Tag: Budi Gunadi Sadikin

Kategori
Politik

Komisi IX Minta 3 Ribu Orang Positif Covid-19 yang Masih Berkeliaran Ditelusuri

Rahmad Handoyo
Rahmad Handoyo/Net

IDTODAY NEWS – Kasus konfirmasi positif Covid-19 yang secara perlahan dilaporkan melandai bukan berarti masyarakat bisa abai pada penerapan protokol kesehatan.

Apalagi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa aplikasi PeduliLindungi telah mendeteksi ada masyarakat yang berkeliaran meski dalam keadaan positif Covid-19.

Tercatat ada 3.830 orang yang terdeteksi positif Covid-19 masih berkeliaran di ruang publik.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, fakta yang disampaikan Menkes Budi adalah hal memprihatinkan di tengah momentum penurunan kasus positif.

“Ini sangat memprihatinkan dan merisaukan terhadap fakta temuan adanya 3 ribu orang yang tertangkap sistem orang yang positif berkeliaran di mal,” ujar Rahmad Handoyo kepada wartawan, Selasa (14/9).

Rahmad berharap ada penelusuran atau tracing pada aktivitas orang positif Covid-19 yang masih nekad berkeliaran di ruang publik.

“Fakta ini harus ditelusuri, didalami, dan ada kontrol yang lebih terhadap sistem yang saat ini berjalan,” tekannya.

Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Senin kemarin (13/9), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan masif dari implementasi aplikasi PeduliLindungi.

Budi menyebutkan, sudah ada 29 juta yang terdaftar di aplikasi tersebut. Hanya saja, dia dikejutkan di antara itu ada 3.830 orang yang terdeteksi positif Covid-19 masih berkeliaran di ruang publik.

“Kita bisa lihat surprisingly tetep aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam, hitam itu artinya positif Covid-19 tapi masih jalan-jalan,” kata Budi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Mardani Ali Sera
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera/Net

IDTODAY NEWS – Rilis terbaru Survei & Polling Indonesia (SPIN) yang menempatkan Presiden Joko Widodo di urutan ketiga sebagai pejabat tinggi negara paling menitikberatkan pada penanganan pandemi Covid-19 dinilai wajar.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, sebagai seorang kepala negara, konsentrasi Jokowi tidak hanya terpaku pada penanganan pandemi, melainkan banyak persoalan bangsa. Yang menjadi pertanyaan justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menempati urutan kedua.

“Pak Jokowi urutan ketiga wajar, karena banyak mendelegasikan pada para Menteri. Menkes tinggi wajar karena domain kerjanya. Menhan tinggi? Jadi pertanyaan,” kata Mardani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (9/9).

Menurutnya, agak aneh Prabowo menempati urutan kedua, sebab Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang justru paling tampil dalam penanganan Covid-19 ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Menhan tinggi jadi pertanyaan, padahal Pak LBP justru yang sering muncul,” demikian Mardani.

Presiden Joko Widodo menempati urutan ketiga sebagai pejabat tinggi negara yang dinilai oleh publik paling menitikberatkan pada penanganan pandemi Covid-19. Sementara, urutan pertama justru ditempati oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan urutan kedua Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Hal itu terpotret dalam rilis survei terbaru Lembaga survei dari Survei & Polling Indonesia (SPIN) bertajuk “Elektabilitas Tokoh Pemilu 2024” dengan quisioner “Sebutkan siapa pejabat publik yang paling menitikberatkan pengendalian Covid-19”.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memeroleh 10,7 persen, Prabowo Subianto dianggap oleh responden sebagai sosok yang dipersepsikan oleh 9,9 persen pro kebijakan terhadap penanganan pandemi Covid 19 (kesehatan).

“Joko Widodo berada di posisi ketiga dengan perolehan sebesar 9,6 persen,” ujar Direktur SPIN, Igor Dirgantara saat memaparkan hasil surveinya pada Rabu siang (7/9).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Joman Sebut Akhir Bulan Ini Jokowi Reshuffle Kabinet, Menteri Suka Berpesta Bakal Diganti?

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. [Foto Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden]

IDTODAY NEWS – Ketua Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, menyampaikan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada akhir September 2021 ini. Menurutnya, informasi tersebut sudah pihaknya dengar.

“Ya ini kan enggak lama lagi reshuffle nih. Ini kalau nggak akhir bulan ini (September), Oktober,” kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).

“Iya ada info kita ini A1 lah kita nggak mungkin sebutin,” sambungnya.

Menurutnya, perombakan kabinet memang diperlukan Jokowi kekinian. Jika tidak, kata dia, Jokowi sebagai kepala negara akan tersandera oleh para menteri-menterinya.

