Mensos Juliari Berurusan dengan KPK, Ini Informasi Penting dari Kemensos soal Kepastian Bansos

IDTODAY NEWS – Kasus yang menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dipastikan tidak akan menghentikan program bansos bagi rakyat.

Demikian disampaikan Sekertaris Jenderal Kementrian Sosial (Kemensos) Hartono Laras dalam keterangannya kepad wartawan, Minggu (6/12/2020).

“Kemensos akan terus berkerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program bansos baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu anggaran 2020 yang akan segera berakhir,” ujarnya.

Selain itu, kata Hartono, Kemensos juga telah mempersiapkan pelaksanaan program 2021 yang akan berjalan pada bulan Januari mendatang ini.

“Saat ini total anggaran Kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per 6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 kementerian dan lembaga. Ini yang kita kawal terus,” ungkapnya.

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun dengan realisasi lebih dari 98 persen.

Terkait proses hukum yang dihadapi Juliari terkait dana bansos Covi-19, pihaknya menyatakan keprihatinan.

“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran, serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” kata Hartono.

Sejak awal, jelasnya, pihaknya telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum.

Untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial.

“Yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar,” tandasnya.