Tag: Presiden Jokowi

Kategori
Politik

GP 08 Klaim Relawan Ganjar dan Jokowi Banyak Balik Arah Dukung Prabowo

GP 08 Klaim Relawan Ganjar dan Jokowi Banyak Balik Arah Dukung Prabowo
Ketua Dewan Pembina GP 08, Aries Marsudiyanto

IDTODAY NEWS – Banyak relawan Jokowi-Ganjar berbalik arah dan mendukung Prabowo Subianto. Klaim itu disampaikan Ketua Umum Relawan Gerakan Prabowo (GP) 08 Nancy Angela Hendriks saat mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024 di Sekretariat GP 08, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

“Yang pasti dari relawan Jokowi ataupun relawan Ganjar banyak sekali yang bergabung kepada kita ya. Sampai dengan hari ini Alhamdulillah, mereka datang ke kita, datang ke saya. Kami misalnya ya relawan Jokowi yang tidak tergabung dengan organisasi manapun. Ada juga, dari relawan Ganjar, itu relawan Ganjaris nasional, mau mendukung Pak Prabowo,” kata Nancy dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL.

Bahkan untuk mensolidkan keanggotaan GP 08, Nancy menuturkan dalam waktu dekat Prabowo akan menemui relawan GP 08. Pertemuan tersebut nantinya akan membahas soal dukungan relawan kepada Prabowo sebagai bacapres di pilpres 2024.

“Ada, dalam waktu dekat (pertemuan dengan Prabowo). Membahas soal dukungan. Kemarin sudah di info bahwa kami segera akan merapat ke Prabowo. Arahan dari pak Prabowo,” tutur Nancy.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GP 08, Aries Marsudiyanto menyambut bertambahnya relawan yang mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Dengan bergabungnya kelompok relawan GP 08 ini, kekuatan kubu Prabowo untuk menyongsong Pilpres 2024 semakin mantap.

“Dengan bergabungnya banyak relawan Jokowi dan Ganjar ini ya kita ini dukungan ke Prabowo semakin kuat, semua bersatu kita bersatu memenangkan prabowo di 2024,” kata Aries.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Politik Anies Diminta Reformasi Akhlak Elite Bangsa Ketika Jadi Presiden, Syahganda: Revolusi Mental Jokowi Bohong!

Politik Anies Diminta Reformasi Akhlak Elite Bangsa Ketika Jadi Presiden, Syahganda: Revolusi Mental Jokowi Bohong!
Syahganda Nainggolan di acara launching relawan BroNies dan launching Posko Pilihan Rakyat (PPR) di Komplek Bona Gabe nomor 101 Blok A2, Jalan Jatinegara Timur Raya, Jakarta Timur, Minggu (12/3)/RMOL

IDTODAY NEWS – Jika terpilih sebagai Presiden RI, Anies Baswedan diminta untuk memenjarakan semua perampok uang negara di rezim Joko Widodo. Termasuk menyelidiki anak-anak Jokowi yang memiliki uang ratusan miliar.

Begitu pesan yang disampaikan oleh aktivis dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan, dalam acara launching relawan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang bernama Bro Anies (BroNies) dan Launching Posko Pilihan Rakyat (PPR) di Komplek Bona Gabe nomor 101 Blok A2, Jalan Jatinegara Timur Raya, RT 01/02, Balimester, Jakarta Timur, Minggu (12/3).

Syahganda mengatakan, Indonesia bisa membuat rakyatnya kaya lantaran memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Bahkan, kekayaan sumber daya alam Indonesia bisa membuat perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pernah menjadi salah satu perusahaan yang terkaya di dunia.

“Yang masalah, ini pejabatnya pingin kaya sendiri, rakyatnya dibiarkan miskin. Ini yang terjadi sekarang,” ujar Syahganda seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Syahganda kemudian menyoroti fenomena pejabat Indonesia yang bergaya hidup mewah dan memamerkan harta kekayaan.

“Masa ada uang pejabat puluhan miliar, masih eselon tiga. Itu sudah sinting. Itu bukan individu, itu gerombolan ramai, bukan oknum. Maka saya bilang itu bukan oknum, itu sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari rezim Jokowi ini. Ini sudah kejahatan bersama,” tegas Syahganda.

Untuk itu, kata Syahganda, jika Anies menjadi presiden, maka bukan lagi membongkar persoalan-persoalan kecil, akan tetapi melakukan reformasi total elite-elite bangsa.

“Bukan mentalnya, tapi akhlaknya. Revolusi akhlak, bukan revolusi mental, itu sudah bohong. Revolusi mental Jokowi bohong. Semua sekarang elite-elite itu berpesta pora. Itu yang harus dilakukan Anies,” terang Syahganda.

Sehingga jika Anies berkuasa, maka harus menangkap semua orang-orang jahat dan dimasukkan ke penjara di pulau-pulau yang banyak nyamuk malaria, ucap Syahganda.

“Karena enggak boleh orang rampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Bukan saya dendam atau apa, tidak boleh kita tidak menghukum. Ini memang ada masalah, menggunakan negara untuk memperkaya diri, kita selidiki. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar, diselidiki. Dari jualan pisang, martabak. Bagaimana orang jual martabak bisa punya uang ratusan miliar, enggak mungkin,” jelas Syahganda.

Akan tetapi, Syahganda juga meminta hal itu dilakukan tetap dengan cara-cara demokrasi. Agar rezim Anies nantinya tidak mengikuti cara rezim Jokowi saat ini yang dianggap memiliki dendam terhadap masa lalu, akan tetapi menggunakan cara-cara yang tidak jelas.

Dalam acara ini, turut dihadiri Ketua Umum DPP BroNies Yusuf Blegur, wartawan senior Edy Mulyadi, CEO RMOL Network Teguh Santosa, anggota DPR RI 2009-2014 dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan, anggota DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman, Wakil Ketua DPP PKS Handy Risza, dan aktivis Anton Permana.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Pernah Larang Menteri Rangkap Jabatan, Politikus Demokrat Ingatkan Hadits Nabi Ciri-ciri Orang Munafik

Jokowi Pernah Larang Menteri Rangkap Jabatan, Politikus Demokrat Ingatkan Hadits Nabi Ciri-ciri Orang Munafik
Yan A Harahap (IST)

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melarang para menteri untuk merangkap jabatan. Namun faktanya, beberapa anggota kabinet di era Jokowi banyak yang merangkap jabatan.

“Hadits Nabi menjelaskan ciri-ciri orang munafik ada tiga, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia mengkhianati,” kata politikus Demokrat Yan A Harahap di akun Twitter-nya @YanHarahap, Kamis (9/3/2023).

Yan mengatakan seperti itu dengan membagikan dua berita pertama dari Liputan 6 berjudul “Jokowi: Menteri tak Boleh Rangkap Jabatan”. Kedua, berita dari tempo berjudul “Jokowi tak Persoalkan Erick Thohir-Zainuddin Rangkap Jabatan di Kabinet dan PSSI”.

Pengamat politik Muslim Arbi mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang mendiamkan setuju dua menterinya rangkap jabatan. Padahal sudah jelas-jelas kedua menteri tersebut melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal larangan menteri rangkap jabatan di organisasi yang dibiayai APBN tertuang jelas dalam pasal 23 huruf c.

Sementara, PSSI merupakan Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang anggarannya dibiayai APBN. Dengan demikian sudah jelas Erick dan Zainuddin melanggar UU. Hal yang membuat Muslim Arbi heran dan bertanya mengapa Jokowi membiarkan kedua menterinya rangkap jabatan?

“Jika Presiden Jokowi membiarkan kedua menterinya rangkap jabatan, maka jelas-jelas presiden melakukan pelanggaran yang nyata atas UU Kementerian Negara,” kata Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) ini menjelaskan, Erick dan Zainuddin bisa memilih salah satu dari dua jabatan yang dipegang. Apakah ingin bertahan menjadi pembantu Jokowi, atau menjadi pengurus PSSI.

Spesialisasi
Sementara itu, peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, idealnya dalam teori modernisasi pembangunan memang harus ada diferensiasi dan spesialisasi. Oleh karena itu sebisa mungkin tak ada rangkap jabatan pejabat publik dengan bidang lain. Tidak ada rangkap jabatan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kepentingan.

“Jam terbang Erick dalam arena club sepak bola di tingkat dunia belum ada duanya di tanah air. Tapi idealnya memang ada differensiasi jabatan agar lebih fokus,” jelasnya Minggu (19/2/2023).

