Tag: China

Kategori
Ekonomi

Kejar Target Dua Juta Wisatawan, Korea Selatan Bebaskan Biaya Visa untuk Turis China

Kejar Target Dua Juta Wisatawan, Korea Selatan Bebaskan Biaya Visa untuk Turis China
Turis China tiba di Korea Selatan/Net

Dalam upaya menarik lebih banyak wisatawan, Kementerian Keuangan Korea Selatan mengumumkan pada Senin (4/9) bahwa pihaknya berencana menghapus biaya visa bagi wisatawan China hingga akhir tahun ini.

Yonhap melaporkan, langkah terbaru dilakukan demi menarik 1,5 juta wisatawan China tambahan pada paruh kedua, dengan target mencapai 2 juta wisatawan sepanjang tahun 2023.

Angka tersebut diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan 0,16 poin persentase pada produk domestik bruto Korea Selatan.

Upaya lain untuk menarik jumlah wisatawan, Korsel juga telah membuka dua pusat visa tambahan di China, sehingga total jumlah kantor tersebut menjadi tujuh.

Korea Selatan juga akan secara proaktif menyetujui penerbangan tambahan antara kedua negara.

Pada bulan Agustus, jumlah penerbangan mingguan antara Korea Selatan dan China mencapai 697, yaitu sekitar 63,4 persen dari jumlah penerbangan pada tahun 2019, sebelum pandemi Cobod-19.

Langkah terbaru datang tiga minggu setelah otoritas pariwisata China mengumumkan keputusan untuk mencabut larangan tur kelompok ke Korea Selatan, mengakhiri jeda enam tahun yang disebabkan oleh keretakan hubungan menyusul penempatan sistem pertahanan AS di Korea Selatan.

Sumber : Rmol 

Kategori
Dunia

ASEAN Pecah, Malaysia Konsolidasi dengan China Soal Pakta AUKUS

Hishammuddin Hussein
Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein/Net

IDTODAY NEWS – Pandangan negara-negara ASEAN terhadap pakta AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat cukup terpecah belah. Malaysia dan Indonesia menjadi dua negara yang cukup vokal menyatakan keprihatinannya.

Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan ia akan melakukan kunjungan singkat ke China dan membahas respon Beijing terhadap pakta yang akan membuat Australia mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir itu.

“Kita perlu mendapatkan pandangan kepemimpinan, khususnya pertahanan China, tentang apa yang mereka pikirkan tentang AUKUS dan apa tindakan mereka,” kata Hishammuddin kepada parlemen pada Rabu (22/9), seperti dimuat Radio Free Asia.

“Saya berencana untuk segera melakukan kunjungan kerja singkat ke China,” tambahnya.

Hishammuddin mengatakan pihaknya melangkah dengan hati-hati untuk mencoba dan menyeimbangkan “dua kekuatan utama” dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

“Kekuatan kita bukan saat kita sendiri, kekuatan kita saat 10 negara anggota ASEAN bersatu untuk memastikan posisi dan keamanan kawasan tetap terjaga,” kata Hishammuddin.

Malaysia sendiri telah menyatakan kegelisahannya jika AUKUS bisa memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan, yang akan berdampak pada ketegangan Laut China Selatan.

Sementara itu, Singapura dan Filipina telah menyatakan dukungan. Mereka menyebut AUKUS dapat membantu memulihkan ketidakseimbangan dan mengarah pada stabilitas di kawasan.

Menurut analis urusan Asia Tenggara, Richard Heydarian, pakta AUKUS telah mengekspos perpecahan di ASEAN.

“Kesepakatan AUKUS telah dengan jelas menunjukkan bahwa TIDAK ADA posisi ASEAN. Ini bukan wilayah monolitik, dengan Indonesia dan Malaysia dapat diduga melemparkan kepura-puraan netral, Vietnam (dan kemungkinan juga Singapura) diam-diam menyambutnya, dan Filipina secara terbuka mendukungnya,” jelasnya.

Sementara itu, snalis regional lainnya, Oh Ei Sun, mengatakan Malaysia lebih memilih untuk mempertahankan hubungan kerja strategis dengan Beijing, terlepas dari seringnya China menyerang apa yang dianggap Malaysia sebagai perairan teritorialnya di Laut China Selatan.

