Tag: DPP PKS

Kategori
Politik

Sentil Luhut, Mardani: Amat Disayangkan jika Pejabat Publik ‘Enteng’ Laporkan Pengkritiknya ke Polisi

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).(Humas Kemenko Maritim dan Investasi)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi soal Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi.

Mardani menyayangkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan investasi itu “enteng” melaporkan pengkritiknya.

“Amat disayangkan jika pejabat publik “enteng” melaporkan pengkritiknya ke polisi,” katanya melalui akun Twitter MardaniAliSera pada Jumat, 24 September 2021.

Anggota DPR itu menilai bahwa demokrasi sejatinya seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan.

“Jadi, tugas pejabat adalah ‘melawannya’ dengan kinerja dan lapang dada,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Luhut melaporkan koordinator KontraS, Fatia dan Pendiri Lokataru, Haris Azhar atas pencemaran nama baik dan berita bohong.

Laporan yang didahului oleh dua kali somasi itu dilayangkan atas tuduhan bisnis tambang di Papua.

Selain menuntut keduanya secara pidana, Luhut juga berencana menuntut secara perdata dengan menggugat ganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Melalui pengacaranya, Luhut menyampaikan jika tuntutannya dikabulkan pengadilan, maka uang Rp100 miliar itu akan disumbangkan ke masyarakat Papua.

Adapun sebelumnya, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. T

“Tetapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada kita mesti di atas rata-rata. Bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling klarifikasi, akan bagus buat publik,” ujarnya, Kamis, dilansir dari Merdeka.

Mardani mengingatkan bahwa kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

“Sikap yang jarang dilakukan seperti dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan,” ujar Mardani.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Mardani Ali Sera
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera/Net

IDTODAY NEWS – Rilis terbaru Survei & Polling Indonesia (SPIN) yang menempatkan Presiden Joko Widodo di urutan ketiga sebagai pejabat tinggi negara paling menitikberatkan pada penanganan pandemi Covid-19 dinilai wajar.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, sebagai seorang kepala negara, konsentrasi Jokowi tidak hanya terpaku pada penanganan pandemi, melainkan banyak persoalan bangsa. Yang menjadi pertanyaan justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menempati urutan kedua.

“Pak Jokowi urutan ketiga wajar, karena banyak mendelegasikan pada para Menteri. Menkes tinggi wajar karena domain kerjanya. Menhan tinggi? Jadi pertanyaan,” kata Mardani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (9/9).

Menurutnya, agak aneh Prabowo menempati urutan kedua, sebab Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang justru paling tampil dalam penanganan Covid-19 ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Menhan tinggi jadi pertanyaan, padahal Pak LBP justru yang sering muncul,” demikian Mardani.

Presiden Joko Widodo menempati urutan ketiga sebagai pejabat tinggi negara yang dinilai oleh publik paling menitikberatkan pada penanganan pandemi Covid-19. Sementara, urutan pertama justru ditempati oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan urutan kedua Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Hal itu terpotret dalam rilis survei terbaru Lembaga survei dari Survei & Polling Indonesia (SPIN) bertajuk “Elektabilitas Tokoh Pemilu 2024” dengan quisioner “Sebutkan siapa pejabat publik yang paling menitikberatkan pengendalian Covid-19”.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memeroleh 10,7 persen, Prabowo Subianto dianggap oleh responden sebagai sosok yang dipersepsikan oleh 9,9 persen pro kebijakan terhadap penanganan pandemi Covid 19 (kesehatan).

“Joko Widodo berada di posisi ketiga dengan perolehan sebesar 9,6 persen,” ujar Direktur SPIN, Igor Dirgantara saat memaparkan hasil surveinya pada Rabu siang (7/9).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Mardani Ali Sera: Isu Pencabutan Aturan Pembatasan Orang Asing Patut Diwaspadai

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera/Net

IDTODAY NEWS – Isu pencabutan Permenkumham Nomor 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, patut diwaspadai.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu siang (4/9).

“Ini perlu hati-hati,” tegasnya.

Sebab, kata Mardani, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini dan mobilitas masyarakat dibatasi namun Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa seenaknya masuk Indonesia tanpa kontrol, apabila Permenkumham itu dicabut.

“Saat masyarakat diminta berkorban diam di rumah dengan PPKM, membuka pintu bagi asing bisa merusak kondisi yang sudah terkontrol,” kata Mardani.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk konsisten dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk publik.

“Pemerintah mesti konsisten dalam kebijakan menjaga dan mengawal pandemi,” pungkasnya.

Beredar kabar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, akan segera dicabut.

