Tag: BEM UI

Kategori
Politik

Edy Mulyadi: Jika Hersubeno Arief Dipolisikan, Jokowi Lebih Layak Diperiksa

Edy Mulyadi
Edy Mulyadi. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – YouTuber sekaligus jurnalis senior Edy Mulyadi menegaskan jika Hersubeno Arief dipolisikan, Jokowi jauh lebih layak diperiksa dalam kasus penyebaran hoax.

Jurnalis Forum News Network (FNN) menegaskan jurnalis senior Hersubeno Arief tidak menyebarkan hoax Megawati koma dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Sebagai jurnalis, kata Edy, Hersubeno hanya melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar seputar kondisi Megawati.

Menurut Edy, Hersubeno mendapat informasi dari seorang dokter yang juga teman Hersubeno bahwa Megawati koma dan dirawat di RSPP.

Hersubeno telah berusaha mengkonfirmasi ke beberapa politisi PDIP terkait informasi Megawati sakit.

Edy membandingkan kasus Hersubeno dengan informasi hoax yang disampaikan Presiden Jokowi ke publik.

“Contohnya, kasus pernyataan Jokowi, Presiden RI yang menyatakan, mengaku di kantonya ada data duit Rp11.000 triliun atau apa yang disampaikan Heryanti yang mengaku Akidi Tio nyumbang duit Rp2 triliun,” ucap Edy yang mengutip pemberitaan media, Sabtu (11/9).

Edy menegaskan, BEM UI pernah menjuluki Jokowi sebagai ‘The King Of Life Service’ atau raja ngibul.

“Karena manusia satu ini yang bernama Ir H Joko Widodo, yang jabatannya Preside Republik Indonesia ini, hobi banget, doyan banget bikin berita-berita, kabar yang ehmmmm, belakangan itu hoax,” ucap Edy.

Singgung Mobil Esemka

Edy Mulyadi kembali mengungkit mobil Esemka yang pernah dipormosikan Jokowi dan digadang-gadang menjadi mobil nasional.

Jokowi, kata Edy, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa mobil Esemka sudah diperoduksi dan sudah dipesan 6.000 unit. Padahal, kapasitas produksinya cuma 200-300 unit per bulan.

Tak hanya itu, mobil Esemka yang dimaksud ternyata tidak ada. Pabriknya pun tidak diketahui di mana lokasinya.

“Itu barang gak ada bro. Esemka sampai sekarang sebiji juga gak ada bro. Pabriknya di mana? gak ada. Gudangnya di mana? Gak ada,” tegas Edy dalam video berjudul “Jika Hersubeno Arief Dipolisikan, Jokowi Jauh Lebih Layak Diperiksa” di kanal YouTube BANG EDY CHANNEL pada Sabtu (11/9).

“Kok bisa-bisanya dia bilang dipesan 6.000 unit, bisa-bisanya dia bilang diproduksi 200-300 (unit) per bulan. Ini kan hoax, ini kan kebohongan yang disebarluaskan,” sambung Edy Mulyadi.

Dikatakan Edy, dengan modal Esemka, Jokowi maju dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Bahkan, seorang Rizal Ramli pun mengapresiasi penuh, seorang Wali Kota Solo yang bisa membuat mobil nasional bermerk Esemka,” jelas Edy.

Dan akhirnya Rizal Ramli menyesal karena dia juga kena prank.

“Ini banyak banget kelakukan presiden kita yang menyebar hoax. Kenapa GBM tidak pernah melaporkan?,” tanya Edy.

Menurut Edy, Jokowi juga pernah berjanji jika jadi presiden dia akan stop impor beras, impor daging, impor buah, dan impor sayur. Faktanya, pemerintah masih terus melakukan impor.

“Bohong kan? Impor lagi impor lagi kan?,” cetus Edy Mulyadi.

Dikakatan Edy, belum lama ini beredar viral petani cabe merusak kebun cabenya karena marah pemerintah melakukan impor cabe saat petani sudah siap-siap panen. Akibatnya harga cabe anjlok.

“Kelakuan seperti ini (impor) berkali-kali dilakukan untuk beras, untuk buah yang lainnya,” bebernya.

“Coba GBM laporkan juga tuh Joko Widodo,” pinta Edy Mulyadi.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Ketua BEM UI Ajak Kampanyekan Pesan Warga Blitar yang Digelandang karena Bentangkan Poster ke Jokowi

Ketua BEM UI Ajak Kampanyekan Pesan Warga Blitar yang Digelandang karena Bentangkan Poster ke Jokowi
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra/Net

IDTODAY NEWS – Hanya karena sebuah poster bertuliskan “Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga yang wajar” yang dibentangkan saat Presiden Joko Widodo kunjungan kerja di Blitar, seorang warga setempat mendapat perlakuan represif.

Momen yang terjadi pada Selasa (7/9) tersebut dilakukan seorang warga pria saat Jokowi hendak berkunjung ke Makam Bung Karno (MBK). Pria bermasker batik itu membentangkan poster di pinggir jalan saat mobil RI 1 melaju dari Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar.

Tak lama setelah itu, pria berbaju hitam yang membentangkan poster itu digelandang Kabag Ops Polresta Blitar, Kompol Hari Sutrisno. Seorang polisi lainnya meremas poster bertuliskan “Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar”.

Kejadian ini mendapat respon banyak pihak, tak terkecuali dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra.

Melalui akun Twitternya, Leon mengkampanyekan suatu gerakan menggaungkan pesan poster warga Blitar yang ditangkap tersebut.

“Mari ramai-ramai lawan represifitas dengan bantu sebarkan pesan warga Blitar yang ditangkap ketika menyampaikan pendapat,” ujar Leon dalam akun Twitternya pada Rabu malam (8/9) sembari menuliskan pesan poster warga Blitar tersebut dengan huruf kapital.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

BEM UI: 76 Tahun Merdeka, Kebebasan Akademik Masih Dijajah, Nadiem Makarim Diam?

Nadiem Makarim
Poster yang dibuat BEM UI untuk mengkritik Nadiem Makarim/Repro

IDTODAY NEWS – Usia kemerdekaan Indonesia sudah menginjak usia 76 tahun, namun iklim kebebasan akademik terus diusik seiring masih maraknya pembungkaman dari pihak kampus terhadap para mahasiswa yang kritis.

Beberapa di antarannya terjadi pada BEM FH UNIB, MMU KBM UST, STAI Al-Amanah Jeneponto, dan LPM LIMAS FISIP UNSRI.

Atas dasar itu, BEM UI mendesak Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim untuk bersuara menyikapi pembungkaman kesadaran kritis di sejumlah civitas akademika di Tanah Air.

“Kasus-kasus ini bukanlah yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir jika tidak ada tindak nyata dari pemerintah, terutama Kemendikbudristek,” kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (20/8).

“Sayangnya, Pak Menteri masih belum melakukan tindakan apa pun setelah kejadian ini. Apakah Mendikbudristek masih akan diam?” imbuhnya menegaskan.

Dalam pernyataan sikap yang teranyar, BEM UI mencatat masih didapati para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air dikekang kebebasan berpendapatnya, hanya karena mengkritisi kebobrokan kampus.

Disebutkan, BEM FH UNIB mengkritik kampus, dibekukan. LPM LIMAS FISIP UNSRI, membuat karikatur ancaman skors, STAI Al-Amanah Jeneponto, membuat puisi drop-out.

MMU KBM UST, kritis terhadap UKT pada masa pandemi, diberhentikan.

Lalu, masih banyak rektor yang mengekang kebebasan berpendapat di dalam kampus dengan menyalahgunakan wewenangnya.

“Jadi, sampai kapan Kemendikbud akan diam?,” demikian Leon.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Disebut Langgar Prokes, PKS Bahas Soal The King of Lip Service

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Dok BPMI)

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut telah melanggar protokol kesehatan lantaran menyebabkan kerumunan massa saat membagikan sembako ke masyarakat beberapa waktu lalu.

Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengeluhkan dengan sikap kepala negara tersebut. Padahal Jokowi selalu mengajak masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan. Namun kenyataan ini sangat berbanding terbalik.

“Padahal dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi sering meminta kepada seluruh pihak untuk mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19, mulai dari PSBB sampai dengan PPKM,” ujar Nabil kepada wartawan, Sabtu (14/8).

Oleh sebab itu, Nabil mengatakan tidak aneh Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’. “Bagi kami, aksi Presiden Jokowi ini seolah mengkonfirmasi kebenaran dari julukan ‘The King of Lip Service’ yang beberapa waktu lalu diberikan oleh BEM UI,” katanya.

Karena itu, PKS meminta kepada Presiden Jokowi untuk menyudahi aksi-aksi seremonial yang tidak perlu seperti itu. Karena yang rakyat perlukan dari Presiden Jokowi dan pemerintah adalah keteladanan serta berbagai terobosan kebijakan yang mampu segera membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi Covid-19 ini. “Terutamanya adalah memulihkan kembali aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Nabil, jika terus berulang-ulang hal-hal yang kontroversial ini muncul dari pemerintah. Maka tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan serta kemampuan pemerintah dalam menangani pandemi ini akan semakin anjlok. “Dan tentunya ini akan menyulitkan kita semua,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambangi Terminal Grogol, Jakarta Barat pada Selasa (10/8). Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini, untuk membagikan sembako kepada warga. Namun karena tingginya antusias warga yang tidak sabaran mengantre hingga menyebabkan terjadinya kerumunan, bahkan terjadi dorong-dorongan.

Jokowi tiba sekitar pukul 16.12 WIB. Namun saat tiba, Jokowi tidak turun dari mobil yang ditumpanginya. Masyarakat pun hanya bisa melihat dari jauh sambil meneriaki memanggil-manggil namanya.

Saat Jokowi tiba, pembagian sembako sebenarnya berjalan kondusif. Mereka mengantre dengan menjaga jarak. Namun setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan lokasi, situasi tidak kondusif.

Terlihat mereka terlibat saling dorong, sampai ada beberapa warga yang terlihat terjepit di antara kerumunan massa. Alhasil protokol kesehatan jaga jarak pun terabaikan.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Stafsus Mensesneg Ikut-ikutan Kritik Mural Jokowi 404 NotFound, Cendikiawan NU Ini Akhirnya Bersuara

Stafsus Mensesneg Ikut-ikutan Kritik Mural Jokowi 404 NotFound, Cendikiawan NU Ini Akhirnya Bersuara
Mural Jokowi 404 Not Found di wilayah Tangerang Banten (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Mural mirip Presiden Jokowi yang dibubuhi tulisan “404: Not Found” di bagian mata heboh di medsos. Stafsus Mensesneg Faldo Maldini ikut mengomentari ini.

Akibat mural ini, muncul tagar baru di akun medsos Twitter. Nama tagarnya #Jokowi404NotFound.

Tagar #Jokowi404NotFound ini ramai dibahas warganet di media sosial Twitter, Sabtu (14/8).

Tagar tersebut berkaitan dengan adanya mural bergambar mirip Presiden Jokowi yang dibubuhi tulisan “404: Not Found” di bagian mata.

Pembahasan mengenai mural tersebut makin ramai saat turut dibahas oleh Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi, Faldo Maldini.

Baginya, mural tersebut melanggar hukum jika tidak mengantongi izin.

“Jadi, mural itu, enggak salah. Kalau ada izinnya. Kalau tidak, berarti melawan hukum, berarti sewenang-wenang,” jelas Faldo di akun Twitternya, Jumat (14/8).

“Makanya, kami keras. Ada hak orang lain yang dicederai, bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa ijin kita. orang yang mendukung kesewenang-wenangan, harus diingatkan,” katanya lagi.

Faldo Maldini juga menautkan sebuah berita mengenai salah satu pernyataannya yang dikutip salah satu media online nasional tentang kalau lapar beli makanan, bukan beli cat.

“Selamat pagi masyarakat. Mohon maaf ni, cuma saran saja. Ini cuma saran aja,” jelasnya lagi.

Sontak, unggahan mantan BEM UI ini dibanjiri komentar dari warganet. Banyak yang mengkritik apa yang disampaikan Faldo Maldini tak mencerminkan demokrasi.

“Kalau birokrat sudah sepuh seumuran Pak Moerdiono dulu bilang begini, bisa dimaklumilah. Tapi ini masih muda, kok ngomong begini, aneh banget. Is joining power quo a fast way to getting old?” ujar Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla.

Bahkan ada pula yang menyandingkan persoalan mural dengan keputusan pemerintah mengganti warna pesawat kepresidenan RI di tengah pandemi Covid-19.

“Faldo kritik graffiti semacam “Tuhan Aku Lapar” di Tangerang, lapar beli makan, dan bukan cat,” kata akun Lukman SImanjuntak.

“Faldo lupa kali ya, idolanya ganti cat pesawat dengan biaya miliaran, bukannya memastikan rakyat tidak kelaparan,” kritiknya lagi.

Kini, mural yang berada di Tangerang dihapus oleh aparat gabungan setempat.

Gambar tersebut memperlihatkan gambar wajah mirip dengan Jokowi yang dibubuhi tulisan “404: Not Found” di bagian kedua mata.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Gaduh #Jokowi404NotFound, Faldo Maldini Jadi Bulan-bulanan Warganet

Faldo Maldini
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi, Faldo Maldini/Net

IDTODAY NEWS – Tagar #Jokowi404NotFound ramai dibahas warganet di media sosial Twitter Sabtu (14/8). Tagar tersebut berkaitan dengan adanya mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo yang dibubuhi tulisan “404: Not Found” di bagian mata.

Pembahasan mengenai mural tersebut makin ramai saat turut dibahas oleh Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi, Faldo Maldini. Baginya, mural tersebut melanggar hukum jika tidak mengantongi izin.

“Jadi, mural itu, enggak salah. Kalau ada izinnya. Kalau tidak, berarti melawan hukum, berarti sewenang-wenang. Makanya, kami keras. Ada hak orang lain yang dicederai, bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa ijin kita. orang yang mendukung kesewenang-wenangan, harus diingatkan,” kata Faldo di akun Twitternya, Jumat (14/8).

Sontak, unggahan mantan BEM UI ini dibanjiri komentar dari warganet. Banyak yang mengkritik apa yang disampaikan Faldo tak mencerminkan demokrasi.

“Kalau birokrat sudah sepuh seumuran Pak Moerdiono dulu bilang begini, bisa dimaklumilah. Tapi ini masih muda, kok ngomong begini, aneh banget. Is joining power quo a fast way to getting old?” ujar Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla.

Bahkan ada pula yang menyandingkan persoalan mural dengan keputusan pemerintah mengganti warna pesawat kepresidenan RI di tengah pandemi Covid-19.

“Faldo kritik graffiti semacam “Tuhan Aku Lapar” di Tangerang, lapar beli makan, dan bukan cat, katanya. Faldo lupa kali ya, idolanya ganti cat pesawat dengan biaya miliaran, bukannya memastikan rakyat tidak kelaparan,” kritik akun Lukman SImanjuntak.

Kini, mural yang berada di Tangerang dihapus oleh aparat gabungan setempat. Gambar tersebut memperlihatkan gambar wajah mirip dengan Jokowi yang dibubuhi tulisan “404: Not Found” di bagian kedua mata.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Pembungkaman di dalam Kampus Kembali Terjadi, BEM UI Minta Nadiem Makarim Tidak Diam

Pembungkaman di dalam Kampus Kembali Terjadi, BEM UI Minta Nadiem Makarim Tidak Diam
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Leon Alvinda Putra/Net

IDTODAY NEWS – Pembungkaman di dalam kampus kembali terjadi di negeri ini. Mulai dari pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hingga penghentian jabatan ketua mahasiswa.

Begitu kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Leon Alvinda Putra menyikapi sejumlah fenomena yang terjadi di berbagai kampus di tanah air.

Di mana beberapa waktu lalu, Leon cs juga sempat dipanggil pihak rektorat UI usai BEM UI meramaikan meme Jokowi King of Lip Service.

Kali ini, Leon menyinggung pembekuan pengurus BEM FH Univ Bengkulu karena mengkritik birokrasi kampus, penghentian jabatan ketua MMU-KBM Univ Sarjanawiyata Tamansiswa karena melakukan protes uang kuliah tunggal (UKT) di tengah pandemi, hingga ancaman skorsing kepada kawan-kawan pers mahasiswa di FISIP Unsri karena membuat karikatur yang mengkritik kebijakan UKT di tengah pandemi.

Dalam kicauan yang disampaikan lewat Twitter, Rabu (11/8) itu, Leon turut menyertakan Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) tentang Pemberhentian Ketua MMU-KBMUST Masa Bakti Tahun 2021, rilis dari LPM LIMAS FISIP Universitas Sriwijaya, dan kronolologi yang terjadi di STAI Al Amanah Jeneponto.

“Ini merupakan lanjutan dari kasus-kasus represif yang menyerang teman-teman mahasiswa. Kampus merdeka katanya, merdeka merepresi?” kata Leon.

Dia mengurai bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, aliansi BEM sudah melakukan aksi dan membawa kajian serta rekomendasi untuk Kemendikbud-Ristek terkait kasus-kasus ini.

Namun saat perwakilan ingin audiensi, massa aksi yang di luar justru ditangkap oleh polisi.

Terakhir, Leon juga menyoroti kasus mahasiswa STAI Al-Amanah Jeneponto yang dikeluarkan karena membuat puisi.

Leon meminta pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tidak diam mengatasi masalah ini. Janji kampus merdeka harus benar-benar terwujud nyata.

“Sampai kapan pemerintah diam saja? Pak Nadiem, tidak sempurnalah merdeka belajar yang bapak canangkan kalau tidak ada kemerdekaan menyampaikan kritik di dalam kampus itu sendiri,” tutupnya.

Sumber: rmol.id