Majelis hakim saat membacakan vonis kepada Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan/RMOL
Majelis hakim saat membacakan vonis kepada Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan/RMOL

Lebih Ringan Dari Tuntutan, Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

IDTODAY NEWS – Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Wahyu menilai bahwa Wahyu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wahyu Setiawan dengan pidana penjara selama enam tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” ujar Hakim Ketua Susanti di persidangan, Senin (24/8).

Baca Juga  Inilah 9 Saksi Yang Sudah Diperiksa Kasus Korupsi Bansos Diduga Terafiliasi Dengan 2 Politisi PDIP

Menurut Majelis Hakim, Wahyu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair.

Wahyu dinilai terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan sebesar 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya serasa dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Baca Juga  Komnas HAM Tak Ikut Rekonstruksi, Saiful Anam: Jangan-jangan Hasil Penyelidikannya Tidak Jauh Beda Dari Versi Polri

Pemberian itu dimaksud agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Wahyu juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana dakwaan kumulatif kedua.

Wahyu dinilai terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Baca Juga  KPU Dan Bawaslu Harus Kreatif Menghadapi Masalah Pasca-Pilkada

Diketahui, vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yang sebelumnya menuntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Balasan