Tag: Bansos

Kategori
Daerah

“Mereka Lebih Baik Tidak Dapat Beras 20 Kg daripada Harus Vaksin”

“Mereka Lebih Baik Tidak Dapat Beras 20 Kg daripada Harus Vaksin”
Kepala Kelurahan Debong Kidul, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah Erni menunjukan ratusan ton beras bantuan yang belum diambil warga karena belum vaksin, di kantor kelurahan setempat, Kamis (16/9/2021).(Kompas.com/Tresno Setiadi)

IDTODAY NEWS – Sebanyak 486 ton beras menumpuk di kantor Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Karung-karung beras bantuan sosial (bansos) tersebut sedianya diperuntukkan bagi 243 kepala keluarga (KK). Tiap KK mendapat jatah 20 kilogram beras.

Hanya saja, karung-karung beras itu hingga kini belum tersalurkan.

“Karena belum semua tersalurkan, ada 486 ton beras masih menumpuk di Kantor Kelurahan selama 20 hari terakhir,” ujar Lurah Debong Kidul Erni, Kamis (16/9/2021).

Kata Erni, sebagian besar warga yang belum mengambil beras bansos beralasan enggan divaksin.

Erni menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mensyaratkan kepada penerima bansos beras 20 kilogram untuk wajib menjalani vaksinasi Covid-19.

“Banyak warga yang berkeyakinan agar tidak divaksin. Saya dan dinas sosial, camat, sudah door to door yang belum dapat bansos saya undang semua. Namun, kebanyakan memang menolak divaksin. Mereka lebih baik tidak dapat beras 20 Kg daripada harus vaksin,” ucapnya.

Tanggapan Ketua DPRD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Kusnendro meminta agar Pemkot Tegal tak lagi mensyaratkan penerima bansos harus sudah divaksin Covid-19.

“Bantuan ini tidak ada korelasinya dengan vaksinasi. Karena bansos untuk mereka yang terdampak pandemi. Dan beras ini sudah dibeli. Kalau tidak kunjung diberikan maka kualitas akan menurun,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia meminta Pemkot untuk segera menyalurkan bantuan sosial tersebut.

“Jangan sampai Pemkot dan warga sama sama bertahan. Pemkot bertahan tidak mau memberikan karena syarat vaksin, dan warga bertahan tidak mau divaksin. Maka saya minta agar bantuan beras segera diberikan agar tidak sia-sia,” jelasnya.

Erni menuturkan, dirinya sudah berusaha memberikan pemahaman kepada warga soal pentingnya vaksinasi Covid-19.

“Saya selalu berkomunikasi dengan dinsos. Termasuk menerjunkan TKSK, namun tetap warga menolak untuk vaksin dan lebih baik tidak dapat beras. Saya sudah coba berbagai cara. Sosialisasi sudah, turun ke lapangan sudah berkali-kali,” ungkapnya.

Erni mengatakan, tujuan vaksinasi adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok, sehingga warga terlindungi dan menjadi sehat.

“Tujuannya agar semua warga kita sehat. Standar WHO 85 persen warga divaksin. Sekali lagi bukan utama kejar target capaian vaksin, namun agar warga sehat semua,” paparnya.

Adapun bagi penerima bansos yang tidak bisa divaksin lantaran penyakit, harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

“Kalau mereka sudah diperiksa dan tidak layak divaksin misal karena penyakit maka ada surat keterangan dari dokter yang menandatangani dan diketahui oleh saya. Maka selanjutnya tetap bisa diambil bansosnya,” imbuhnya.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Temukan Data Bansos Daerah Masih Bermasalah, Risma: Saya Jumpai Kepala Desa dan Orang Kaya Masuk Penerima

Temukan Data Bansos Daerah Masih Bermasalah, Risma: Saya Jumpai Kepala Desa dan Orang Kaya Masuk Penerima
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Net

IDTODAY NEWS – Data penerima bantuan sosial (bansos) yang berasal dari daerah dituding masih bermasalah oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Risma megaku menemukan data penerima bansos yang bermasalah disalah satu daerah. Yakni di Bolaang Mongodow, Sulawesi Utara.

“Di mana kepala desa memasukkan sendiri namanya sebagai penerima bantuan,” ujar Risma dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis malam (9/9).

Tak hanya itu, Risma juga menyebutkan kalangan masyarakat lainnya yang tidak layak menjadi penerima bansos, atau masuk kalangan orang kaya. Sehingga ia menduga ada data yang tidak tepat sasaran di daerah.

“Saya juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas saya,” katanya.

Mengetahui hal itu, Risma memastikan Kementerian Sosial masih terus berupaya memperbaiki data degan melakukan pemutakhiran setiap sebulan sekali. Namun dia meminta pemerintah daerah untuk iikut bersinergi merealisasikan hal tersebut.

Karena berdasarkan UU 13/2011 tentang penanganan fakir miskin, tugas dan kewenangan dalam verifikasi, validasi data serta pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemda.

Bahkan dijelaskan Risma, pada Pasal 8, 9, dan 10 UU tersebut disebutkan tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian dijeaskan lebih rinci pada pasal 8 yang menyebutkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

“Jadi, memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung, tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah,” demikian Risma.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Minta Pusat Serahkan Pengadaan Bansos ke Daerah, Arief Poyuono: Biar Ekonomi Daerah Bisa Muter

Arief Poyuono
Arief Poyuono. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Mantan Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengkritik bantuan sosial Covid-19 berupa sembako yang diselenggarakan pemerintah pusat. Menurutnya, pengadaan bansos secara terpusat tidak mendukung pergerakan ekonomi di daerah.

Oleh sebab itu, Arief menyarankan pemerintah pusat untuk menyerahkan sepenuhnya urusan bansos kepada masing-masing daerah.

“Pengadaan Bansos sembako oleh daerah-daerah masing dan tidak terpusat yang pasti akan menimbulkan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah, mulai dari packaging, angkutan dll,” tulisnya melalui akun Twitter @bumnbersatu, disitat Selasa (7/9).

Ketua FSP BUMN Bersatu ini berharap program bantuan sosial dari pemerintah pusat bisa memberikan efek positif bagi pelaku ekonomi di masa pandemi.

“Kalau Bansos Sembako diadakan di Pusat. Tidak banyak memberikan efek pergerakan ekonomi di daerah loh. Coba daerah diberikan juga hak pengadaan Bansos sembako Covid,” jelasnya.

“Maka ekonomi daerah bisa muter karena adanya konsumsi barang yang ada di daerah.. Kalau di pusat ya hanya Jakarta,” pungkas Arief Poyuono.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Peristiwa

Duh! Bansos dari Pemkot Solo Dianggap Tidak Sesuai Nilai Rp 250 Ribu, Apakah Disunat?

Duh! Bansos dari Pemkot Solo Dianggap Tidak Sesuai Nilai Rp 250 Ribu, Apakah Disunat?
Ilustrasi bantuan sembako. Bansos yang diberikan oleh Pemkot Solo menjadi sorotan masyarakat, nilainya selesih dengan harga di pasaran. [Foto: Beritajatim.com]

IDTODAY NEWS – Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo mendapat sorotan dari masyarakat. Mereka menduka bansos sembako tersebut tidak sesuai anggarannya.

Menyadur dari Solopos.com, Penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terkena dampak pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD Solo yang nilainya Rp 250.000. Namun setelah dicek di pasaran harga satu paket bantuan tersebut ditengarai hanya Rp212.420.

Artinya terjadi selisih hingga Rp37.580 per paket bantuan yang diberikan dari Pemerintah Kota Solo Kepada Masyarakat. Informasi tersebut disampaikan Ketua LSM Lapaan RI, BRM Kusumo Putro, saat ditemui wartawan, Senin (6/9/2021) sore.

Kusumo mengaku belum lama ini melakukan investigasi merujuk dua paket bansos APBD Solo 2021 yang diterima dua warga Solo kena dampak pandemi Covid-19.

Ia membeli semua item yang ada dalam satu paket bantuan itu di dua supermarket. Setelah dihitung, ternyata biaya yang harus ia keluarkan hanya Rp212.420.

“Mereknya sama persis, bedanya hanya gula pasir. Tapi gula saya lebih mahal,” ujarnya.

Kusumo memerinci untuk beras ia menggunakan yang harganya Rp10.000 per kilogram. “Untuk beras, satu penerima mendapat 10 kilogram. Saya buat harga per kilogram cukup tinggi, Rp10.000. Itu semua saya beli eceran,” imbuhnya.

Kusumo meyakini jika semua item sembako bansos warga kena dampak pandemi Covid-19 di Solo tersebut dibeli dengan sistem grosir, tentu selisih harganya akan lebih besar.

Audit ke Pihak Penyalur Bantuan

Ia berharap dengan temuan tersebut Pemkot Solo segera melakukan audit terhadap pihak-pihak penyalur bansos dari APBD.

“Kepolisian juga saya minta segera menyelidiki ke bawah. Bila ditemukan unsur pidana, saya harap siapa pun yang terlibat ya harus diproses hukum. Ini menurut saya sangat ironis bisa terjadi di Solo tercinta,” terang Kusumo.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Solo, Putut Gunawan mengonfirmasi anggaran yang dialokasikan untuk bansos warga kena dampak pandemi Covid-19 itu nilainya Rp250.000 per penerima.

Tapi berapa dari anggaran itu yang direalisasikan ia mengaku tidak tahu.

