Tag: Abdul Mu’ti

Kategori
Politik

Sekum Muhammadiyah Bicara Menteri Elitis, PDIP: Bukan untuk Disetujui atau Diperdebatkan

Hendrawan Supratikno
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)

IDTODAY NEWS – Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang merakyat sedangkan menterinya elitis. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa ucapan Abdul Mu’ti sebagai renungan.

“Pernyataan Pak Abdul Mu’ti baik untuk kita renungkan sebagai bagian dari introspeksi kolektif kita sebagai bangsa,” kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/9).

Hendrawan mengatakan bahwa menteri tidak boleh silau dengan jabatan dan kekuasaan.

“Jangan sampai kita silau dengan jabatan dan aksesori kekuasaan dan melupakan aspek substantif modal sosial kita, yaitu semangat kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Menurutnya, ucapan Mu’ti tidak perlu diperdebatkan. Hendrawan mengatakan ucapan tersebut sebagai bahan renungan.

“Jadi pernyataan Pak Mu’ti bukan untuk disetujui atau diperdebatkan. Kita renungkan sebagai dialektika kebatinan kita sebagai bangsa dalam membangun ideal-ideal masa depan,” kata Hendrawan.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Soal Menteri Elitis, PKB: Membaca Tulisan Pak Mu’ti Kok Rasanya Sehati

Daniel Johan
Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang merakyat sedangkan menterinya elitis.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menilai semua menteri PKB merakyat.

“Kalau menteri PKB rasanya merakyat semua, karena kebetulan juga semuanya alumni santri yang berakar kuat di grassroot,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (8/9).

Namun, Daniel juga setuju dengan pernyataan Abdul Mu’ti soal kebijakan yang tidak merakyat harus dikoreksi.

“Tapi membaca tulisan Pak Mu’ti kok rasanya sehati ya, kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat harus dikoreksi,” sebut Daniel.

Daniel enggan menebak siapa menteri yang dimaksud oleh Abdul Mu’ti.

“Harus Pak Mu’ti sendiri yang menjelaskan secara detail, agar kita semua mendapat pencerahan,” kata Daniel.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Pemuda Muhammadiyah: Polisi Harus Jawab Tuntutan Masyarakat untuk Tangkap Abu Janda dan Denny Siregar

Pemuda Muhammadiyah: Polisi Harus Jawab Tuntutan Masyarakat untuk Tangkap Abu Janda dan Denny Siregar
Abu Janda dan Denny Siregar/Vlog Abu Janda dan Cokro TV

IDTODA NEWS – Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin meminta pihak Kepolisisan memenuhi tuntutan masyarakat untuk menangkap Abu Janda dan Denny Siregar.

Seperti diketahui, nama dua pegiat media sosial itu memang disebut-sebut usai dua tersangka penistaan agama, Yahya Waloni dan Muhammad Kece ditangkap.

Razikin meminta agar polisi bertindak preventif dan responsif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penistaan agama.

“Polisi harus menjawab tuntutan dari masyarakat untuk menangkap Abu Janda dan Denny Siregar,” ujarnya pada Minggu, 29 Agustus 2021, dilansir dari RMOL.

Sebagai bangsa yang kental dengan keberagaman, kata Razikin, perlu kecermatan dan kearifan dalam mengembangkan sikap toleransi serta wawasan multkulturalisme dalam merawat keharmonisan sosial.

“Pada titik itu, harus zero toleran terhadap siapapun yang berupaya mengganggu atau mengacak-acaknya,” tegasnya.

Karena, lanjut Razikin, sangat mahal ongkos sosial dan politik yang harus ditanggung jika terjadi benturan yang berlatar belakang keagamaan.

Hal yang senada pernyataan Razikin juga diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak ada dan tidak boleh ada individu atau kelompok yang kebal hukum.

Ia menyinggung bahwa fenomena buzzer memang adalah konsekuensi perkembangan media sosial dan penggunaan Internet yang sangat masif di masyarakat.

“Meski demikian, fenomena buzzer lebih banyak mendatangkan mudlarat dibandingkan dengan manfaat dan maslahat,” kata Razikin.

“Para buzzer justeru menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang berpotensi memecah belah masyarakat,” tambahnya.

