termasuk harus memberitahukannya kepada polisi.

Adhie menceritakan bahwa dirinya kerap merancang aksi demonstrasi yang jelas-jelas dilindungi undang-undang, salah satunya terkait demo melawan korupsi.

“Saya terheran-heran dengan sikap pemerintah yang terlihat sibuk mengurusi demo. Padahal, ada hal lain yang lebih penting untuk diseriusi pemerintah. Why Pak Mahfud (Menko Polhukam) Cs enggak nyari dalang korupsi Jiwasraya, Asabri, Bansos Covid-19 dan Goodiebag Sritek Solo yang jelas-jelas Ilegal?” kritik Adhie Massardi.

Kemudian menurut Muhammad Said Diddu, desain aksi Jokowi End Game ini amatiran dan bodoh, sehingga patut dicurigai aksi tersebut didalangi oleh orang suruhan dalam pemerintahan agar menciptakan aborsi gerakan berikutnya dan insinuasi kepada para kritikus yang terlibat didalamnya.

“Harus diakui, penanganan PPKM darurat seperti saat ini banyak melahirkan kekecawaan publik, sehingga patut dicurangi Aksi Jokowi End Game tersebut didalangi oleh suruhan dalam agar dapat mengabsorsi kekecewaan publik dan insinuasi terhadap tokoh yang kritik penanganan Covid-19 saat ini.” ujarnya.

Said Didu ingatkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kelas menengah dan kelas bawah makin menderita dan penderitaan mereka dinikmati oleh kelas super atas.

Muhammad Qodari, Penasehat Relawan Jokowi-Prabowo ini menyatakan bahwa Aksi Jokowi End Game adalah aksi dunia maya yang tidak sampai di alam nyata sehingga tidak perlu disikapi dengan berlebihan seperti itu seperti menyebutkan dalang tujuh orang.

“Karena Pak Mahfud MD aktif di dunia maya makanya beliau merasa aksi Jokowi End Game terkesan besar padahal jika dilihat lebih dalam gerakan dunia maya ini sulit terjadi di lapangan karena syarat-syarat terjadinya sebuah gerakan tidak terpenuhi,” Ujar Qodari.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Warga Meninggal karena Corona Terus di Atas 1.800, Jerry Massie: Terlalu Banyak Rapat tapi Hasilnya Tak Jelas

Jerry Massie
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie/Net

IDTODAY NEWS – Jumlah orang yang meninggal karena terinfeksi Covid-19 disayangkan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.

Jerry menilai, angka kematian Corona yang secara harian berada di angka rata-rata 1.800 kasus selama sepekan terakhir menggambarkan pola penanganan yang dilakukan pemerintah bermasalah.

“Indonesia memang negara agak unik yaitu hobi rapat terbatas, raker, RDP, politik pencitraan sampai setingan politik saat membantu warga,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/7).

Bahkan menurutnya, grand design penanganan Covid-19 yang dipakai pemerintah semenjak terjadi lonjakan akibat varian delta di Juni lalu, yaitu PPKM Darurat dan sekarang PPKM Level 1-4, tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Contohnya PPKM Darurat dan PPKM Level 1-4, ini tak ada dalam UU Kesehatan Kekarantinaan Nomor 8 Tahun 2016. Yang ada hanyalah Karantina di rumah sakit, di rumah, PSBB dan Lockdown. Tapi ini tanpa ada Perppu ataupun revisi UU, pemerintah klaim ini mengacu pada Peraturan Mendagri,” katanya.

“Yang lebih miris terlalu banyak rapat, bayangkan dalam sehari ada tiga sampai 4 kali rapat, tapi hasilnya tak jelas. Waktu kita habis dalam rapat dan diskusi,” tandasnya.

Sumber: rmol.id