Ruas Tol Trans Sumatra Akhirnya Dijual karena Kas `Berdarah-darah`
IDTODAY NEWS – Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto menyatakan perusahaan akan melakukan divestasi beberapa ruas jalan tol di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kepada Indonesia Investment Authority (INA). Hal itu merupakan salah satu strategi untuk mengurangi defisit kas.
Divestasi adalah aksi korporasi berupa pelepasan aset berupa saham kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapat dana. … Sejumlah dana yang diperoleh dari divestasi akan digunakan untuk tujuan lain misalnya membangun perusahaan baru, memperkuat likuiditas perusahaan, dan lain-lain
INA adalah suatu lembaga investasi sui generis dan melakukan investasi dengan ko-investasi dengan mitra investor, baik dalam maupun luar negeri. Tujuan investasi Sovereign Wealth Fund (SWF) asli Indonesia itu yakni mengelola aset domestik yang dianggap perlu untuk dilakukan pembangunan. Sebagai info, teranyar pemerintah United Arab Emirates atau Uni Emirat Arab (UEA) berencana akan berinvestasi pada INA. Melansir Emirates News Agency, negara di Timur Tengah akan menyuntikkan dana sebesar US$10 miliar, atau setara dengan Rp 144,71 triliun
Budi menilai, dengan menjual beberapa ruas tol kepada investor strategis pilihan INA, perseroan akan memperoleh dana yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan ruas lainnya.
“Kalau kami tidak me-recycle ruas beroperasi, setiap tahun akan ada defisit kas, ini akan ditutup dengan pinjaman. Kami bisa berhasil bertransaksi dengan INA berdasarkan pinjaman kami dan ada kelebihan untuk ruas-ruas berikutnya,” kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (1/9/2021).
Terdapat beberapa ruas yang berpotensi ditawarkan kepada investor, antara lain ruas Bakauheni-Palembang, Pekanbaru-Dumai, hingga Medan-Binjai.
Dalam kesempatan itu, Budi juga bicara soal jumlah penyertaan modal negara (PMN) yang sudah diterima perusahaan untuk proyek JTTS.
“Total yang sudah kami terima Rp 27,1 triliun, ini belum termasuk Rp 6,2 triliun yang kami terima hari senin kemarin PMN tahun 2021,” ujarnya.
Nominal Rp 6,2 triliun yang sudah diterima merupakan pencairan tahap 1 dari 3 tahap yang ada di tahun 2021. Total di tahun ini HK bakal mendapat PMN sebesar Rp 25 triliun.
Adapun jika melihat PMN dari beberapa tahun sebelumnya, HK sudah mendapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp 3,6 triliun, di 2016 Rp 2 triliun, di 2019 Rp 10,5 triliun dan di 2020 Rp 11 triliun. Total keseluruhan mencapai Rp 27,1 triliun. Untuk tahun depan, HK masih meminta pencairan PMN sebesar Rp 31,35 triliun.
“Rencana penggunaan PMN tahun 2022 sebesar Rp 31,35 triliun untuk selesaikan beberapa ruas, Pekanbaru-Dumai Rp 293 miliar, Binjai-Langsa Rp 3,5 triliun, Simpang Indralaya-Muara Enim Rp 7,180 triliun, Kisaran-Indrapura Rp 2,4 triliun,” kata Budi.
Selain itu, lanjut dia, ada juga proyek Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat senilai Rp 5,0 triliun, Toba Penanjung-Bengkulu Rp 1,23 triliun, Sigli-Banda Aceh Rp 6,37 triliun serta Pekanbaru-Pangkalan Rp 5,2 triliun.
Sumber: lawjustice.co