Abdul Mu’ti pun berharap pihak-pihak tertentu yang mengelola “industri buzzer” dapat menghentikan aktivitas yang kontraproduktif dan provokasi yang tidak mendidik.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Sempat Dikabarkan Dirawat di RS, Eks Ketua KPK Busyro Muqoddas Sudah Kembali ke Rumah

Sempat Dikabarkan Dirawat di RS, Eks Ketua KPK Busyro Muqoddas Sudah Kembali ke Rumah
Mantan Wakil Ketua KPK dan eks Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas(KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa)

IDTODAY NEWS – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas saat ini telah diizinkan pulang dan beristirahat di rumah.

Dikutip dari Tribunnews.com, Busyro disebut sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Yogyakarta sejak Jumat (27/8/2021).

“Saya mendapat kabar dari dokter, Pak Busyro sudah diperbolehkan pulang. Sekarang sudah beristirahat di rumah,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (29/8/2021).

“Mohon didoakan semoga beliau segera sehat walafiat,” sambung dia.

Ia menyebut bahwa mantan Ketua PP Muhammadiyah itu tidak mengalami serangan jantung sehingga mesti dilarikan ke rumah sakit.

“Hanya pemeriksaan jantung biasa. Setahu saya pemeriksaan jantung biasa,” tegas dia.

Adapun Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman mengatakan bahwa Busyro dirawat sejak Jumat pekan lalu.

Namun Suparman memastikan bahwa perawatan Busyro bukan karena terpapar Covid-19.

Sementara itu pihak PKU Muhammadiyah Yogyakarta Irsyad menerangkan bahwa kondisi Busyro pada Sabtu (28/8/2021) kemarin sudah membaik. Namun ia masih menjalani perawatan karena efek samping obat.

“Insya Allah saget (bisa) pindah di bangsal. Dan mudah-mudahan besok saget kondor (bisa pulang). Mboten wonten (tidak ada) serangan jantung,” ucap Irsyad.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Heboh YouTuber Gita Savitri Ogah Punya Anak, Muhammadiyah: Sikap Egoistis Terhadap Regenerasi Bangsa

Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Baru-baru ini heboh pernyataan seorang YouTuber bernama Gita Savitri yang mengaku enggan memiliki anak. Ia mengatakan bahwa mempunyai anak adalah tanggung jawab yang besar. Menurutnya, kehidupannya lebih mudah ketika tanpa anak.

Menanggapi fernomena pasangan yang memilih tidak memiliki anak, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan sikap egoistis seseorang.

“Memilih tidak mau menjadi ibu merupakan sikap hedonis, egoistis, dan tidak bertanggung jawab terhadap masa depan generasi dan regenerasi suatu bangsa dan keberlangsungan kehidupan umat manusia,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan, Senin (16/8/2021).

Mu’ti mengatakan bahwa dalam pandangan Islam memiliki anak adalah salah satu sunah nabi. Ia mengatakan bahwa berkeluarga dan memiliki anak adalah fitrah seseorang yang bisa membawa ketenangan.

“Di dalam Islam, berkeluarga merupakan sunah nabi dan bagian dari proses regenerasi dan membangun masyarakat yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berkeluarga dan memiliki anak hidupnya lebih tenang dan berbahagia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa tidak hanya kali ini saja terdapat pasangan yang memilih tidak memiliki anak. Ia menyebut sejumlah negara juga terdapat fenomena tersebut.

“Di banyak negara, keputusan tidak berkeluarga atau berkeluarga tetapi tidak mau memiliki anak telah menjadi masalah demografi seperti degenerasi, ketenagakerjaan, dan masalah-masalah sosial. Di beberapa negara seperti Jepang dan negara-negara Skandinavia banyak orang tua yang kehidupannya bergantung kepada negara karena tidak ada anak atau anggota keluarga yang mengasuh,” ucapnya.

“Jadi, walaupun tidak punya anak dan tidak menikah merupakan pilihan pribadi, tapi dalam jangka panjang bisa menjadi masalah sosial bagi bagi yang bersangkutan maupun negara,’ lanjutnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Abdul Mu’ti Tolak Jadi Wamendikbud, Din Syamsuddin: Kader Muhammadiyah Tidak Haus Jabatan

Abdul Mu’ti Tolak Jadi Wamendikbud, Din Syamsuddin: Kader Muhammadiyah Tidak Haus Jabatan
Din Syamsuddin(Foto: fajar.co.id)

IDTODAY NEWS – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengapresiasi langkah Abdul Mu’ti, koleganya yang menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).

Menurutnya, langkah yang dilakukan Abdul Mu’ti sangat tepat. Sebab, hal itu mencerminkan anggota Muhammadiyah tidak haus pada jabatan publik.

“Adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas,” ujar Din kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

Din menuturkan jabatan Wamendikbud sangat merendahkan organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah. Itu karena Muhammadiyah selama ini menjadi pelopor pendidikan.

“Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat,” katanya.

Din berujar, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar. Karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah dalam suatu sikap proporsional.

“Jadi siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengkritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng,” pungkasnya.

Sebelumnya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti membeberkan alasan menolak jabatan yang ditawarkan Kabinet Indonesia Maju. Dia merasa tidak mampu untuk mengemban amanah yang dianggapnya sangat berat.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu,” katanya.

Awalnya, dia merasa senang dengan tawaran tersebut. Abdul Mu’ti bahkan sudah sempat menerima tawaran itu, namun akhirnya berubah pikiran.

Dengan segala pertimbangan yang matang, Abdul Mu’ti memutuskan untuk tidak menerima jabatan Wamendikbud yang ditawarkan.

“Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran,” kata guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah itu.

Bahkan, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok yang tepat untuk mengisi kursi Wamendikbud. Dia pun berharap, keputusannya ini merupakan pilihan yang terbaik.

Baca Juga: Gus Nadir: Said Didu Nggak Bisa Bedakan Islam dengan Kelompok Islam

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Politik

Sekum Muhammadiyah Tolak Posisi Wamen, Pengamat: Boleh Jadi Porsinya Kurang Seimbang

Sekum Muhammadiyah Tolak Posisi Wamen, Pengamat: Boleh Jadi Porsinya Kurang Seimbang
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menolak menjadi Wamendikbud dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: SINDOnews)

IDTODAY NEWS – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah , Abdul Mu’ti menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Mu’ti sebelumnya masuk dalam daftar Wamen yang bakal dilantik bersamaan dengan enam menteri baru. Ia disebut-sebut akan mengisi posisi Wamendikbud, tapi namanya mendadak hilang jelang pelantikan tersebut.

Abdul Mu’ti pun menyampaikan alasannya kenapa menolak menjadi Wamendikbud. Kader Muhammadiyah itu berdalih, tak mampu mengemban amanah yang cukup berat itu dan dia merasa bukan figur yang tepat mengisi jabatan tersebut.

Menanggapi hal ini, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai hak semua orang untuk menolak jabatan politik. Termasuk yang dilakukan Mu’ti. Bakir hanya percaya keputusan yang diambil Guru Besar UIN itu sudah matang berdasarkan subyektifitas bersangkutan.

“Itu hak Pak Mu’ti untuk menerima atau tidak menerima tawaran menjadi Wamendikbud, termasuk alasan tidak mampu mengemban amanah itu,” ujar Bakir saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/12/2020).

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab. Bagi Fadhli, keputusan Mu’ti yang menolak menjadi menjadi Wamen patut diapresiasi. Namun, keputusan itu agaknya juga mengundang tafsir publik.

Menurut Fadhli, karena Wamen juga jabatan yang dipilih secara politik maka masyarakat juga berasumsi lain tentang alasan yang dikemukakan Mu’ti tersebut. Fadhli menduga karena pembagian kekuasaan di dalam reshuffle dirasa masih kurang seimbang.

“Bicara integritas, Pak Mu’ti sudah tak diragukan lagi lah. Tapi, boleh jadi porsinya kurang seimbang. Kan bisa-bisa saja orang nyangka itu NU dapat Menag, tapi Muhammadiyah cuma dapat Wamen. Ya kira-kira begitu, kalau kita mau menduga-duga,” kata Fadhli yang dihubungi terpisah.

Lebih lanjut Fadhli mengatakan apalagi sebelumnya banyak informasi yang beredar bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim bakal diganti namun ternyata masih aman. Menurutnya, dari asumsi awal jika Nadiem diganti maka penggantinya berasal dari kader Muhammadiyah dan jika Menag diganti maka diberikan kepada kader NU.

“Tapi ternyata yang lolos sensor kader NU. Gus Yaqut (Yaqut Cholil Qoumas) itu kan NU yang di PKB. Itu (NU) masih ditambah Wakil (menteri) Pertanian. Mas (Harvick) Hasnul Qolbi infonya kan Bendahara PBNU. Jadi sekali itu kalau kita mau menduga-duga secara politik,” jelas pria yang juga analis politik dari UIN Jakarta ini menandaskan.

Baca Juga: Sandi dan Risma Masuk Kabinet, Bakal Muncul Perang Bintang Capres 2024

Sumber: sindonews.com