“Iya anggarannya segitu. Cuma realisasinya kan kepotong pajak, biaya pengemasan, packaging, dan sebagainya. Nilai riilnya saya tidak tahu. Pokoknya anggaran Rp250.00 per penerima. Terus kepotong pajak pasti itu. Detail tanya OPD terkait,” ujarnya.

Ihwal selisih anggaran Rp37.580 per paket, Putut mengatakan sembako bansos tidak bisa berkumpul dan masuk plastik pembungkus sendiri.

“Kan itu tidak bisa ada sendiri. Apakah biaya pengadaan ada struktur tersendiri atau tidak, yang tahu Dinsos, kami tidak tahu. Itu perkiraan saya. Silakan tanya ke OPD penyalur. Kalau saya cukup dengan kebijakannya sekian, sudah,” terangnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Ajak Bagikan Bansos di Semarang, Bukhori PKS Ingin Risma Pecahkan Masalah di Lapangan

Ajak Bagikan Bansos di Semarang, Bukhori PKS Ingin Risma Pecahkan Masalah di Lapangan
Mensos Tri Rismaharini saat dampingi Bukhori Yusuf bagikan Bansos ke masyarakat Semarang, Jawa tengah/RMOL

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan sejumlah bantuan sosial (Bansos) bagi warga Jawa Tengah. Bertempat di pendopo Kabupaten Semarang, Bukhori menyalurkan berbagai jenis bantuan Kementerian Sosial kepada warga.

Beberapa bantuan itu, antara lain: bantuan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada pemerlu dan anak yatim, piatu, dan yatim-piatu, sebanyak 200 penerima manfaat, stimulan graduasi PKH bagi dua penerima manfaat masing-masing sebesar Rp 2,5 juta, dan bantuan keserasian sosial bagi dua desa yang tersebar di Kabupaten Semarang dengan total nilai bantuan sebesar Rp 300 juta.

Di samping itu, Bukhori juga menyalurkan bantuan kewirausahaan bagi karang taruna di Kabupaten Semarang, yakni sebuah traktor mini, satu unit mesin pencacah rumput dan satu unit mesin pencacah pupuk, serta satu unit kipas angin dengan nilai total bantuan sebanyak Rp 55 juta.

Melalui bantuan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos), Bukhori selanjutnya menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu kepada 100 penerima manfaat serta bantuan penguatan daya tahan tubuh dan pencegahan Covid-19 bagi Yayasan Nurul Amal, Kabupaten Semarang.

Tidak hanya itu, anggota DPR Fraksi PKS ini juga membawa bantuan dari Ditjen Rehabilitasi Sosial berupa bantuan kewirausahaan bagi kelompok difabel seperti peralatan las, mesin jahit, freezer, dan bahan sembako dengan total nilai bantuan sebesar Rp 291 juta.

Sementara dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 1 ini menyerahkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi 134 penerima manfaat yang tersebar di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kendal dengan total nilai bantuan sebesar Rp 2,6 miliar.

Selain menyerahkan bantuan, Bukhori turut mengajak Menteri Sosial Risma menyelesaikan masalah penyaluran Bansos di daerah pemilihannya.

Berdasarkan aspirasi yang dia terima sekaligus temuannya di lapangan, dirinya menjelaskan sejumlah persoalan distribusi bansos kepada Menteri Sosial, misalnya keterlambatan pencairan, kesalahan data, kartu ATM milik penerima manfaat yang diblokir oleh bank, hingga pengaturan e-wallet yang gagal.

“Kami tidak punya wewenang untuk melakukan intervensi lebih jauh dalam beberapa hal terkait masalah bantuan sosial. Sebab itu, kami berinisiatif mengundang Menteri Sosial untuk melihat secara langsung masalah yang konstituen kami hadapi sekaligus membantu kami memecahkan masalah yang terjadi dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar Bukhori saat membagikan Bansos di hadapan Mensos Tri Rismaharini, Sidoarjo, Minggu (5/9).

Merespons hal itu, Menteri Sosial memerintahkan perwakilan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk segera menyelesaikan masalah pemblokiran ATM hingga pengaturan ulang e-wallet milik penerima manfaat dalam waktu singkat.

Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada jajarannya di kementerian sosial dan dinas sosial terkait untuk membenahi masalah lainnya secara tepat dan cepat.

Di akhir acara, politisi PKS ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas respons positif Menteri Sosial yang memenuhi undangannya untuk menangani secara langsung persoalan sosial di Dapilnya.

“Apa yang dikerjakan oleh Menteri Sosial ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran agama, yakni siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya,” tutup anggota Komisi Agama dan Sosial DPR ini.