Pencabutan peraturan itu, kabarnya setelah mempertimbangkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang turun ke level tiga.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir tidak bisa membenarkan kabar tersebut. Oleh karena itu, ia akan menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam rapat Komisi.

“Kita melihat kondisi negara kita, apakah sudah siap untuk dibuka untuk itu (perjalanan WNA), jadi kami akan menanyakan ke Menkumham di rapat nanti,” ujar Adies di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9) siang.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Tanggapi Fahri Hamzah, PKS Sebut Oposisi Tidak Harus Marah dan Bising

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera/Ist

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menulis mengenai ‘Oposisi Sekongkol, Rakyat yang Tawuran’ di situs pribadinya. Fahri menilai oposisi di parlemen tidak lagi bersuara.

Salah satu partai oposisi, PKS menanggapi pernyataan Fahri tersebut. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa pihaknya terus mengawal pemerintah.

“Monggo saja yang mau komen. Kita terus kawal pemerintah agar tidak korupsi,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (3/9).

“Agar tidak kualitas anggaran dapat optimal bagi rakyat. Kita tolak Perppu Corona, kita tolak omnibus law dan banyak lagi,” lanjutnya.

Mardani mengatakan bahwa pihaknya terus menjaga kinerja pemerintah. Menurutnya, oposisi tidak harus marah dan bising.

“Fokus kita kerja jaga pemerintah agar bersih dan baik bagi rakyat. Nggak harus marah dan bising. PKS akan jadi oposisi yang kritis dan konstruktif,” kata Mardani.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Hotman Paris Bahas Daging Ketemu Daging dengan Ayu Thalia, Ini Rekaman Videonya

Hotman Paris
Hotman Paris. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Video percakapan daging ketemu daging yang viral di media sosial diduga merupakan percakapan Ayu Thalia alias Thata Anm dengan pengacara kondang Hotman Paris.

Video berdurasi 3 menit 23 itu diunggah oleh akun Instagram @xvidgmbk pada 31 Agustus 2021.

Dalam video itu diduga Thata Anma menelpon Hotman Paris membahas urusan bercinta dan berencana untuk bertemu. Di dalam video tersebut, Ayu juga menantang penonton livenya di aplikasi Bigo untuk memberikannya 3 bintang agar bisa ditunjukkan nomor Hotman Paris.

“3 star gua kasih nih, nomor teleponnya, 1 23, ” kata Ayu dalam video itu dikutn di akun @xvidgmbk.

Tak lama kemudian, Thata benar menunjukkan nomor Hotman dengan nama kontak ‘Hotman Paris New’. Akhirnya panggilan wanita yang diduga Ayu itu diangkat oleh pria yang diduga Hotman Paris.

Pada awal percakapan, Ayu bercerita dirinya baru putus hubungan sejak 19 hari lalu dengan pacaranya. Wanita yang disebut sebagai SPG mobil mewah itu mengaku kepada Hotman jika ia sedang galau.

“Aku juga baru putus 19, ini lagi galau ni,” ujar Ayu.

Tahu wanita yang juga diketahui tengah berseteru dengan anak Ahok, Nicholas Sean atas dugaan kasus penganiayaan terhadap dirinya, baru putus hubungan dengan sang pacar, Hotman tiba-tiba menyinggung percakapan soal ranjang. “Eh kamu KB pakai apa sih? Pakai obat apa?”

Thata menjawab tak mengonsumsi obat apapun. Mendengar jawabannya tersebut, Hotman kembali bertanya seakan tak percaya, “Jadi gimana, di luar?”

Thata tak menjawab namun langsung mengajak Hotman untuk bertemu.

“Gua enggak suka pakai kondom, enggak enak. Yang enak kan daging ketemu daging,” ujar pria diduga Hotman Paris kepada Thata Anma dalam video tersebut

Maka dari sinilah kemudian muncul pernyataan ‘daging bertemu daging’.

Atas hal tersebut, Kongres Pemuda Indonesia akan melaporkan seorang pengacara kondang berinisial TT ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut berkaitan dengan beredarnya video rekaman percakapan ‘daging ketemu daging’.

Laporan rencananya akan dilayangkan sore ini, sekita jam 17.00 WIB.

“Sore ini akan kita laporkan ke Polda Metro, sehubungan telah beredarnya muatan dugaan pornografi Daging Ketemu Daging yang didalam video menyebutkan nama TT dan memperlihatkan percakapan dengan salah satu oknum Pengacara,” kata Penasihat Hukum Kongres Pumuda Indonesia, Pitra Romadoni dalam keterangannya, Kamis (3/9/2021).

Pitra menyebut, video daging ketemu daging itu diduga bermuatan asusila dan pornografi yang diduga melanggar melanggar Pasal 6 jo Pasal 1 angka 1 UU Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

“Video iti diduga bermuatan asusila,” ujarnya.

Selain itu, Pitra juga menuturkan video percakapan daging ketemu daging itu akan berdampak secara psikologi ke genarasi muda lainnya.

“Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu psikologis para generasi muda anak bangsa,” ujarnya. dalam serial Tanya Jawb Cak Ulung/RMOL

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Dukungan Politik Kuat, Jokowi Harusnya Bisa Bekerja Lebih Efektif

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Instagram)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyoroti utang negara yang kian menumpuk di tengah pujian para ketum parpol koalisi pemerintah terhadap Presiden Jokowi. Selain utang, tingginya angka kematian akibat Covid-19 dan turunnya indeks demokrasi juga perlu mendapat perhatian khusus.

“Wajar pujian itu, kan satu koalisi. Karena sisi yang dilihat yang positif. Tapi sisi utang luar negeri yang membengkak, indeks demokrasi yang turun hingga jumlah kematian akibat Covid-19 yang lebih dari 130 ribuan orang adalah fakta lain yang mesti dikritisi,” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (28/8).

Mardani menilai Jokowi seharusnya bisa berbuat banyak di tengah pandemi karena punya dukungan politik yang kuat.

“Mestinya dengan kekuasaan dan dukungan politik yang besar, Pak Jokowi bisa bekerja lebih efektif dan lebih bisa menjaga negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani memastikan PKS konsisten berada di luar pemerintahan. Dia menegaskan partainya akan mengawal kinerja pemerintah melalui kritik-kritik yang membangun.

“PKS istikamah mengawal Pemerintah dengan kritik yang solutif dan konstruktif, karena itu PKS akan terus lihat sisi negatif agar Pemerintahan Pak Jokowi tidak berpuas diri,” jelas dia.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Telak! Mardani Kritik Setelah PAN Gabung ke Jokowi: Absolute Power Corrupt Absolutely

Mardani Ali Sera
Telak! Mardani Kritik Setelah PAN Gabung ke Jokowi: Absolute Power Corrupt Absolutely. Mardani Ali Sera. (Twitter/@MardaniAliSera)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut menyoroti sikap Partai Amanat Nasional yang resmi berkoalisi dengan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Maruf Amin. Terkait hal itu, Mardani menganggap, potensi penyimpangan bisa makin bertambah karena makin banyaknya partai politik bergabung dengan pemerintah.

Awalnya, Mardani mengaku partainya tak menyoal setelah PAN resmi bergabung dengan parpol pendukung Jokowi-Maruf.

“Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Meski demikian, Mardani menilai dan merasakan bahwa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Terkait merasa bakal memicu banyak penyimpangan, Mardani pun mengutip Diktum Lord Acton (1834-1902); “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen).

“Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya,” kata Mardani.

Selain itu, Mardani mengklaim posisi PKS tetap menjadi partai oposisi untuk mengawasi kerja pemerintah.

“PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri,” kata dia.

PAN Serahkan ke Jokowi soal Kursi di Kabinet

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan ‘kebijakan alokasi’ kursi kabinet kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.

“Tidak berbicara soal kabinet (pertemuan kemarin). Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden,” kata Viva kepada Suara.com, Kamis.

Sementara itu, Viva menegaskan, kedekatan PAN dengan Pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja terjadi.

Menurutnya, semenjak Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum partai sudah menjadi pendukung pemerintahan. Bahkan, Viva mengklaim, kedekatan PAN dengan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dekatnya Zulkifli Hasan dengan Jokowi, saat orang nomor satu Indonesia itu menjabat Wali Kota Solo.

“Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang,” ungkapnya.

Bantah Bahas Reshuffle

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, meski PAN menjadi sahabat baru dalam koalisi pemerintah Joko Widodo-Maruf Amin, namun dalam pertemuan di Istana, Jakarta Rabu (25/8/2021) petang tadi tidak membahas soal reshuffle.

Topiknya (pertemuan di Istana) bukan topik reshuffle kabinet topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau penambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi,” kata Johnny dalam konferensi pers di Jakarta usai pertemuan.

Menurut Johnny hal yang menjadi pembahasan hanya berfokus terhadap 5 topik saja. Dari lima topik tersebut tak ada yang menyinggung soal reshuffle untuk mengakomodir PAN dalam kabinet.

“Topiknya 5 topik yang disampaikan tadi,” tuturnya.

Sementara itu, Johnny menyampaikan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno murni atas undangan pribadi Jokowi.

Sumber: suara.com