KPK: Kepala Daerah Bisa Dinilai Gagal Jika Anggaran Bansos Naik Tiap Tahun

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. tirto.id/Andrey Gromico.Tirto.id
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. tirto.id/Andrey Gromico.Tirto.id

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai kesuksesan seorang kepala daerah bisa diukur dari besar-kecilnya anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan setiap tahun. Menurutnya, jika bansos yang dikeluarkan suatu daerah meningkat setiap tahun, itu tandanya kepala daerah tersebut gagal mengurangi tingkat kemiskinan.

“Kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar-kecilnya alokasi anggaran subsidinya atau bansos setiap tahun. Kalau alokasi anggaran subsidi bansos setiap tahun itu bertambah, terus sampai tahun ke depan, kan bisa dikatakan gagal nih kepala daerahnya, karena semakin banyak penduduk miskin,” kata Alex dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tahun 2020 yang disiarkan YouTube KPK, Rabu (26/8/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Alex, anggaran pemberian bansos idealnya berkurang setiap tahun. Dia berharap ke depan penentuan keberhasilan seorang kepala daerah juga ditentukan dari tepat atau tidak sasaran dalam penyaluran bansos.

“Seharusnya semakin lama semakin berkurang dengan ketentuan itu tadi, kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial itu harus jelas. Petani berhak dapat subsidi pupuk, hal seperti itu yang kami berharap ke depan itu menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan kepala daerah dan penyaluran subsidi,” ujarnya.

Baca Juga  Serikat Buruh Siap Lanjutkan Demo UU Cipta Kerja

Untuk itu, menurutnya, jika ada kepala daerah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya, harus diberi apresiasi. Kepala daerah yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan layak diberi insentif.

“Kalau kepala daerahnya berhasil menurunkan kemiskinan saya kira layak kalau diberikan insentif, jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Tujuannya kan sama, untuk menyejahterakan masyarakat, tujuan utamanya ke sana. Kalau itu berhasil ya layak dong mendapat insentif,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebenarnya merasa sedih apabila ada pejabat negara yang tertangkap karena kasus korupsi. Sebab, para pejabat negara itu merupakan para pemimpin bangsa.

“KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari pemimpin bangsa Indonesia,” kata Nurul Ghufron dalam acara ANPK yang disiarkan langsung di akun YouTube KPK, Rabu (26/8).

Sumber: detik.com

Pos terkait