Pengamat: Novel Baswedan Baru Kritik, Sudah Dilaporkan

Novel Baswedan.(Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

IDTODAY NEWS – Pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, meragukan peran lembaga Kepala Staf Presiden (KSP) yang dipimpin oleh Moeldoko. Baru-baru ini, KSP mengklaim membuka ruang pengaduan bagi masyarakat menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang meminta publik lebih aktif menyampaikan kritik.

“Ini Novel Baswedan, sehari setelah melakukan kritik terhadap (kondisi) Ustaz Maaher, tiba-tiba dia dilaporkan. Gimana nggak ngeri,” kata Adi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Jumat, 12 Februari 2021.

Adi berharap pernyataan Presiden Jokowi di hari pers nasional itu tidak malah menjadi jebakan batman. Orang disuruh kritik tapi tiba-tiba akunnya diretas, Whatsappnya disusupi, dan dilaporkan atas hal-hal yang tidak penting.

“Yang gitu-gitu juga sepertinya juga ditertibin,” kata dia lagi.

Baca Juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah: Buzzer adalah Musuh Besar Pers

Adi juga mempertanyakan para buzzer yang terlihat pro pemerintah dibiarkan berkeliaran. Bahkan sampai ada yang menghina Islam arogan.

“Itu nggak karu-karuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal-hal semacam itu yang membuat publik mati rasa dengan imbauan-imbauan pemerintah termasuk KSP, agar aktif mengkritik. Sementara di sisi yang lain, janji tidak akan ditangkap baru sebatas klaim saja.

Baca Juga  6 Menteri Jokowi Ini Disebut Layak Di-reshuffle, Pengamat Beberkan Alasannya

“Siapa juga yang menjamin kalau tidak ada yang menangkap,” katanya.

Baca Juga: Kampung Akuarium, Potret Arogansi Ahok Dikalahkan Kolaborasi Anies

Dalam kesempatan itu, Adi juga menyindir KSP yang seperti orang baru bangun tidur. Alasannya, baru sekarang ini bicara soal menjadi tempat pengaduan masyarakat.

“Ini kan KSP sudah lama kok seakan-akan KSP rumah terakhir yang jadi tempat pengaduan bagi publik. Pendekatannya juga top down, kenapa KSP tidak melakukan pola bottom up,” katanya.

Baca Juga  Luhut Binsar Akui Lebih dari 2 Juta Kasus Covid-19 Belum Terlaporkan

Dia lantas meminta KSP memperjuangkan aspirasi publik soal revisi UU Pemilu. Menurutnya, publik saat ini ingin pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.

“Sampaikan kepada presiden, menteri, elite-elite negara. Revisi UU Pemilu itu jangan distop, tapi dilanjutkan,” katanya.

Baca Juga: Dipecat Gegara Unggah Gaji Rp700 Ribu, DPR Turun Tangan Bela Guru Hervina

Sumber: viva.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan