Faisal Basri: Kebocoran Anggaran Era Jokowi Lebih Tinggi dari Soeharto dan SBY

  • Bagikan
Faisal Basri
Ekonom Senior, Faisal Basri saat ditemui di Tjikini Lima, Selasa (15/10). (Foto: Abdul Latif/kumparan)

IDTODAY NEWS – Kebocoran anggaran menjadi permasalahan yang disoroti oleh ekonom senior Faisal Basri. Faisal menganggap kebocoran anggaran saat ini sudah melebihi dari apa yang sempat diutarakan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo yaitu sebesar 30 persen.

“Lebih banyak (anggaran) bocornya (saat ini),” kata Faisal saat diskusi secara virtual bertajuk Menjaga Indonesia: 75 Tahun Merdeka, Kok Masih Rajin Korupsi yang diselenggarakan IDN Times, dikutip kumparan Minggu (16/8).

Baca Juga  Sufmi Dasco Jawab KPK, Kepatuhan DPR Lapor LHKPN Turun karena Pandemi

Faisal mengaku tidak asal melontarkan pernyataan soal kebocoran anggaran tersebut. Ia mengacu pada pendekatan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR bisa dikatakan sebagai besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Faisal menganggap saat ini dibutuhkan nilai ICOR sampai 6,5 persen. Padahal di orde lama hanya 2 persen. Sedangkan sejak era orde baru sampai pemerintahan Presiden SBY rata-rata ICOR nya hanya mencapai 4,3 persen.

Baca Juga  Massa Pengantar Pemeriksaan Habib Rizieq Akan Ditangkap, PA 212 : Penjara Manapun Tak Bisa Tampung

“Jadi kalau saya kalikan 6,5 persen dari ini dibagi 4,3 persen jadi dibutuhkan di era sekarang lebih banyak modal 50 persen pada banyak modal untuk menghasilkan yang sama dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah artinya kan boros,” ujar Faisal.

“Pak Mitro juga konteksnya ke ICOR dulu tapi ICOR terlalu teknis dulu, jadi Pak Mitro (bilang) kebocoran. Artinya 50 persen itu bocornya lebih banyak secara relatif dibandingkan yang lalu,” tambahnya.

Baca Juga  KPK Telusuri Keberadaan Rp3,8 Miliar dari Suap Jualiari Batubara

Faisal merasa dengan melihat ICOR itu tidak menutup kemungkinan korupsinya juga semakin marak. Sehingga ia mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah peran dari KPK untuk bergerak menindaklanjutinya.

Faisal lalu mencontohkan mengenai dana untuk pemulihan ekonomi nasional yang disalurkan melalui Bank Himbara untuk restrukturisasi UMKM dan sebagainya. Faisal mempertanyakan kredit UMKM dalam satu bulan bisa mencapai Rp 20 triliun an tersebut.

Baca Juga  Komisi II Sepakat Tolak Revisi UU Pemilu, Wempy Hadir: Sepertinya Kajiannya Tidak Dilakukan Mendalam

“Kalau KPK serius itu gampang nangkapnya, karena itu Rp 20 triliunan lah tiba-tiba dana mengalir ke UMKM tapi UMKM-nya yang dulu sudah dapat dikanibalisasi. Jadi saya dulu pinjam kredit ke bank BUMN, jadi saya diundang oleh mereka eh mau kredit nggak? Ini kreditnya lebih murah. Kamu lunasi kredit yang lama, nanti saya kasih kredit baru dengan subsidi suku bunga dengan penjaminan dan sebagainya,” ungkap Faisal.

Baca Juga  Harta Sejak di DPR Tak Tercatat, Ali Ngabalin: Semua Tentang Bang Ali Selalu Terpublikasi

Menurut Faisal kredit UMKM dengan jumlah tersebut dalam waktu satu bulan merupakan hal yang sulit diwujudkan. Namun, ia merasa dalam menyelidiki kondisi tersebut tidak mudah karena KPK sudah dilemahkan.

“Masak sih dari sebulan kredit bisa meningkat untuk UMKM sampai Rp 20 triliun almost imposible. Jadi pakai common sense, nah common sense ini dipatri sama penguasa itu yang memilih pelemahan KPK itu. Eh kamu jangan kritis-kritis, kalau kritis susah, repot,” tutur Faisal.

Baca Juga  Pengamat: Anies Baswedan Layak Trending Karena Pola Pikirnya Memang Lebih Maju

Sumber: kumparan.com

  • Bagikan