Diintimidasi Oknum Aparat, Masyarakat Adat Besipae Lapor ke Polda NTT
Bidik layar video ketika masyarakat adat Besipae diintimidasi aparat dan diusir dari tanah adatnya. (Foto: Istimewa)

Diintimidasi Oknum Aparat, Masyarakat Adat Besipae Lapor ke Polda NTT

IDTODAY NEWS – Warga Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, melaporkan peristiwa perusakan puluhan unit rumah dalam kasus konflik tanah di Besipae kepada Kepolisian Daerah (Polda) NTT.

Kami sudah mendampingi warga untuk melaporkan kasus perusakan 29 unit rumah di Besipae ke Polda NTT pada Rabu (19/8) kemarin,” kata kuasa hukum warga Besipae Akhmad Bumi ketika dikonfirmasi di Kupang, Kamis (20/8/2020).

Baca Juga  Respons Keras Laskar FPI Cianjur soal Penurunan Spanduk-Baliho Habib Rizieq

Ia mengatakan, laporan yang telah tercatat dengan LP/B/322/VIII /RES.1.10/2020/SPKT tertanggal 19 Agustus 2020 itu meminta pertanggung jawaban secara hukum Kepala Satpol PP Provinsi NTT.

Akhmad Bumi menjelaskan, kasus perusakan rumah warga yang dilakukan pihak Satpol PP Provinsi NTT ini dilakukan dalam tiga tahap yakni pada Februari 2020, Maret 2020, dan Agustus 2020.

“Rumah-rumah warga yang dirusak itu dibangun warga sendiri, dengan uang mereka sendiri, namun tiba-tiba petugas Satpol PP datang dan merusaknya karena mengklaim tanah tersebut bersertifikat hak pakai Pemda NTT,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Baca Juga  Malang Membara, Gedung DPRD Dan Mobil Satpol PP Dibakar

Selain perusakan rumah, kata dia, peralatan dapur, makanan, dan barang-barang milik warga juga dibawa dan hingga saat ini keberadaan barang-barang tersebut tidak diketahui warga.

Ia menjelaskan, perusakan rumah ini membuat para korban terpaksa tinggal di bawah pohon dan membangun rumah darurat untuk ditempati bersama-sama.

Namun rumah darurat juga kembali dibongkar pada 18 Agustus sehingga semua warga terpaksa ditampung sementara di salah satu rumah warga di sekitar.

Baca Juga  Warga Kolong Flyover di Pegangsaan Tolak Tawaran Risma untuk Relokasi

Akhmad menambahkan warga Besipae sendiri menolak perlakuan tersebut karena menurut mereka tanah tersebut adalah hak milik mereka. Sehingga harus dikembalikan kepada mereka melalui pemimpin adat setempat.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Kepala Satpol PP Provinsi NTT diproses secara hukum terkait dengan perusakan rumah warga secara sepihak.

Sumber: suara.com

Tinggalkan Balasan