Aminudin menuturkan, Erick menjadi Menteri BUMN dan Ketua PSSI dan Zainuddin Amali menjadi Menpora dam Wakil Ketua PSSI memang menjadi masalah bagi Jokowi. Oleh karena itu

Jokowi harusnya menunjukkan good will-nya sebagai Presiden terhadap penegakan good governance dalam pemerintahannya.

Sumber: suaranasional.com

Kategori
Politik

Banyak Skandal Terungkap, Cukup jadi Alasan Jokowi Copot Sri Mulyani

Banyak Skandal Terungkap, Cukup jadi Alasan Jokowi Copot Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani/Net

IDTODAY NEWS – Usai ulah banyaknya oknum pejabat Kementerian Keuangan yang kekayaanya di luar batas kewajaran terungkap cukup jadi alasan bagi Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Rabu malam (8/3).

Beberapa skandal yang terjadi di Kemenkeu muncul di berbagai bidang, baik pegawai di perpajakan dan bea cukai.

“Cukup menjadi alasan untuk mendesak Presiden mengganti Sri Mulyani,” tandas Dedi.

Dikatakan Dedi, mungkin Sri Mulyani pintar dan ahli dalam bidang keuangan, tetapi situasi saat ini jelas membuktikan Sri Mulyani gagal menjaga komitmen clean governance dan integritas pejabat tinggi.

Pandangan Dedi, Sri Mulyani menanggung beban paling berat terkait implementasi clean govovernane. Sebab, pejabat paling banyak lakukan pencurian uang negara ada di kementerianya.

“Ini berisiko tingkatkan ketidakpercayaan publik pembayar pajak,” pungkasnya.
Beberapa skandal yang terungkap harta tidak wajar yang dimiliki pejabat eselon III Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Terbaru, ada dugaan rekening mencurigakan yang terafiliasi Rafael seninali Rp 500 miliar membuat ia dipecat dari Kemenkeu.

Kasus yang lain dua kepala Bea Cukai di Yogyakarta dan Makassar yang memiliki harta berlimpah, berujung pemanggilan oleh KPK.

Terbaru PPATK menemukan dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun. Uang fantastis itu berada sekitar pegawai Kemenkeu yang ada di bidang perpajakan dan Bea Cukai.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Banyak Pejabat Pamer Kekayaan, Ubedilah Badrun: Jokowi Tak Bisa jadi Role Model

Banyak Pejabat Pamer Kekayaan, Ubedilah Badrun: Jokowi Tak Bisa jadi Role Model
Pernikahan mewah anak Jokowi, Kaesang Pangarep/Net

IDTODAY NEWS – Ramainya kasus penganiyaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio hingga banyaknya pejabat yang pamer harta kekayaan disebabkan oleh krisis keteladanan dari rezim Joko Widodo.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, peristiwa Mario secara substantif disebabkan karena krisis keteladanan dari rezim saat ini.

“Jokowi dan keluarganya tidak layak menjadi role model di tengah krisis keteladanan. Ini problem sangat serius saat yang kemudian merusak jalannya pemerintahan dan negara. Banyak pejabat negara dan keluarganya saat ini kekayaanya mencurigakan,” ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Termasuk kata Ubedilah, kekayaan dua anak Presiden Jokowi dan menantunya, jika dicermati terlihat secara jelas tidak wajar. Yang lebih mirisnya kata Ubedilah, pamer kekayaan dilakukan oleh anak presiden, baik saat pernikahan dengan model kerajaan maupun dalam kehidupannya.

“Terbaru Kaesang pamer PAP dari istrinya yang diambil dari kursi pesawat kelas tinggi. Jadi terlihat keluarga Presiden juga senang pamer kekayaan,” kata Ubedilah.

Dengan demikian kata Ubedilah, sebagai warga negara, dirinya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjelaskan kepada publik bahwa hartanya dan harta anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta menantunya Bobby Nasution didapat dengan cara wajar.

“Gibran, Kaesang dan Bobby perlu menyampaikan kepada publik asal muasal harta dan sumber modal perusahaan mereka yang banyak itu,” terang Ubedilah.

Karena kata Ubedilah, Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak hanya mengingatkan bawahannya untuk tidak hidup mewah, tetapi juga bersedia kekayaannya dan kekayaan anaknya diumumkan. Dan bila perlu, penegak hukum tidak hanya mencurigai kekayaan pegawai pajak, tetapi juga kekayaan anak-anak presiden dan menantunya.

“Jika presiden dan anak-anaknya mau terbuka, itu baru Jokowi punya otoritas moral untuk mengingatkan bawahannya tidak hidup mewah dan tidak pamer kekayaan. Jika tidak seperti itu, jangan heran jika pada akhirnya kekayaan yang mencurigakan itu berujung pada penjara untuk anak-anak presiden dan menantunya itu,” pungkas Ubedilah.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Polemik Tanah Merah, NasDem: KTP dari Jokowi, IMB dari Anies, Tanda Jokowi dan Anies Sevisi

Polemik Tanah Merah, NasDem: KTP dari Jokowi, IMB dari Anies, Tanda Jokowi dan Anies Sevisi
Foto: Ketua DPW Partai NasDem, Nurcahyo Anggoro Jati (dok,ist)

IDTODAY NEWS – Polemik lahan Tanah Merah Bawah yang kini ditempati warga dan berdempetan dengan Depo Pertamina Plumpang kini terus bergulir. Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta Nurcahyo menyebut warga Tanah Merah Bawah sudah tinggal puluhan tahun di kawasan tersebut.

Terkini, belum ada pihak yang mengklaim kepemilikan lahan dan mengusir warga yang menetap. Hal itu disampaikan Nurcahyo yang membela eks Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kebakaran di Tanah Merah Bawah karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu.

Menurut Nurcahyo, Anies hanya meneruskan kebijakan Joko Widodo alias Jokowi saat menjadi Kepala Daerah DKI Jakarta. Jokowi saat menjabat disebutnya membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga setempat.

“Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP,” katanya saat dikonfirmasi pada Rabu (8/3/2023).

Nurcahyo juga menyebut, sebelum diterbitkannya IMB kawasan, warga setempat mengeluhkan susahnya mendapatkan sejumlah hak seperti akses air bersih hingga perbaikan jalan.

Padahal, kata Nurcahyo, mereka sudah terdaftar sebagai warga Jakarta karena memiliki KTP DKI.

“Setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan,” ucapnya.

Lantaran itu, Anies disebutnya memiliki visi yang sama dengan Jokowi saat keduanya menjadi Gubernur, yakni demi menyejahterakan warga. Ia pun menilai sebenarnya hal ini tak perlu dipermasalahkan dan meminta segala pihak mengedepankan rasa empati.

“KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah,” katanya.

Sebelumnya Nurcahyo mengungkapkan, jika penerbitan IMB dengan warga yang lama tinggal di wilayah tersebut merupakan persoalan yang berbeda.

“Terkait terbitnya izin, ini adalah permasalahan lain. Bahwasanya sebelum Pak Anis menjadi Gubernur, warga sudah tinggal bertahun-tahun disitu,” ujar Nurcahyo saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Karena sudah lama ditempati dan tak ada yang mengusir, Anies disebut Nurcahyo menerbitkan IMB kawasan demi memberikan berbagai hak sebagai warga Jakarta. Ia menilai lokasi itu tidak terlarang bagi warga karena pemerintah juga tak secara resmi mengeklaim kepemilikan lahan.

“Faktanya sudah puluhan tahun mereka tinggal disitu. Kalau kawasan itu terlarang bagi mereka kan harusnya mudah saja membuat mereka pergi. Nyatanya tidak. BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga tidak kunjung menerbitkan sertifikat,” ucapnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Bukan karena Kinerja, Reshuffle Menteri Murni Urusan Politik

Bukan karena Kinerja, Reshuffle Menteri Murni Urusan Politik
CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago/Ist

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam waktu dekat ini disebut bakal kembali melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle. Banyak yang memprediksi, reshuffle ini dilakukan jelang Pemilu 2024.

Menurut pandangan CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, reshuffle kabinet yang mungkin terjadi tidak punya lagi korelasi dengan kinerja menteri.

“Jadi ini reshuffle karena DNA politik,” kata Pangi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Pangi melanjutkan, jika reshuffle tetap dilakukan di sisa periode kedua ini, justru akan merugikan rakyat karena banyak program kementerian yang terkesan maju mundur.

“Apa yang bisa dilakukan Menteri baru dengan sisa 9 bulan ini? Saya pikir tidak akan lebih baik dari menteri yang ada saat ini juga,” jelas Pangi.

Dia menambahkan, Menteri baru tentunya akan memulai dari nol dengan mengotak-atik kembali program menteri lama dan harus beradaptasi serta bersosialisasi.

“Tentu akan memakan waktu lagi,” demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Sumber: rmol.id