Kategori
Ekonomi

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Puluhan Ribu Buruh Akan Ikut Demo Virtual

IDTODAY NEWS – Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengikuti unjuk rasa secara virtual pada Rabu, 17 Februari 2021, menyikapi dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Demo sebagian dilakukan secara langsung dengan perwakilan 20 orang yang akan turun di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Pusat.

“Aksi langsung wajib mengikuti prokes ketat, yaitu rapid test, jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer. Kemudian buruh virtual diikuti buruh melalui live Facebook dan Instagram KSPI,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi Tempo, Ahad, 14 Februari 2021.

Aksi demo dilangsungkan secara serentak di sepuluh provinsi pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Aksi ini dilanjutkan pada Kamis, 18 Februari 2021, di depan Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat.

Said menjelaskan ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut. Buruh, kata dia, menuntut aparatur hukum membongkar dugaan korupsi di lembaga asuransi negara yang disinyalir nilainya mencapai Rp 20 triliun.

Baca Juga: PPP: Ade Irfan Pulungan Sekadar Mengingatkan Jusuf Kalla

KSPI juga meminta adanya proses hukum terhadap pimpinan maupun pejabat yang terlibat dalam dugaan tindak rasuah itu. KSPI menuding korupsi terjadi akibat adanya salah pengelolaan dana investasi saham dan reksa dana.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memantau kasus ini dengan sungguh sungguh.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Kejaksaan Agung menyatakan ada kerugian senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyatakan, nilai kerugian tersebut masih dianalisis dan dipertanyakan terkait kemungkinan risiko bisnisnya.

“Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp 20 triliun?” ucap Febrie, 11 Februari 2021 lalu.

Selain itu, penyidik menemukan adanya kesamaan sebagian manajer investasi (MI) BPJS Ketenagakerjaan dengan MI PT Asuransi Jiwasraya. Hal tersebut diketahui setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah MI sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kendati begitu, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Din Syamsuddin Dilaporkan, PKS: Api Permusuhan Dibiarkan Menyala

Sumber: tempo.co

Kategori
Peristiwa Politik

Ancaman Buruh Untuk Presiden Jika Tidak Membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja

IDTODAY NEWS – Kelompok buruh yang melakukan unjuk rasa di sekitar Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi mengancam akan melakukan mogok nasional.

Mogok kerja serempak itu akan dilakukan jika Presiden Joko Widodo tak membatalkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

“Jika tak batalkan omnibus law, saya serukan mogok kerja nasional akan kita lakukan di seluruh Indonesia,” kata seorang orator seperti disiarkan di YouTube Kompas TV, Senin (2/10/2020).

Selain membatalkan omnibus law, buruh juga menuntut agar ada kenaikan upah minimum untuk tahun 2021 mendatang. Buruh menyesalkan sikap Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang tak menaikkan upah minimun dengan alasan pandemi.

Orator itu pun menegaskan bahwa mogok kerja akan lebih ampuh ketimbang para buruh turun ke jalan melakukan aksi.

“Dua juta buruh saja yang mogok nasional akan melumpuhkan produksi,” tegas orator itu.

Ia menyebut, saat ini buruh masih melakukan berbagai upaya lain mulai dari unjuk rasa, mengajukan uji materi ke MK, serta menuntut DPR untuk melakukan legislative review.

Kategori
Politik

Hari Ini Demo Buruh di Jakarta, FPI dan PA 212 juga Kerahkan Massa

IDTODAY NEWS – Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi demo hari ini, 2 November 2020, di Jakarta.

Massa buruh yang dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berasal dari 32 konfederasi dan federasi serikat buruh di wilayah Jabodetabek.

Titik kumpul massa buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, lantas bergerak ke kawasan Silang Monas, mendekati Istana Merdeka.

Massa buruh antara lain dari KSPI, FSPMI, FSP KEP, SPN, dan ASPEK Indonesia juga akan mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), terkait langkah judicial review UU Cipta Kerja.

Massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan PA 212 juga akan menyampaikan orasi di depan Kedutaan Besar Perancis, Jakarta Pusat.

Terkait adanya aksi unjuk rasa itu, Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Merdeka.

“Hindari Kawasan Istana Merdeka dan Jalan MH Thamrin,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/11).

Sumber: jpnn

Kategori
Politik

Buruh Ancam Geruduk Istana hingga Mogok Nasional Jika UMP Tak Naik

IDTODAY NEWS – Serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi demonstrasi di 24 provinsi pada 2, 9 dan 10 November ke Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan aksi mereka kali ini membawa dua tuntutan; batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan cabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.4/x/2020 atau Naikkan Upah Minimum 2021.

“Ada aksi puluhan ribu massa buruh tanggal 2 November besok, KSPI akan ada aksi di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi, kami menjamin aksi ini terukur, terarah dan konstitusional, non-violence, anti-kekerasan,” kata Said Iqbal, Jumat (30/10/2020).

Lalu, mereka akan berdemonstrasi lagi pada 9 November dengan tujuan mengadu ke DPR RI, dan 10 November menggeruduk Kantor Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Jika berbagai upaya penyampaian aspirasi ini tak juga didengarkan oleh pemerintah, Said Iqbal menyebut serikat buruh akan kembali melakukan mogok kerja nasional seperti tanggal 6-8 Oktober lalu.

“Kami akan lihat titik terakhir, apakah perlu mogok kerja Nasional atau tidak, kami akan lihat dulu situasi yang berkembang di tingkat perusahaan ada perundingan yang deadlock tidak,” tegasnya.

Setelah Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan, buruh kembali dibuat marah dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang tidak menaikkan Upah Minimum 2021.

Kategori
Politik

Massa Demo Tolak UU Ciptaker Mulai Padati Patung Kuda: Cabut UU Ciptaker atau Jokowi Turun Jadi Presiden

IDTODAY NEWS – Massa aksi demonstrasi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja mulai padati sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Ribuan massa tersebut tergabung dalam gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan serikat buruh lainnya.

Pantauan Pojokdatu.id di lapangan, Rabu (28/10/2020) siang, satu mobil komando dengan pengeras suara yang terparkir di kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan barikade petugas TNI-Polri yang menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat.

Massa pun serempak menyanyikan lagu Indonesia raya sebagai peringatan ‘Hari Sumpah Pemuda’.

“Tolak Omnibus Law, atau Jokowi yang turun jadi Presiden,” teriak Orator di atas mobil komando aksi.

Ia mengatakan, mereka tak akan pernah surut melakukan aksi, sebelum Jokowi mencabut UU sapu jagat tersebut.

“Kawan-kawan tetap semangat, rapatkan barisan, yang kita lakukan hari ini adalah untuk anak cucu kita 10 tahun atau 30 tahun kedepan,” lanjut orasinya.

“Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat,” ucapnya lagi.

Kategori
Politik

Di Tengah Aksi Massa, Muncul Balon Udara Bertuliskan ‘Jokowi-Amin Gagal’

IDTODAY NEWS – Massa mahasiswa terus berdatangan di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020) siang untuk melakukan aksi demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka datang dengan atirbut menarik seperti banner yang menyebut pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin telah gagal.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa mahasiswa yang baru datang yakni dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam (HIMA PERSIS).

Mereka datang dengan satu mobil komando dan berbagai macam atribut seperti poster hingga spanduk bertuliskan kalimat penolak UU Cipta Kerja.

Salah satu yang menarik, mereka banyak membawa banner bertuliskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah gagal. Salah satu spanduk itu diterbangkan juga dengan balon udara.

“Kami datang kesini menarik tagline bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf telah gagal,” kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, usai tiba mendekati barrier kawat berduri dan beton, massa kemudian menyuarakan orasi demi orasinya. Terlihat juga massa buruh yang sebelumnya telah hadir di lokasi tampak juga bergabung.

Sebelumnya, Massa dari sektor mahasiswa telah tiba di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020). Ratusan mahasiswa yang menolak Omnibus Law – UU Cipta Kerja itu tiba di lokasi sekitar pukul 12.45 WIB.

Pantauan Suara.com, massa mahasiswa datang menggunakan delapan unit bus serta satu mobil komando. Tampak bus yang ditumpangi ratusan pendemo itu mengular saat datang dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan.

Terpantau atribut unjuk rasa turut dibawa oleh massa aksi. Misalnya, bendera Merah Putih dan papan tuntutan.

Buruh Tiba Duluan

Sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Massa mulai berdatangan dan berkumpul sejak pukul 09.40 WIB. Mereka datang dengan berbagai macam atribut mulai dari membawa poster hingga spanduk dan panji-panji bendera serikat pekerja.

Kategori
Politik

Berlangsung Hari ini, Buruh Demo Pakai Baju Adat Tolak UU Ciptaker

IDTODAY NEWS – Penolakan aksi pengesahan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja dari sejumlah massa kembali berlanjut di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Massa tersebut tergabung dalam gerakan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Aksi tersebut juga bertepatan dengan ‘Sumpah Hari Pemuda’ yang jatuh pada hari Rabu 28 Oktober 2020.

Salah satu massa aksi yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan bahwa pemakaian baju adat merupakan bentuk penghargaan ‘Hari Sumpah Pemuda’

“Ini dalam rangka sumpah pemuda massa dihimbau untuk memakai baju adat,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan Pojoksatu.id di lapangan, Rabu (28/10/2020) siang sejumlah buruh kompak memakai baju adat setiap daerah.

Dalam aksi yang kesekian kali ini, Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Cabut Omnibus Law Demi Anak Cucu’

Sementara itu Orator yang berada di atas mobil komando sesekali mengingatkan pasukannya untuk membuat barisan rapi dan menjaga jarak.

“Teman-teman seperjuangan, rapikan barisan, ingat tetap jaga jarak agar terhindar dari penularan virus corona atau Covid-19,” imbaunya.