DKPP memeriksa Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 72-PKE-DKPP/VII/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumut, Kota Medan, Selasa (25/8/20/sindonews
DKPP memeriksa Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 72-PKE-DKPP/VII/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumut, Kota Medan, Selasa (25/8/20/sindonews

DKPP Periksa Ketua hingga Sekretaris KPU Humbang Hasundutan terkait Perubahan Suara dan Judi

IDTODAY NEWS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 72-PKE-DKPP/VII/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Selasa (25/8/2020) pukul 09.00 WIB.

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang diperiksa adalah Binsar Pardamean Sihombing, Ramses Simamora, Voker Tamba, Belta Sihita, dan Enixon Pasaribu. Secara berurutan, nama-nama ini berstatus sebagai Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V.

Sedangkan Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang juga diperiksa dalam sidang ini adalah Nipson Lumban Gaol. Nipson berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara ini. Keenam nama di atas diadukan oleh Firman Ramady Lumban Tobing. Firman mengadukan seluruh Teradu atas sejumlah dalil aduan.

Baca Juga  Positif Corona, Ketua KPU Arief Budiman Ternyata Terpapar Sebelum Menghadap Jokowi di Istana

Salah satu pokok aduan yang disebutkan Firman adalah dugaan penambahan suara oleh Binsar Pardamean Sihombing (Teradu I) dan Enixon Pasaribu (Teradu V), yang mengakibatkan berubahnya hasil rekapitulasi perhitungan dalam berita acara maupun sertifikat rekapitulasi.

Pada dalil yang lain, Firman menyebut Binsar (Teradu I), Voker (Teradu III), Belta (Teradu IV), dan Nipson (Teradu VI) telah melakukan perjudian di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Firman menyertakan foto sebagai alat bukti dalil ini.

Kemudian, ia juga menyebut Binsar (Teradu I), Belta (Teradu IV) dan Enixon (Teradu V) melakukan hal yang menurutnya kurang pantas dalam sebuah acara resmi.

Baca Juga  Bantu Denny Indrayana Perjuangkan Hasil Pilkada, Febri Diansyah Akan Buktikan Penyimpangan Bansos Covid-19

“Teradu IV (Belta, red.) dan Teradu V (Enixon, red.) hanya memakai kaus dalam acara resmi yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah PAW PPK Kecamatan Baktiraja. Teradu I pada 14 Februari 2019 juga memakai baju kaos saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan DPK Tahap 2 dan DPTB tingkat KPU,” ungkap Firman.

“Teradu IV dan V diduga tidak serius melakukan tes wawancara yaitu dengan memainkan telepon seluler,” imbuhnya.

Dalam persidangan, para Teradu pun membantah semua dalil yang disebutkan oleh Firman. Binsar selaku Teradu I menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak pernah berjudi di lingkungan kantor mereka.

Binsar mengatakan ia bersama Belta dan Enixon memang sempat bermain kartu pada suatu waktu. Namun, hal itu hanya untuk hiburan semata untuk menghilangkan rasa lelah. “Di luar jam kerja dan tidak berada di kantor,” kata Binsar.

Baca Juga  Singgung Soal 'Bayangan', Mensos Risma Bongkar Siasat Raih Kesuksesan hingga Jadi Wali Kota

Dia menuturkan foto yang disertakan oleh Firman dalam sidang ini juga tidak menggambarkan suasana kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena berdinding kayu. Sedangkan bentuk fisik KPU Humbang Hasundutan dinding beton.

Terkait pemakaian kaos dalam acara resmi, Binsar dan Enixon mengakui bahwa mereka menggunakan kaos saat kegiatan resmi. Namun, keduanya menyebutkan bahwa kaos yang dipakai adalah kaos yang berkerah sehingga masih dalam kategori rapi dan sopan.

Sedangkan Belta mengakui bahwa dirinya memang menggunakan kaos dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah PAW PPK Kecamatan Baktiraja. “Namun, kaos yang saya kenakan adalah bagian bahan sosialisasi karena memuat unsur penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni logo KPU dan tanggal hari pemungutan suara,” kata Belta.

Baca Juga  PDIP Laporkan Hersubeno Arief ke Polisi Soal Isu Hoaks Megawati Kritis

Belta juga membantah tudingan yang menyebut dirinya dan Enixon tidak serius saat melakukan wawancara kepada calon Anggota PPK. Belta dan Enixon mengakui bahwa mereka memang melakukan wawancara sembari memegang ponsel.

“Aktivitas bertelepon yang didalilkan pemohon masih dalam rangkaian kegiatan seleksi wawancara untuk memintakan data tambahan terkait peserta wawancara kepada staf sekretariat KPU Humbang Hasundutan,” ucap Belta.

“Adapun tujuan teradu V membuka handphone adalah dalam rangka memastikan jawaban yang disampaikan peserta wawancara kepada teradu V apakah sesuai atau tidak,” tambah Enixon.

Penambahan Suara
Sementara itu, terkait dugaan penambahan dan pengurangan suara yang didalilkan Firman, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui memang ada perubahan suara dalam proses rekapitulasi untuk DPRD Provinsi Sumut. Akan tetapi, para Teradu dengan tegas menyebutkan bahwa perubahan suara tersebut bukan bentuk manipulasi suara yang dilakukan oleh mereka.

Baca Juga  Marak Petahana Pilkada Mutasi Pejabat, KPU : Sanksi Pembatalan Bisa Dilakukan KPU

Binsar mengatakan, berdasar Sidang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, diputuskan bahwa Ketua dan Anggota PPK Doloksangguul menjadi pesakitan karena terbukti melakukan Kesalahan dalam hal penjumlahan dari Formulir C1-DPRD Provinsi ke DA1-DPRD Provinsi.

Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, kata Binsar, juga mengintruksikan PPK Doloksanggul untuk memperbaiki penginputan data perolehan suara dari Formulir C1-DPRD Provinsi ke Model Formulir DAA1-DPRD Provinsi, selanjutnya ke Formulir D1-DPRD Provinsi terhadap Partai Gerindra dan perolehan calon DPRD Provinsi dari Partai Gerindra di Kecamatan Doloksanggul dengan cara mengembalikan dasar Perhitungan berdasarkan C1-DPRD Provinsi yang telah dibuktikan dalam Persidangan.

Baca Juga  Wanti-wanti Anies Agar Gelombang COVID Ketiga Tak Terjadi

Menurut Binsar, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Doloksanggul. Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan Bawaslu. Hasilnya, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada dua Anggota PPK Doloksanggul dan Peringatan Keras kepada tiga orang PPK.

Selanjutnya, masih dalam rangka tindak lanjut putusan Bawaslu, Binsar mengatakan bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan pun memperbaiki sejumlah formulir, mulai dari model DA-1, DAA-1, hingga DB-1. “Dan jumlah keseluruhan suara Partai Gerindra dan Calon sebelum Putusan Acara Cepat Bawaslu sebanyak 10.009 suara dan setelah Putusan Acara Cepat menjadi 7.911,” ucap Binsar.

Baca Juga  KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen

Namun, kisah ini belum berakhir karena Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 145-02-02/PHPU.DPRD, yang salah satu isinya adalah memerintahkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

PSU pun dilakukan di 160 TPS yang ada di 27 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Doloksanggul pada 19 Agustus 2019. Setelah dilakukan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang, akhirnya pada 22 Agusutus 2019 diputuskan perolehan suara Partai Gerindra dan Calon Robert Lumban Tobing masing-masing adalah 7.752 dan 294 suara.

Sumber: sindonews.com

Tinggalkan Balasan