Pengamat Curiga Surat Bos Djarum ke Jokowi Tolak PSBB Terkait Investasi Pilpres

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

IDTODAY NEWS – Sejumlah elit politik dan pelaku usaha terang-terangan menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan memberlakukan PSBB mulai hari ini, Senin 14 September 2020.

Seperti Budi Hartono, pemilik perusahaan Djarum Grup yang bergerak di sektor industri rokok itu melayangkan surat penolakannya kepada Presiden Joko Widodo.

Budi menilai, kebijakan PSBB dalam menekan laju penyebaran Pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.

Menanggapi hal tersebut, pengemat politik Ujang Komarudin menilai surat yang dilayangkan orang terkaya di Indonesia itu merupakan bagian dari intervensi pengusaha pada penguasa.

“Itu bagian dari intervensi pengusaha pada kekuasaan agar pengusaha menyetujui permintaannya,” kata Ujang saat dihubungi PojokSatu.id di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh bos Djarum tersebut bisa juga permainan pengusaha dan kekuasaan.

Pasalnya, pemilik kebijakan adalah Pemprov DKI Jakarta, seharusnya dia mengirim surat penolakan kepada Anies Baswedan.

“Bisa saja itu bagian dari permainan, permainan pengusaha dan kekuasaan, atau bisa juga bos Djarum pernah investasi politik di Pilpres 2019 kemarin,” ungkap Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Baca Juga  WAG KAMI Medan sebut 'DPR Sarang Setan', PAN: Itu Ujaran Emosional

Sebelumnya, Orang terkaya RI dengan kekayaan Rp 277,83 triliun versi Forbes, Budi Hartono ikut angkat bicara mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal berlangsung esok hari, Senin (14/9/2020).

Dalam suratnya kepada Presiden RI Joko Widodo, pemilik Djarum Group ini mengutarakan ketidaksetujuannya, karena memberlakukan PSBB bukan langkah yang tepat.

Ada beberapa alasan yang diutarakan Budi Hartono. Salah satu alasannya adalah PSBB terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Baca Juga  Rocky Gerung: Luhut Masalah Utama di Kabinet Jokowi, Tapi Kenapa Tak Bisa Digoyah?

Dia pun tak segan melampirkan diagram pertumbuhan infeksi yang masih meningkat saat PSBB. Negara yang berhasil menurunkan tingkat infeksi justru melalui measure. circuit breaker.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan