IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, berdasarkan survei transparansi internasional yakni Global Corruption Barometer, sebanyak 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar uang sogokan. Hal itu terpaksa dilakukan demi bisa mendapatkan pelayanan publik.

“Survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia, menggambarkan ini survei terbaru 2019 sampai Maret 2020, Indonesia ditunjukkan 30% para pengguna layanan publik masih harus bayar sogokan. Walau angka ini masih lebih baik dari India 39%, atau Kamboja 37%, kita tidak boleh sama sekali merasa senang,” ungkap Sri Mulyani dalam webinar Hari Korupsi Anti Sedunia (Hakordia) 2020, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga  Eks Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly dan Istri Meninggal karena COVID-19

Hal tersebut menurut Sri Mulyani tak hanya terjadi di pelayanan pemerintah pusat, tapi juga daerah. Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat di media sosial terkait pelayanan publik di level pemerintah daerah (Pemda).

“Ini tidak hanya di pusat, sering di daerah. Dalam feedback di media sosial, banyak yang tidak bisa bedakan ini pelayanan daerah atau pusat. Buat mereka pemerintah itu satu. Dan kita lihat dinas daerah dapatkan feedback masih tidak baik pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional,” ujar Sri Mulyani.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan