Presiden Jokowi bersama Prabowo
Presiden Jokowi bersama Prabowo/IST

Angkat Tim Mawar, Presiden Jokowi Melanggar Undang-Undang

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo dinilai telah keluar dari jalur agenda reformasi lantaran mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebegai anak buah Prabowo Subianto.

Keputusan Jokowi yang menyetujui sodoran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu pun menuai kecaman dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dua nama dimaksud adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Baca Juga  Dear Para Provokator, Ruhut Sitompul: Tanyakan Apa yang Kau Berikan kepada Negara!

Demikian disampaikan anggota Kontras, Andi Muhammad Rezaldy dalam siaran telekonference, Minggu (27/9/2020).

“Kebijakan ini menguatkan keyakinan kami bahwa Pemerintahan Joko Widodo sedang keluar jalur dari agenda reformasi dan mengenyampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam membuat keputusan,” ujarnya.

KontraS juga menilai, pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar itu tak sejalan dengan Pasal 5 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, pengangkatan keduanya juga akan mempersulit proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Juga  Mahfud Asyik Nonton Sinetron Saat Pandemi, Satyo Purwanto Teringat Kabar Menteri Yang Berkhianat

Atas dasar itu, Kontras meminta kepada Presiden Jokowi mencabut Keppres pengangkatan keduanya.

“Mencabut Keppres pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan,” tegasnya.

“Tidak terkecuali juga terhadap pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Tim Mawar adalah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo Subianto saat masih menjabat Danjen Kopassus.

Baca Juga  Jokowi sedang Dilema, Banyak Broker Minta Jatah Menteri

Tim Mawar juga diduga menjadi dalang operasi penculikan aktivis jelang jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 silam.

Berdasarkan catatan Kontras, Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha yang diangkat Prabowo sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan sempat dihukum bersalah melalui Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta.

Yulius Selvanus dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI. Sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan.

Baca Juga  Tahapan Pilkada Dipastikan Berlanjut Meskipun Belum Ada Pengganti Ketua KPU Tangsel Yang Meninggal

Namun, dalam putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius Selvanus dianulir hakim hingga ujungnya keduanya berstatus menjabat aktif sebagai anggota militer.

Sumber: pojoksatu

Tinggalkan Balasan