“Karena ini kalau tidak reshuffle presiden akan disandera oleh para brutus-brutus di lingkaran nya karena kita lihat beberapa menteri-menterinya lagi asyik berpesta menikmati kekuasaan. Dan kita sudah ingatkan pesta itu selalu ada akhirnya. Jangan sering berpesta pak menteri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Immanuel mengatakan, sebagai pendukung Jokowi melakukan pemantauan 24 jam terhadap kinerja-kinerja para menteri di kabinet.

Immanuel pun menyebutkan sejumlah nama-nama menteri yang layak untuk direshuffle oleh Jokowi diantaranya seperti Mensesneg Pratikno, Menteri Perdagangan M Lutfi, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Karena kita lihat diantara semua menteri kinerjanya sangat tidak memuaskan dan di luar ekspetasi presiden. Walaupun pada akhirnya soal reshuffle itu hak prerogatif presiden,” tandasnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Data Presiden Juga Bocor di Aplikasi PeduliLindungi, Menkes Sebut Semua Data Pejabat Sudah Ditutup

Data Presiden Juga Bocor di Aplikasi PeduliLindungi, Menkes Sebut Semua Data Pejabat Sudah Ditutup
Pencuri data aplikasi PeduliLindungi. (Foto: pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Lewat aplikasi PeduliLindungi tiba-tiba NIK dan data sertivikat vaksin presiden Jokowi bocor.

Kebocoran NIK dan sertifikat vaksin orang nomor satu di Indonesia itu pun sudah ramai diperbincangkan di media sosial.

Menkes Budi Gunadi Sadikin yang selaku bertanggung jawab terhadap data sertifikat vaksin termasuk data presiden itu langsung menutip sementara semua data pejabat.

“Memang tadi malam kita dapat info mengenai maslah ini. Sekarang sudah dirapikan sehingga data semua pejabat ditutup,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).

Budi mengungkapkan, memang awalnya ada beberapa pejabat yang no NIKnya sudah lebih dulu tersebar di kalangan masyarakat.

Namun untuk mengatisipasi hal yang tidak diinginkan, maka pihaknya tetap menutup data para pejabat tersebut.

“Sekarang kan juga pejabat banyak NILnya tersebar di luar. Nah sekarang kita juga mulai tutup beberap pejabat yang sensitif. Karena memang data pribadinya terbuka itu akan kita tutup,” tuturnya.

Seperti diketahui, nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo beredar di dunia maya.

Informasi itu menjadi perbincangan warganet karena menampilkan NIK secara lengkap, yakni 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.

Data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan hal tersebut. Dia berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa,” kata dia saat dikonfirmasi pada Jumat (2/9/2021).

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Sufmi Dasco Singgung Penyelesaian UU Perlindungan Data Pribadi

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Sufmi Dasco Singgung Penyelesaian UU Perlindungan Data Pribadi
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/Net

IDTODAY NEWS – Kebocoran data sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi menjadi perhatian Pimpinan DPR RI. Terkini, sertifikat vaksin yang bocor dan ramai diperbincangkan adalah milik Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan aplikasi PeduliLindungi yang menginput data vaksinasi itu memang sudah ramai dikeluhkan masyarakat.

“Ya memang banyak keluhan yang kita terima, di situs PeduliLindungi,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen DPR, Jakarta, Jumat (3/9).

Dasco mengatakan, memang sudah ada komitmen dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan data maupun aplikasi PeduliLindungi.

Namun, lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, untuk mencegah kebocoran data maka perlu dibuat payung hukum. Kata Dasco, perlu segera diselesaikan dan disahkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Sudah beberapa kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Sehingga hal-hal seperti ini yang paling terakhir sertifikat vaksin Pak Jokowi kemudian beredar di media sosial,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Wajib Baca! Luhut Tegaskan Mulai Tahun Depan Tak Ada Lagi Vaksin Gratis Bagi Golongan Orang Ini

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut B Pandjaitan. Zoom /Inkana Putri

IDTODAY NEWS – Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa mulai tahun depan alias 2022, tak ada lagi vaksin gratis bagi golongan orang tertentu.

Seperti diketahui, untuk saat ini vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh kalangan masyarakat.

Namun, pada tahun 2022 mendatang, masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi tidak bisa lagi menerima vaksin secara gratis.

Adapun keputusan tersebut disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Expo Alkes 2021 pada Senin kemarin, 30 Agustus 2021.

“Tahun depan kita tidak mau lagi memvaksin orang-orang yang kelas mengengah atas, yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 juta,” ujar Luhut, dikutip terkini.id dari Kontan via Sosok pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Menurut Luhut, saat ini masyarakat kelas menengah yang disebutnya aman secara ekonomi, yaitu sebanyak 52 juta orang dan ia yakin jumlah itu akan terus berkembang di masa depan.

Sebelum Luhut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga sempat menyampaikan rencana vaksin mandiri saat rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Budi mengatakan bahwa Pemerintah hanya akan membiayai vaksinasi bagi masyarakat tidak mampu.

“Diskusi dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa ke depan kemungkinan yang dibayari negara hanya penerima bantuan iuran (PBI) saja,” jelasnya.

Sementara itu, saat ini Pemerintah sedang mengejar target vaksinasi agar mencapai 208,26 juta orang.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Deddy Corbuzier Akui Belum Divaksin, Menkes Budi: Astagfirullah

Deddy Corbuzier
Deddy Corbuzier. (Foto: terkini.id)

IDTODAY NEWS – Host Program Podcast Close the Door Deddy Corbuzier kembali hadir di akun pribadinya setelah pulih dari badai sitokin. Dia sebelumnya sakit hingga dua pekan lantaran terinfeksi COVID-19.

Ayah satu anak itu, kali ini membahas pengalamannya dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam podcast yang tayang siang ini, Rabu 5 Agustus 2021.

Menariknya, dalam video bertajuk ‘Ya Saya Jujur Tidak Vaksin!! Ayo Kita Debat!! Budi Sadikin’ itu, Deddy menyampaikan alasan dirinya belum divaksin.

“Saya bantu Menkes waktu itu, bantu dorong vaksinasi untuk manula, tapi saya belum divaksin,” ucap Deddy.

“Jadi belum divaksin?” tanya Menkes Budi.

“Belum,” jawab Deddy.

“Astagfirullah. Orang Jakarta tuh sudah divaksin 109 persen, kecuali Deddy Corbuzier,” kata Budi Gunadi.

“Saya (warga) Tangerang Selatan pak,” balas Deddy.

Sambil guyon, Deddy mengatakan kepada Budi sebenarnya sudah ‘divaksin’, tapi divaksin oleh varian Delta. Salah satu varian penyebab COVID-19 yang mendominasi penularan di Indonesia saat ini.

“Saya sudah sembuh, Pak. Saya sudah vaksin Delta,” ujar Deddy sambil bergurau dengan Budi Sadikin dalam unggahan terbarunya di Youtube pada Rabu 25 Agustus 2021.

Mendengar cerita Deddy, Menkes menyampaikan bahwa varian Delta memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat. “Dan, memburuknya jauh lebih cepat,” kata Budi.

Sebelumnya, Deddy sempat dinyatakan positif COVID-19 setelah mengurus keluarganya yang terinfeksi virus Corona. Setelah dinyatakan negatif, Deddy justru mengalami demam tinggi dan vertigo.

“Saya merasa saya sehat, kalau kena ya sudah. Dalam waktu tiga hari, saya dinyatakan negatif,” ujar Deddy dikutip via liputan6.

Menkes Budi pun menjelaskan, swab antigen yang dilakukan Deddy setelah terinfeksi COVID-19 memang memiliki potensi hasil yang tidak akurat. Meskipun Deddy melakukan swab antigen hingga 3 kali.

“Memang antigen itu false positive-nya hampir gak ada, jadi positif sudah pasti positif. Tapi false negative-nya besar, jadi kalau negatif memang harus di cek dengan PCR,” ujar Menkes Budi.

Deddy menjelaskan, seminggu setelah dinyatakan negatif COVID-19 ia mengalami demam tinggi. Padahal sebelumnya, Deddy mengira tidak akan ada gejala apapun yang muncul.

“Tiba-tiba panas saya 41 derajat Celsius dalam satu hari. Pas cek CT Thorax, ternyata GGO 30 persen. Besoknya lebih parah,” ujar Deddy.

Dilansir Medical News Today, GGO merupakan kondisi abnormalitas pada paru-paru seseorang yang ditandai adanya area berwarna abu-abu pada hasil rontgen atau CT scan paru.

Kerusakan pada paru-paru Deddy pun bertambah parah hingga mencapai 60 persen keesokan harinya. Pada saat itu dokter mengatakan bahwa kondisi Deddy Corbuzier tengah dalam badai sitokin.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan, dengan kondisi paru-paru yang mengalami kerusakan tersebut pun, saturasi Deddy masih berada pada angka 95.

“Dokter bilang kayaknya cadangan oksigen di tubuhnya banyak. Karena olahraga, banyak latihan, tidak ada komorbid, ternyata nolong,” ujar Deddy.

Sumber: terkini.id