Mardani PKS: Ini Masalah Serius, Mesti ada yang Bertanggungjawab

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera.(Foto: fajar.co.id)

IDTODAY NEWS – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut menanggapi rencana pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat.

Menurut, ketua DPP PKS itu apa yang terjadi di Partai Demokrat merupakan permasalahan serius. Terlebih ada dugaan keterlibatan orang di lingkarang istana.

“Isu ini merupakan masalah serius yang harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ada bab etika dan hukum didalamnya,” kata Mardani dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Selasa (2/2/2021).

Legislator DPR RI itu menjelaskan upaya kudeta dengan memaksakan Kongres Luar Biasa (KLB) adalah hal yang tidak baik dalam dunia demokrasi.

Karena itu, dirinya mendorong masalah itu dibuka ke publik. Termasuk keterlibatan orang di lingkaran Presiden Joko Widodo.

“Praktik tidak sehat dalam demokrasi jika benar. Mesti dibuka ke publik dan mesti ada yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik yang berupaya untuk mengambil alih kepemipinan partainya. Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers yang digelar di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

Baca Juga  Sandiaga Uno dan Nadiem Makarim, Termasuk Pembantu Jokowi yang Hartanya Turun Drastis Selama Pandemi

“Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY.

AHY menjelaskan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan politik pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melibatkan orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ungkap AHY.

Baca Juga  Hadiri Reuni 212, Politikus PKS: Hati-hati Pilih Pemimpin, 2024 Harus Disiapkan

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang dia terima, gerakan ini juga sudah mendapatkan restu dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ujar AHY.

AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi tersebut.

Baca Juga: Dukung Moeldoko, Wasekjen Demokrat: Darmizal Mundur Tahun 2018 Dan Gabung Relawan Jokowi

Sumber: fajar.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan