Airlangga Hartarto: Covid-19 Terjadi Saat Demokrasi Mengalami Stagnasi

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pembina Golkar Institute yang tengah menjabat sebagai Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto/Repro

IDTODAY NEWS – Negara dengan sistem demokrasi yang ada di banyak belahan dunia tak lepas dari hantaman Covid-19, dan menjadi satu tantangan tersendiri karena memiliki corak yang berbeda dengan negara non-demokrasi.

Hal ini menjadi sorotan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dibahas dalam pembukaan acara “Executive Education Program For Young Political Leaders III” yang diselenggarakan Golkar Institute secara daring, Senin (23/8).

Baca Juga  Malam Ini Rekonstruksi Penembakan 6 Laskar, Disaksikan Komnas HAM dan Amnesti Internasional

Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pembina Golkar Institute ini menuturkan bahwa krisis pandemi yang dipicu oleh Covid-19 masih menjadi batu ujian bagi setiap negara demokrasi, dan sebagai pembuktian bahwa sistem demokrasi memenuhi persyaratan lebih baik dibandingkan sistem politik yang otoritarian.

“Karena Covid-19 terjadi saat demokrasi mengalami stagnasi atau dekonsolidasi demokrasi,” ujar Airlangga dikutip melalui kanal Youtube Golkar Institute.

Pandemi Covid-19 yang menjadi ujian besar yang erat kaitannya dengan dekonsolidasi demokrasi, diterangkan Airlangga dengan menyampaikan hasil kajian Freedom House.

“Freedom House melaporkan bahwa 25 dari 42 negara demokrasi yang telah mapan mengalami erosi demokrasi dalam 14 tahun berturut-turut,” tuturnya.

Dari situ, Airlangga menyatakan bahwa Covid-19 kini menjadi tantangan bagi negara-negara demokrasi di dunia, agar masalah kesehatan global ini tidak mengganggu proses dekonsolidasi demokrasi.

Baca Juga  Strategi Fadli Zon Memang Tokcer, Bikin Jokowi Tambah Puyeng

Sebagai Partai tertua di tanah air, Partai Golkar akan selalu berkomitmen menjaga mempertahankan demokrasi di Indonesia.

“Komitmen demokratif tersebut ditunjukkan dengan mencermati setiap fenomena di dunia yang berpotensi menggerogoti legitimasi demokrasi,” demikian Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan.

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan