Mardani PKS: Ini Masalah Serius, Mesti ada yang Bertanggungjawab
IDTODAY NEWS – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut menanggapi rencana pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat.
Menurut, ketua DPP PKS itu apa yang terjadi di Partai Demokrat merupakan permasalahan serius. Terlebih ada dugaan keterlibatan orang di lingkarang istana.
“Isu ini merupakan masalah serius yang harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ada bab etika dan hukum didalamnya,” kata Mardani dikutip fajar.co.id di akun Twitternya, Selasa (2/2/2021).
Legislator DPR RI itu menjelaskan upaya kudeta dengan memaksakan Kongres Luar Biasa (KLB) adalah hal yang tidak baik dalam dunia demokrasi.
Karena itu, dirinya mendorong masalah itu dibuka ke publik. Termasuk keterlibatan orang di lingkaran Presiden Joko Widodo.
“Praktik tidak sehat dalam demokrasi jika benar. Mesti dibuka ke publik dan mesti ada yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Isu ini merupakan masalah serius yang harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ada bab etika dan hukum didalamnya. Praktik tidak sehat dalam demokrasi jika benar. Mesti dibuka ke publik dan mesti ada yang bertanggung jawab. https://t.co/yn2nEMwTMT
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 2, 2021
Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik yang berupaya untuk mengambil alih kepemipinan partainya. Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers yang digelar di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
“Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY.
AHY menjelaskan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan politik pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melibatkan orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ungkap AHY.
Menurut AHY, berdasarkan informasi yang dia terima, gerakan ini juga sudah mendapatkan restu dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ujar AHY.
AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi tersebut.
Baca Juga: Dukung Moeldoko, Wasekjen Demokrat: Darmizal Mundur Tahun 2018 Dan Gabung Relawan Jokowi
Sumber: fajar.co.id
