Kategori
Teknologi

Hacker China Diduga Retas 10 Jaringan Internal Kementerian Indonesia, Termasuk BIN

IDTODAY NEWS – Hacker China dilaporkan telah berhasil meretas jaringan internal setidaknya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, hingga saat ini belum tahu tujuan dan kerugian yang ditimbulkan dari aksi peretasan ini.

Dugaan peretasan 10 jaringan internal kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia ini terungkap dari laporan organisasi non-profit yang konsen terhadap keamanan siber, Insikt Group. Dikutip The Record yang mempublikasi laporan tersebut, tim peneliti telah melihat peretasan terjadi sejak bulan April lalu.

Menurut laporan tersebut, peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok hacker China yang dikenal dengan banyak aksi spionase yang menargetkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tim peneliti Insikt Group mendeteksi malware PlugX yang dioperasikan oleh grup Mustang Panda menggunakan server command and control (C&C) untuk berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, hacker dapat mengendalikan sistem yang disusupi oleh malware dan menerima data curian dari jaringan target.

Sistem yang menjalankan malware dan berkomunikasi ke server C&C berbasis internet dapat mengekstrak data penting dari target, seperti menangkap password pengguna dan juga dapat melakukan lebih banyak kerusakan. Laporan ini tak menyebutkan dengan jelas metode pengiriman malware ke jaringan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah diperingatkan aksi peretasan

Peneliti Insikt Group dikabarkan sudah memberi tahu pihak berwenang di Indonesia tentang peretasan tersebut pada Juni dan Juli 2021. Namun, tim peneliti tidak menerima tanggapan atas laporan tersebut.

Di sisi lain, salah satu sumber yang akrab dengan penyelidikan mengatakan kepada The Record, bahwa pada bulan Agustus lalu pihak otoritas Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi.

Meski begitu, beberapa hari kemudian, peneliti Insikt mengkonfirmasi bahwa host di dalam jaringan pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda.

The Record telah meminta tanggapan kepada BIN yang menjadi salah satu target peretasan pada Juli dan Agustus lalu, namun tidak membalas permintaan tersebut. kumparan juga sudah menghubungi BIN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tapi hingga berita ini tayang belum ada tanggapan.

Sumber: kumparan.com

Kategori
Politik

BIN Jelaskan soal Menyusup ke Taliban, Fadli: Tak Boleh Gegabah Bicara ke Publik

IDTODAY NEWS – Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan istilah ‘menyusup’ yang disebutnya. Wawan sempat mengatakan bahwa pihaknya menyusup ke kelompok perlawan termasuk Taliban.

“Menyusup dalam arti berkomunikasi. Bukan menyusup dalam artian infiltrasi gitu. Jadi kan itu dalam acara diskusi gitu, jadi kan bahasa lisan beda dengan bahasa tulisan ya. Jadi maksudnya bukan menyusup dalam arti definitif ya,” kata Wawan kepada wartawan, Kamis (2/9).

Penjelasan Wawan tersebut mendapat tanggapan dari politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli meminta Wawan untuk tidak mengelak.

“Jangan ngeleslah, bilang saja salah. Menyusup itu infiltrasi, berkomunikasi itu ‘ngobrol’,” kata Fadli seperti dilihat di akun Twitternya yang menanggapi artikel soal BIN, Jumat (3/9).

Fadli mengatakan bahwa BIN tidak boleh gegabah saat bicara ke publik. Fadli juga mempertanyakan dengan siapa BIN berbicara dengan pihak Taliban.

“BIN tak boleh gegabah bicara ke publik. Jadi ‘ngobrol’ dengan siapa di Taliban?” lanjut Fadli.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

BIN Sebut Menyusup ke Taliban Maksudnya Berkomunikasi, Fadli Zon: Jangan Ngeleslah!

IDTODAY NEWS – Pernyataan Badan Intelijen Negera (BIN) menyusup ke Taliban yang sempat disampaikan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto dalam sebuah diskusi virtual, akhirnya diluruskan.

Wawan menjelaskan bahwa istilah “menyusup” yang dia pakai bukan bermakna harfiah “infiltrasi”. Adapun makna yang hendak disampaikan adalah berkomunikasi.

“Jadi kan itu dalam acara diskusi gitu, jadi kan bahasa lisan beda dengan bahasa tulisan ya. Jadi maksudnya bukan menyusup dalam arti definitif ya,” kata Wawan kepada wartawan, Kamis (2/9).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang turut menyoroti polemik ini meminta Wawan untuk jujur dan tidak berkilah.

“Jangan ngeleslah, bilang saja salah,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu.

Fadli Zon mengurai bahwa “menyusup” dan “berkomunikasi” memiliki makna yang berbeda jauh. “Menyusup” bisa diartikan sebagai “infiltrasi”, sementara berkomunikasi makna sederhananya “ngobrol”.

Selain menjelaskan mengenai perbedaan makna kata yang jauh, Fadli Zon juga mengingatkan kepada para pegawai BIN untuk tidak gegabah berbicara di ruang publik.

“Jadi “ngobrol” dengan siapa di Taliban?” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Pertahanan

Agar Tak Berdampak ke Indonesia, BIN Menyusup ke Taliban

IDTODAY NEWS – Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap selama ini telah melakukan operasi penyusupan ke sejumlah kelompok di berbagai negara, termasuk Taliban di Afghanistan. Tujuannya, agar tidak melebar hingga ke Indonesia.

Demikian dikatakan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto saat menjadi pembicara diskusi yang digelar Partai Gelora, Rabu (1/9).

“Maka sebelum perang terjadi maka kita perkuat ini diplomasi dari seluruh elemen. Kita menyusup ke seluruh kelompok-kelompok perlawanan, termasuk Taliban sendiri,” kata Wawan.

Selain Taliban, Wawan enggan mengungkap kelompok-kelompok perlawanan mana saja yang ada di negara lain telah disusupi oleh BIN. Dia hanya menegaskan bahwa, Indonesia tak ingin terjadi perpecahan yang berdampak pada gangguan stabilitas keamanan.

Terlebih, tak sedikit warga Indonesia yang terpancing ketika melihat kondisi Timur Tengah yang kerap kali bergejolak. Itu terjadi karena merasa ada ikatan religi yang sama.

“Sekarang kita bergerak menyusupkan teman-teman kita kepada kubu lawan-lawan itu di berbagai negara. Untuk apa? Untuk bareng-bareng menjaga,” kata dia.

Disisi lain, kata Wawan, BIN juga telah melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap jaringan teroris di Indonesia yang memiliki kedekatan ideologi dengan Taliban.

“BIN bersama jajaran intelijen melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat deteksi dini dan cegah dini terutama kepada kelompok teroris yang memiliki kedekatan ideologis dan jaringan dengan Taliban,” pungkas Wawan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Presiden Jokowi: Vaksinasi Door To Door BIN Bukti Pemerintah Hadir di Masyarakat

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi pelajar dan door to door yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) di Madiun, Jawa Timur. Jokowi hadir didampingi Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

Dalam rangkaian itu, Jokowi meninjau program vaksinasi untuk pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun.

Kemudian, Jokowi bertolak ke Gang Kampung Pesilat untuk meninjau vaksinasi Covid-19 secara door to door.

“Hari ini saya melihat, meninjau vaksinasi baik yang di sekolah-sekolah maupun door to door yang dilaksanakan oleh BIN,” ujar Jokowi di Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8).

“Utamanya saya sangat mengapresiasi program door to door ini,” sambungnya.

Jokowi pun tidak ragu memberikan pujian pada terobosan vaksinasi door to door yang digelar BIN. Dengan cara itu, kata kepala negara, pemerintah hadir langsung memberikan vaksinasi ke rumah-rumah dan perkampungan warga.

“Karena adalah jemput bola, mendatangi masyarakat datang ke kampung dan langsung divaksin di rumah masing-masing,” ucapnya.

Dia pun berharap program ini dapat terus berjalan. Tak hanya hari ini, tetapi juga di kemudian hari.

“Kita harapkan dari program yang dilakukan BIN ini betul-betul bisa berjalan dan baik. Tidak hanya di provinsi yang telah di laksanakan pada hari ini, tetapi juga di hari yang akan datang dilakukan,” kata dia.

Dalam kegiatan ini, BIN turut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Para murid yang mengikuti vaksinasi pelajar menerima vitamin, sementara masyarakat umum yang divaksin secara door to door menerima paket sembako.

BIN menggelar vaksinasi pelajar dan door to door secara serentak di 10 provinsi dengan total 50.000 dosis. Selain di Jawa Timur, sembilan provinsi lainnya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Label “Kelompok Tidak Murni” Pada Aksi “Jokowi End Game” Indikasi Rezim Jokowi Anti Kritik

IDTODAY NEWS – Pemerintahan Joko Widodo seharusnya tidak mendelegitimasi sebuah aksi demonstrasi, termasuk seruan aksi nasional “Jokowi End Game” yang direncanakan dilakukan Sabtu (24/7) kemarin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sepatutnya pemerintah menghormati hak publik untuk menyampaikan kritik.