Sumber: rmol.id

Kategori
Peristiwa

Sengkarut Data Penerima Bansos, Dinsos Sleman Usulkan Hapus Data 49.330 Jiwa

Sengkarut Data Penerima Bansos, Dinsos Sleman Usulkan Hapus Data 49.330 Jiwa
Ilustrasi Bansos (dok. istimewa)

IDTODAY NEWS – Dinas Sosial Sleman berencana menghapus data calon penerima bantuan sosial (bansos) sebanyak 49.330 jiwa. Dalam data yang berada di Kementerian Sosial (Kemensos), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Sleman, ada sebanyak 197.509 penerima bansos.

Kepala Dinas Sosial Sleman Eko Suhargono mengatakan, data tersebut sedang dalam proses rekap oleh jawatannya sebagai upaya perbaikan data warga penerima bansos.

“Kami mendapat tugas dari Kemensos untuk melakukan percepatan perbaikan data pada DTKS. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, perbaikan data di Sleman tertinggi, telah mencapai persentase 96,91 persen,” ungkapnya, Jumat (3/9/2021).

Eko menjelaskan, perbaikan data yang diusulkan untuk dihapus adalah data penerima manfaat yang sudah pindah, data ganda, invalid, atau meninggal. Selain itu, Dinsos juga mengindentifikasi dalam DTKS, ada yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada NIK.

Hasil verifikasi data dari 197.509 DTKS, terdapat 130.649 yang cocok dengan Disdukcapil, 11.054 yang tidak cocok, 261 data yang sudah meninggal dunia, 49.330 data diusulkan hapus, dan 106 data yang tidak mempunyai e-KTP.

“Perbaikan data dilakukan secara periodik dalam setahun, karena sifatnya sangat dinamis. Sehingga kami selalu aktif memastikan kevalidan data tersebut,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi dan validasi (Verval), Dinsos Sleman membuka layanan aduan agar masyarakat bisa memberikan aduan atau laporan bila terjadi perubahan status sosial maupun melaporkan orang lain yang tidak berhak menerima bantuan.

Selain kanal aduan, proses verval juga melalui musyawarah tingkat padukuhan dan kalurahan. Musyawarah dilakukan untuk memastikan terdapat tambahan atau pengurangan dari data yang telah ada.

“Melalui musyawarah itu kevalidan data akan diketahui. Karena melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi lainnya di masing-masing lingkungan. Jadi data bisa bertambah atau berkurang,” lanjut dia.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tidak terkendala masalah lain.

“Karena data kemiskinan dinamis, seperti perubahan data meninggal, pindah tempat tinggal dan perubahan status sosial. Untuk itu kita harus selalu kawal,” tuturnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Ekonomi

Sri Mulyani Bicara soal Bansos Salah Alamat, Apa Katanya?

Sri Mulyani Bicara soal Bansos Salah Alamat, Apa Katanya?
(Foto: detik.com)

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan penjelasan kenapa masyarakat harus membayar pajak. Ia juga menjelaskan siapa yang akan mendapat manfaat dari pajak tersebut. Ia juga menyinggung soal penyaluran bansos yang salah alamat.

“Banyak yang mengatakan kenapa kok saya harus membayar pajak siapa yang mendapatkan manfaat dari penerimaan itu atau dari defisit APBN yang meloncat meningkat?” ungkapnya, dalam webinar FEB Unpad, Jumat (3/9/2021).

Ia pun menjelaskan, mengalirnya pajak bisa dibuktikan dengan berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi berlangsung. Dia mencontohkan pajak dan defisit APBN digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada 10 ribu keluarga dalam penerimaan bansos PKH.

“10 juta keluarga penerima PKH ini keluarga ini akan diberikan bantuan kalau anaknya SD dia diberikan Rp 900 kalau ada ibu hamil tadi dan usia dini Rp 3 juta kalau anaknya SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2,5 juta kalau di keluarganya ada yang disabilitas dan lansia mendapat Rp 2,4 juta,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, jika dalam pemberian bantuan ada data yang tidak cocok atau salah alamat. Maka pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memperbaikinya.

“Kalau masyarakat menganggap bahwa, oh ini namanya nggak cocok targetnya ada yang salah, mari kita perbaiki dan Kementerian Sosial sekarang Bu Risma melakukan perbaikan semuanya,” tuturnya.

Lanjut ke halaman berikutnya.

Selain itu, ada juga bantuan lain untuk 18,8 juta keluarga diberikan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan dalam bentuk sembako. Dia menekankan bantuan itu bantuan untuk keluarga bukan individu.

Lalu, ada bantuan listrik kepada rumah tangga dengan kapasitas listrik 450 hingga 900 VA. Tahun lalu bantuannya hingga diskon 100%, namun untuk tahun ini dipotong hanya sampai 50%.

“Kepada rumah tangga dengan 450 -900 VA listriknya kita berikan diskon hingga 100% sampai dengan bulan Juli dan kemudian kita perpanjang dengan diskon 50% sampai dengan Desember,” tutupnya.

Sumber: detik.com