IDTODAY NEWS – Ada tidaknya kritikan masyarakat tergantung dari kinerja pemerintahan yang masih berjalan.
Bila kinerja pemerintah memuaskan, maka kritikan dari rakyat pun bisa dihitung. Sebaliknya, bila kinerja pemerintah tidak pro kepada rakyat, maka bukan tidak mungkin gelombang kritik akan terus terjadi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menanggapi usulan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Gde mengaku tak sepakat dengan pemikiran JK yang mengusulkan adanya rambu-rambu dalam mengkritik pemerintah.
“Daripada terjebak bahas rambu-rambu kritik, mending perbaiki saja kinerja dan kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Akar masalahnya kan di situ,” kata Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2)
“Kalau masyarakat tenang, tidak diadu sesama masyarakat lain, yang pengusaha bisa dagang bener, yang buruh tani bisa beli susu dan sekolahin anak, pejabat dan pengusaha yang kongkalikong korupsi enggak ada, dengan sendirinya kritik berkurang,” sambungnya.
Baca Juga: Prajurit TNI Tewas Lagi, Bamsoet Minta KKSB Papua Segera Diberantas
Ia mengurai, pada dasarnya bentuk kritik dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat itu sendiri, seperti suku, golongan, pendidikan atau pengalaman.
“Kritik emak-emak tentu bisa beda bentuknya dengan mahasiswa. Juga kritik buruh bisa beda dengan kelompok profesional,” lanjutnya.
Selain itu, keras tidaknya kritikan dari masyarakat akan tergantung pada sikap pemerintah dalam merespons kritik. Oleh karenanya, ia menyarankan kepada pemerintah untuk menyikapi kritikan publik dengan lapang dada.
“Kritik itu cermin realitas di masyarakat, berjalan alamaiah. Jika realitasnya baik, tentu yang kritik makin sedikit. Sebaliknya, kebijakan pemerintah makin enggak jelas atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya kritik akan makin banyak,” tandasnya.
Baca Juga: Soal Hukum Mati Juliari, Benny Harman: Yang Dituntut Publik Tangkap King Maker Dan ‘Madam’ Bansos
Sumber: rmol.id
