Sentil Luhut, Mardani: Amat Disayangkan jika Pejabat Publik ‘Enteng’ Laporkan Pengkritiknya ke Polisi

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).(Humas Kemenko Maritim dan Investasi)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi soal Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi.

Mardani menyayangkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan investasi itu “enteng” melaporkan pengkritiknya.

“Amat disayangkan jika pejabat publik “enteng” melaporkan pengkritiknya ke polisi,” katanya melalui akun Twitter MardaniAliSera pada Jumat, 24 September 2021.

Anggota DPR itu menilai bahwa demokrasi sejatinya seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan.

“Jadi, tugas pejabat adalah ‘melawannya’ dengan kinerja dan lapang dada,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Luhut melaporkan koordinator KontraS, Fatia dan Pendiri Lokataru, Haris Azhar atas pencemaran nama baik dan berita bohong.

Laporan yang didahului oleh dua kali somasi itu dilayangkan atas tuduhan bisnis tambang di Papua.

Selain menuntut keduanya secara pidana, Luhut juga berencana menuntut secara perdata dengan menggugat ganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Baca Juga  Alasan Nama Baik Keluarga, Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia KontaS

Melalui pengacaranya, Luhut menyampaikan jika tuntutannya dikabulkan pengadilan, maka uang Rp100 miliar itu akan disumbangkan ke masyarakat Papua.

Adapun sebelumnya, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. T

“Tetapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada kita mesti di atas rata-rata. Bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling klarifikasi, akan bagus buat publik,” ujarnya, Kamis, dilansir dari Merdeka.

Baca Juga  PPKM Level 4 Akan Dilanjut atau Dilonggarkan? Ini Kata Jubir Luhut

Mardani mengingatkan bahwa kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

“Sikap yang jarang dilakukan seperti dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan,” ujar Mardani.

Sumber: terkini.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan