Tag: Mardani Ali Sera

Kategori
Politik

Sentil Luhut, Mardani: Amat Disayangkan jika Pejabat Publik ‘Enteng’ Laporkan Pengkritiknya ke Polisi

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).(Humas Kemenko Maritim dan Investasi)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi soal Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi.

Mardani menyayangkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan investasi itu “enteng” melaporkan pengkritiknya.

“Amat disayangkan jika pejabat publik “enteng” melaporkan pengkritiknya ke polisi,” katanya melalui akun Twitter MardaniAliSera pada Jumat, 24 September 2021.

Anggota DPR itu menilai bahwa demokrasi sejatinya seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan.

“Jadi, tugas pejabat adalah ‘melawannya’ dengan kinerja dan lapang dada,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Luhut melaporkan koordinator KontraS, Fatia dan Pendiri Lokataru, Haris Azhar atas pencemaran nama baik dan berita bohong.

Laporan yang didahului oleh dua kali somasi itu dilayangkan atas tuduhan bisnis tambang di Papua.

Selain menuntut keduanya secara pidana, Luhut juga berencana menuntut secara perdata dengan menggugat ganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Melalui pengacaranya, Luhut menyampaikan jika tuntutannya dikabulkan pengadilan, maka uang Rp100 miliar itu akan disumbangkan ke masyarakat Papua.

Adapun sebelumnya, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. T

“Tetapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada kita mesti di atas rata-rata. Bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling klarifikasi, akan bagus buat publik,” ujarnya, Kamis, dilansir dari Merdeka.

Mardani mengingatkan bahwa kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

“Sikap yang jarang dilakukan seperti dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan,” ujar Mardani.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

PKS Sindir Jokowi: Bagi Sembako Diurusin, Novel Cs Dipecat Dibiarin

Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Ali Sera/VIVA/Rifki Arsilan

IDTODAY NEWS – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengkritik Presiden Joko Widodo yang tidak turun langsung terkait masalah pemecatan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yang dipecat lantaran tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Sebelumnya, saat KPK memutuskan memecat 75 pegawai, Presiden Jokowi sempat mengeluatkan imbauan agar tes TWK tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai.

“Kemana presiden @jokowi ? Agar tegak pemberantasan korupsi yang selama ini sudah harum, kita mesti mengawal pernyataan beliau, rekomendasi Ombudsman sampai Komnas HAM bahwa tes TWK bukanlah satu-satunya alasan pemecatan para pegawai KPK tsb,” kata Mardani dalam akun twitternya, yang dikutip Kamis 23 September 2021.

Mardani juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi, yang menyebut tidak semua permasalahan harus ditanyakan ke presiden. Menurut Mardani itu keliru. Sebab Presiden adalah kepala Negara yang merupakan pemilik kewenangan tertinggi atas suatu negara.

“Sebenarnya keliru jika seorang presiden mengucapkan kegelisahan karena semua permasalahan mengarah pada dirinya. Memang begitu fungsi serta tugas presiden yg dititipkan oleh masayarakat. Semua persoalan, termasuk mengenai penegakan hukum,” ujarnya.

Dia juga menyindir, jika urusan membagikan sembako saja bisa dilakukan sendiri oleh Presiden, mengapa mengenai pemecatan pegawai KPK tidak mengambil tindakan apapun.

“Kewenangan menyelesailan masalah tidak pernah dilakukan menjadi sebuah indikasi pembiaran. Jika membagi sembako saja bisa dibagikan langsung oleh Presiden, mengapa proses degradasi KPK malah dibiarkan? Tidak bisa seorang presiden lepas tangan begitu saja,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 56 pegawai KPK yang gagal dalam TWK akan dipecat dengan hormat dalam waktu dekat. Mereka hanya bekerja sampai 30 September 2021. Salah satu yang dipecat yakni Penyidik senior Novel Baswedan.

KPK mengakui ada pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) ditawarkan bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun KPK berdalih bahwa hal itu berdasarkan permintaan pegawai yang bersangkutan.

“Menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK, kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN (aparatur sipil negara),” kata Sekretaris Jenderal (Seken) KPK Cahya Harefa kepada awak media, Selasa, 14 September 2021.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Komentari Wacana Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Pak Jokowi, Jangan Cari Menteri ABS

Komentari Wacana Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Pak Jokowi, Jangan Cari Menteri ABS
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

IDTODAY NEWS – Kabar Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan kabinet pada awal Oktober mendatang mencuat di kalangan masyarakat.

Sejumlah kalangan meminta Jokowi untuk tidak salah lagi mencari sosok untuk pembantunya agar dapat menyelesaikan masalah negara akibat dihantam pandemi Covid-19 ini.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berpendapat Presiden Jokowi harus tega dengan para elite politik yang berada di sekitarnya, terlebih jika para pembantunya itu tidak memiliki kinerja yang baik selama menjadi pembantunya.

“Pak Jokowi mesti tega pada elite dan sayang pada rakyat. Menteri yang tidak performed segera diganti. Cari menteri yang cakap. Saatnya mengajak profesional untuk mengawal target pembangunan,” ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

Legislator dari Fraksi PKS ini meminta Jokowi agar tidak memberikan jabatan kepada orang yang hanya ingin menyenangkan atasan semata, namun memiliki program untuk masalah bangsa terutama di saat pandemi Covid-19 yang belum usai saat ini.

“Jangan cari yang ABS (asal bapak senang). Banyak program ABS cuma menghabiskan anggaran. Ini masa kritis dan krisis. Bentuk tim tangguh yang ikhlas dan punya kapasitas,” katanya.

Disinggung mengenai siapa saja menteri yang layak dicopot dari jabatannya tersebut, Mardani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Mardani memandang, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan menentukan siapa orang yang paling bisa bekerja dengan ikhlas dan profesional dalam menyelesaikan masalah negara.

“Siapakah yang layak di reshuffle? Monggo kita serahkan pada Pak Jokowi,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Presiden PKS Ingin Bertemu Megawati, Singgung Suasana Politik yang Lebih Cair

Megawati Soekarnoputri
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri(YouTube/Sekretariat Presiden)

IDTODAY NEWS – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu berharap bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa tujuan pertemuan itu adalah untuk bisa melakukan komunikasi politik yang lebih mencairkan suasana perpolitikan ke depan.

“Mudah-mudahan jika memang memungkinkan kita akan agendakan bisa bertemu secara langsung (Megawati) dan kemudian bisa melakukan komunikasi politik yang lebih mencairkan suasana perpolitikan ke depan,” ungkapnya, dilansir dari Detik News, dilansir dari Detik News, Senin, 20 September 2021.

Adapun pertemuan antara pihak PKS dan pihak PDIP sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya, yakni pada Selasa, 27 April 2021.

Saat itu, rombongan petinggi PKS yang dipimpin Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menyambangi Kantor Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Ia datang bersama beberapa petinggi lain, yakni Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini; Ketua DPP, Mardani Ali Sera; Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, dan Wakil Sekjen, Moh Rozaq Asyhari.

Selain dengan PDIP, Syaikhu juga mengaku bahwa PKS ingin menjalin silaturahmi kebangsaan dengan para pengurus partai politik lainnya, seperti Golkar, Gerindra, dan NasDem.

Idealnya ke depan, menurutnya, memang harus berjalan beriringan antara partai nasionalis dan partai berbasiskan agama.

“Kalau di-mix seperti itu dalam membangun negeri antara nasionalis dan religius, bukan (malah) memperpanjang perbedaan-perbedaan sehingga semakin terjadi polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

PKS: Kalau Memang Takdir, Duet Anies-Sandi Tawaran Terbaik

PKS: Kalau Memang Takdir, Duet Anies-Sandi Tawaran Terbaik
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memandang duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024 merupakan satu tawaran baik di tengah nama-nama bakal calon presiden yang santer terdengar.

Ia menganggap duet Anies-Sandi sangat cocok, mengingat keduanya memang kawan dekat. Terlebih diketahui duet Anies-Sandi terbukti pernah memenangkan sebuah kontestasi politik, yakni Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kendati Sandiaga kemudian memilih mundur dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta lantaran ikut bertarung sebagai cawapres di Pilpres 2019.

“Kalau takdir Allah dan memang jalannya mudah maka insyaallah ini menjadi salah satu tawaran terbaik bagi bangsa Indonesia,” kata Mardani kepada wartawan, Minggu (19/9/2021).

Mardani lantas menyebutkan sejumlah persamaan Anies-Sandi yang ia nilai bisa saling melengkapi apabila maju sebagai capres dan cawapres pada 2024.

“Ide Anies-Sandi luar biasa dan dua-duanya kompatibel. Satu Jawa dan satu luar Jawa; satu bisa ambil kanan, satu bisa ambil tengah; dan dua-duanya muda; dua-duanya punya kapasitas; dua-duanya kawan dekat,” ujar Mardani.

Jangan Terjebak Bicara Capres

Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, turut memberi komentar soal nama Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kembali jadi bahan pembicaraan usai Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut kedua nama itu jadi keniscayaan diduetkan untuk Pilpres 2024.

Awalnya Ahmad mengatakan, kedua nama tersebut kekinian masih sama-sama menjabat sebagai pejabat negara. Menurutnya, biar keduanya menjalankan tugas terlebih dahulu dan berikan penilaian.

“Nah untuk menilai kelayakan mereka ya mari kita evaluasi mari kita lihat apa yang mereka laksanakan ketika menjabat hari ini,” kata Ahmad saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).

Khusus untuk Anies, Ahmad berpesan agar Anies fokus saja menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, hal itu nantinya bisa menjadi modal untuk maju sebagai Capres di Pilpres 2024.

“Jadi kesempatan ini harus digunakan oleh pak Anies untuk memantaskan dirinya untuk maju sebagai calon presiden,” tuturnya.

“Jadi pak Anies nggak usah terjebak bicara tentang calon presiden tapi waktu yang tersisa satu tahun ini untuk membangun Jakarta membuat karya sehingga kemudian rakyat Indonesia memantaskan kamu untuk maju menjadi calon presiden,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, Nasdem dalam melihat figur calon pemimpin salah satu penilaiannya adalah rekam jejak. Hal itu tidak berlaku hanya untuk Anies atau pun Sandi.

“Itu salah satunya adalah trek record apa yang kemudian dilaksanakan ketika diberi amanat tentunya,” ungkapnya.

Soal peluang Anies-Sandi ikut dalam Konvensi Calon Presiden yang akan diadakan Partai Nasdem, Ahmad menjawab diplomatis. Semua, kata dia, tergantung pembicaraan antar partai.

“Apakah kemudian figurnya siapa saja tidak terbatas Anies-Sandi, figur siapa saja merasa berhak maju menjadi calon presiden mempunyai kapasitas untuk memimpin negeri ini ayo kita ajak bersama sama ikuti konvensi kontestasi,” tandasnya.

Duet Anies-Sandi

Sebelumnya, Presiden PKS Syaikhu sempat melontarkan duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024. PKS sendiri pernah mengusung pasangan tersebut ketika Pilkada DKI.

“Duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan,” kata Syaikhu di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9/2021).

PKS sendiri, kata dia, masih mencari figur yang tepat untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, ke depan masih sangat dinamis. Komunikasi dengan pihak partai politik lain juga masih akan dilakukan ke depan.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Mardani Ali Sera: Bung Rizal Ramli Ingin Keadilan

Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

IDTODAY NEWS – Pernyataan ekonom senior DR Rizal Ramli soal Presiden Joko Widodo lebih layak dipolisikan lantaran kerap menebar hoaks merupakan keinginan agar keadilan hukum bisa diterapkan di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin siang (13/9).

“Bung RR (Rizal Ramli) ingin keadilan,” tegas Mardani.

Sebab, menurut anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini, semua penyebar hoaks hendaknya ditindak tanpa pandang bulu, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

“Tapi tindakan berbasis eduasi dan literasi nomor satu. Jangan tindakan berbasis hukum. Bagus jika kepolisian menerapkan restorative justice secara adil,” demikian Mardani.

Rizal Ramli sebelumnya menyebut Presiden Jokowi lebih layak dipolisikan lantaran dianggap sering menebar kabar bohong atau hoaks.

Itu dilontarkan RR mengomentari desakan Gardu Banteng Marhaen (GBM) yang meminta polisi memenjarakan wartawan senior Hersubeno Arief karena disebut menyebarkan hoaks.

“Jurnalis senior Hersubeno Arief dipolisikan GBM, dianggap sebar berita hoax tentang kondisi Megawati,” ujar Rizal Ramli, dalam cuitan akun Twitter pribadinya Minggu (12/9) kemarin.

“Jika itu terjadi Presiden Jokowi jauh lebih layak dipolisikan. Jokowi banyak menebar berita bohong, seperti mobil Esemka, impor dan stop uang,” imbuhnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Mardani Ali Sera
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera/Net

IDTODAY NEWS – Rilis terbaru Survei & Polling Indonesia (SPIN) yang menempatkan Presiden Joko Widodo di urutan ketiga sebagai pejabat tinggi negara paling menitikberatkan pada penanganan pandemi Covid-19 dinilai wajar.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, sebagai seorang kepala negara, konsentrasi Jokowi tidak hanya terpaku pada penanganan pandemi, melainkan banyak persoalan bangsa. Yang menjadi pertanyaan justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menempati urutan kedua.

“Pak Jokowi urutan ketiga wajar, karena banyak mendelegasikan pada para Menteri. Menkes tinggi wajar karena domain kerjanya. Menhan tinggi? Jadi pertanyaan,” kata Mardani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (9/9).

Menurutnya, agak aneh Prabowo menempati urutan kedua, sebab Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang justru paling tampil dalam penanganan Covid-19 ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Menhan tinggi jadi pertanyaan, padahal Pak LBP justru yang sering muncul,” demikian Mardani.

Presiden Joko Widodo menempati urutan ketiga sebagai pejabat tinggi negara yang dinilai oleh publik paling menitikberatkan pada penanganan pandemi Covid-19. Sementara, urutan pertama justru ditempati oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan urutan kedua Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Hal itu terpotret dalam rilis survei terbaru Lembaga survei dari Survei & Polling Indonesia (SPIN) bertajuk “Elektabilitas Tokoh Pemilu 2024” dengan quisioner “Sebutkan siapa pejabat publik yang paling menitikberatkan pengendalian Covid-19”.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memeroleh 10,7 persen, Prabowo Subianto dianggap oleh responden sebagai sosok yang dipersepsikan oleh 9,9 persen pro kebijakan terhadap penanganan pandemi Covid 19 (kesehatan).

“Joko Widodo berada di posisi ketiga dengan perolehan sebesar 9,6 persen,” ujar Direktur SPIN, Igor Dirgantara saat memaparkan hasil surveinya pada Rabu siang (7/9).

Sumber: rmol.id