“Malaysia akan semakin harus memikirkan kembali posisinya di persimpangan antara AUKUS dan China yang semakin tegas, khususnya di LCS,” terang Oh.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Mantan Menkominfo: Bukan Tidak Suka Indonesia-China Mesra, Tapi Jangan Ada di Bawah Pengaruh Satu Negara

Mantan Menkominfo: Bukan Tidak Suka Indonesia-China Mesra, Tapi Jangan Ada di Bawah Pengaruh Satu Negara
Politisi PKS, Tifatul Sembiring/Net

IDTODAY NEWS – Pernyataan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bahwa ada kelompok yang tidak suka dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan mesra dengan China di berbagai sektor mendapat respons dari politisi PKS, Tifatul Sembiring.

Menurutnya. kelompok yang dimaksud bukan tidak suka dengan hubungan mesra Indonesia dan China. Melainkan ingin mengingatkan bahwa Indonesia masih berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

“Bukan tak suka, bang. Sifat politik LN kita kan bebas aktif. Jadi boleh dg negara manapun, TAPI jangan dibawah pengaruh satu negara saja,” ujarnya dalam lewat akun Twitter pribadi, Kamis pagi (23/9).

Menurutnya, selama untuk kebaikan bangsa dan negara, semua pasti akan didukung oleh rakyat.

Sementara yang terjadi selama ini, rakyat protes lantaran tenaga kerja asing (TKA) asal China terus berdatangan, sementara di satu sisi orang Indonesia banyak yang menganggur.

“Yg sering diprotes itu kan soal TKA China dtg ber duyun2. Orang kita nganggur,” tegas mantan menkominfo itu.

TB Hasanuddin sempat mengurai bahwa ada kelompok yang tidak suka dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan mesra dengan China.

Contohnya seperti ada penggiringan opini yang berseliweran di media sosial (Medsos) yang memuat narasi dengan menyebarkan narasi kalau rezim ini adalah antek komunis hanya karena dekat dengan China.

Di satu sisi, ada juga publik yang mendesak pemerintah agar bergabung dengan kelompok Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia dan membentuk poros (AUKUSI).

Sementara baginya, pemerintah harus mengambil sikap dengan cara diplomasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil keuntungan tensi politik yang kian memanas antara China dan Amerika Serikat berkaitan dengan AUKUS.

Sumber: rmol.id

Kategori
Dunia

Setelah Pakta AUKUS, China Jadikan Australia Target Serangan Nuklir

Setelah Pakta AUKUS, China Jadikan Australia Target Serangan Nuklir
Kapal selam China/Net

IDTODAY NEWS – Terlepas dari perpecahan internal antara negara-negara sekutu, pakta AUKUS (Australia-Inggris-Amerika Serikat) ditujukan untuk melawan China.

Dukungan Inggris dan AS agar Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir ditanggapi keras oleh China. Bahkan surat kabar milik Partai Komunis China, Global Times, menyebut Australia menjadi target potensial untuk serangan nuklir.

Di artikel berjudul “Nuke sub deal could make Australia potential nuclear war target”, Global Times menyebut para ahli militer China memperingatkan bahwa AUKUS dapat menjadikan Australia sebagai target serangan nuklir jika perang nuklir pecah.

“Bahkan ketika Washington mengatakan tidak akan mempersenjatai Canberra dengan senjata nuklir karena mudah bagi AS untuk melengkapi Australia dengan senjata nuklir dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam ketika Australia memiliki kapal selam”, lapor New York Post.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa AUKUS sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, mengintensifkan perlombaan senjata, dan merusak Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

“China akan memperhatikan perkembangan kesepakatan AUKUS. Negara-negara terkait harus meninggalkan Perang Dingin dan mentalitas zero-sum game mereka, jika tidak, mereka akan mengangkat batu yang jatuh di kaki mereka sendiri,” tambah Zhao.

Pada Rabu (15/9), Presiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan trilateral dengan Inggris dan Australia. Pakta AUKUS itu juga menjadi titik nyala bagi goyahnya hubungan di antara negara-negara sekutu Barat, dengan memicu kemarahan Prancis.

Itu lantaran AUKUS membuat Prancis kehilangan kontrak pembuatan kapal selam konvensional dengan Australia.

Sumber: rmol.id

Kategori
Pertahanan

Sektor Kelautan Indonesia Disebut Hadapi Ancaman dari Vietnam dan China

Sektor Kelautan Indonesia Disebut Hadapi Ancaman dari Vietnam dan China
FOTO: KKP/MONGABAY INDONESIA Ilustrasi laut Indonesia.

IDTODAY NEWS – Lembaga Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyatakan Indonesia menghadapi dua jenis ancaman serius di sektor kelautan, yang berasal dari sejumlah kapal berbendera Vietnam dan Republik Rakyat China (RRC).

“Dua ancaman tersebut adalah ancaman illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (ZEEI)” kata Direktur IOJI Fadilla Octaviani dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/9).

Ia memaparkan, kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.

Berdasarkan data IOJI, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021.

Penurunan tersebut sejalan dengan gelombang pandemi COVID-19 yang melanda Vietnam sejak Mei 2021 dan intrusi kapal-kapal China di ZEEI. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pusat atau klaster illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam di ZEE-I yang terdeteksi berdasarkan Citra Satelit.

“Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal oleh kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE Indonesia. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman illegal fishing di ZEEI yang berada di luar wilayah sengketa terutama pada malam hari,” ungkapnya.

Menurut dia, rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli di wilayah tersebut, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam.

Selain itu, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam dan kapal riset serta coast guard Tiongkok di Laut Natuna Utara membuat nelayan Kabupaten Natuna Utara harus bersaing dengan kapal ikan asing untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia.

Nelayan Kabupaten Natuna, lanjutnya, yang umumnya menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil dan teknologi yang sederhana daripada kapal ikan asing, menjadi tidak berani melaut bahkan merugi karena hasil tangkapan yang berkurang dari Laut Natuna Utara.

“Alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara adalah alat tangkap trawl yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dasar laut Laut Natuna Utara,” paparnya.

Mengenai kapal China yang melakukan riset di ZEEI, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah RI karena bila penelitian ilmiah tersebut dilaksanakan secara ilegal, maka Pemerintah China telah melanggar hak berdaulat Indonesia.

IOJI menyatakan bahwa semakin intensifnya ancaman dari Pemerintah China terhadap keamanan laut Indonesia menegaskan kembali niatan Pemerintah China untuk menguasai Laut Cina Selatan (atau Laut Natuna Utara), termasuk ZEEI, serta mengabaikan bahkan melanggar hukum internasional.

Maka, lanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal-kapal survei dan Coast Guard Tiongkok yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Sebelumnya, penghalauan pernah dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terhadap Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok, Xiang Yang Hong 03, pada Januari 2021 dan kapal China Coast Guard 5204 pada September 2020 dan Desember 2019. TNI AL bahkan melakukan pengusiran terhadap China Coast Guard 4301 pada Januari 2020 dan Maret 2016.

IOJI merekomendasikan antara lain agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia.

Sumber: fin.co.id

Kategori
Politik

Gerindra Yakin, Kapal Frigate Arrowhead 140 yang Dibeli Prabowo Bikin China Gemetar

Gerindra Yakin, Kapal Frigate Arrowhead 140 yang Dibeli Prabowo Bikin China Gemetar
Menhan Prabowo Subianto di depan kapal perang canggih Frigate tipe Arrowhead 140/Ist

IDTODAY NEWS – Keputusan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membeli dua unit kapal perang jenis Frigat Type 31 atau dikenal dengan frigat Arrowhead 140 diyakini akan membuat negara lain ciut nyali.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut kapal tersebut merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Kapal perang canggih itu merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Inggris.

“Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang,” ujar Dasco diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Sabtu (18/9).

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini.

Arrowehad 140 dipersenjatai dengan rudal antipesawat juga torpedo antikapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut.

Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut, baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue.

Wakil Ketua DPR RI ini yakin, adanya kapal itu akan membuat negara lain takut berkeliaran di Indonesia, termasuk China yang belakangan wara-wiri di Laut Natuna Utara.

“Yakinlah angkatan laut China akan gemetar melihat Frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wara-wiri di lautan Natuna lagi,” tutup Dasco.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Sebut China Punya Maksud Jahat, Fadli Zon: Kenapa Pemerintah Seolah ‘Takluk’

Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

IDTODAY NEWS – Kapal perang Tiongkok masuk di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna Utara. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut China memiliki maksud jahat.

Menurutnya, China memiliki niatan mengambil wilayah kedaulatan RI.

“China punya maksud jahat di Laut China Selatan yaitu mengambil wilayah kedaulatan R (ZEE)I. Klaim nine dash line yang tak berdasar menunjukkan itikad tak baik,” kata Fadli seperti dilihat di akun Twitternya, Sabtu (18/9).

Fadli mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah takluk dengan China. Fadli juga menyinggung masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia.

“Tapi kenapa pemerintah seolah ‘takluk’ dan terus masukkan TKA China ke dalam negeri dengan leluasa?” kata Fadli.

Sumber: jitunews.com