Kata Dedi, salah satu bentuk kritik adalah demonstrasi.

Dedi mengingatkan, pemerintah harus merespons dengan mengakomodir setiap kritik yang muncul di masyarakat.

“Demonstrasi dengan motif apapun, pemerintah tidak elok mendelegitimasi, tetap saja itu hak publik, pemerintah tetap wajib mengakomodir,” demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/7).

Pandangan Dedi, respons Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut ada “kelompok tidak Murni di balik gerakan “Jokowi End Game” terlalu berlebihan.

Sikap Mahfud MD, mengindikasikan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adaah rezim anti kritik.

Bahkan, Dedi melihat mulai ada kecenderungan bahwa sistem demokrasi yang di anut Indonesia mengarah ke keropos.

“Statemen Mahfud MD terlalu berlebihan, mengindikasi rezim anti kritik. Ada semacam kekeroposan Demokrasi,” demikian kata Dedi.

Menko Polhukam Mahfud MD menuding seruan aksi nasional bertema “Jokowi End Game” yang ramai di media sosial ditunggangi oleh kelompok yang tidak murni yang beniat memanfaatkan situasi.

“Ada kelompok murni dan ada kelompok tidak murni yang masalahnya itu hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi,” ucap Mahfud dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan, melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7).

Aparat kepolisian sendiri telah mengerahkan lebih dari tiga ribu aparat untuk mengamankan rencana aksi nasional tersebut.

Ternyata, aksi nasional “Jokowi End Game” tidak dilakukan. Padahal dari patroli Siber selama 24 jam penuh, BIN mengklaim ada indikasi gerakan “Jokowi End Game” disinyalir dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menurunkan Joko Widodo dari tahta Presiden.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Patroli Siber 24 Jam, BIN Temukan Narasi Penolakan PPKM Terindikasi Digunakan Turunkan Presiden Jokowi

IDTODAY NEWS – Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku secara aktif melaksanakan patroli siber selama 24 jam penuh setiap harinya.

Patroli itu bertujuan untuk mencermati dinamika penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19), termasuk gejolak masyarakat terhadap kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“BIN juga aktif melaksanakan patroli siber selama 24 Jam, setiap hari selama seminggu dalam rangka mencermati aspirasi maupun berbagai narasi yang berkembang di ranah siber,” ujar Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/7).

Temuan BIN kata Wawan, demonstrasi di era pandemi termasuk demonstrasi Jokowi End Game merupakan salah satu narasi yang dikembangkan di media sosial.

Dalam poster ajak demonstrasi yang ditemukan BIN kata Wawan, dibuat oleh provokator dengan sengaja mencatut logo-logo perusahaan e-commerce untuk menarik massa yang lebih banyak.

“Faktanya perusahaan-perusahaan tersebut maupun komunitas ojol menyebut rencana aksi tersebut adalah bagian dari kabar bohong,” kata Wawan.

Sementara itu, pengamanan tetap dilakukan guna mencegah secara dini dan mendeteksi dini dari segala kemungkinan provokasi lanjutan di lapangan.

Hal itu kata Wawan, dilakukan sebagai antisipasi guna mencegah klaster baru Covid-19.

“PPKM merupakan kebijakan Pemerintah yang dibuat untuk menekan kasus baru Covid-19 sekaligus mengurangi beban rumah sakit yang semakin berat. Oleh sebab itu, rakyat diminta untuk bersabar, mematuhi kebijakan yang telah dibuat, dan menerapkan prokes secara ketat,” jelas Wawan.

BIN masih kata Wawan, tidak memungkiri bahwa kebijakan PPKM membuat masyarakat lebih susah bergerak, sehingga ada sebagian masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Namun demikian sambung Wawan, penyampaian aspirasi melalui aksi turun ke jalan rentan menciptakan klaster baru Covid-19 seiring munculnya varian delta yang lebih infeksius.

“Selain itu, narasi penolakan PPKM juga terindikasi digunakan untuk menyudutkan pemerintah oleh kelompok kepentingan hingga ajakan untuk menurunkan Presiden Jokowi,” terang Wawan.

Sumber: rmol.id