Sentil Luhut, Mardani: Amat Disayangkan jika Pejabat Publik ‘Enteng’ Laporkan Pengkritiknya ke Polisi

  • Bagikan
Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).(Humas Kemenko Maritim dan Investasi)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi soal Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi.

Mardani menyayangkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan investasi itu “enteng” melaporkan pengkritiknya.

“Amat disayangkan jika pejabat publik “enteng” melaporkan pengkritiknya ke polisi,” katanya melalui akun Twitter MardaniAliSera pada Jumat, 24 September 2021.

Baca Juga  Luhut Ajak Anak Bangsa Bersinergi Atasi Corona, Tidak Perlu Bersungut-sungut

Anggota DPR itu menilai bahwa demokrasi sejatinya seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan.

“Jadi, tugas pejabat adalah ‘melawannya’ dengan kinerja dan lapang dada,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Luhut melaporkan koordinator KontraS, Fatia dan Pendiri Lokataru, Haris Azhar atas pencemaran nama baik dan berita bohong.

Laporan yang didahului oleh dua kali somasi itu dilayangkan atas tuduhan bisnis tambang di Papua.

Baca Juga  Tuduhan Hasutan atau Pelanggaran UU Karantina Kesehatan Habib Rizieq Dinilai Tak Kuat

Selain menuntut keduanya secara pidana, Luhut juga berencana menuntut secara perdata dengan menggugat ganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Melalui pengacaranya, Luhut menyampaikan jika tuntutannya dikabulkan pengadilan, maka uang Rp100 miliar itu akan disumbangkan ke masyarakat Papua.

Adapun sebelumnya, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. T

“Tetapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada kita mesti di atas rata-rata. Bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling klarifikasi, akan bagus buat publik,” ujarnya, Kamis, dilansir dari Merdeka.

Baca Juga  Jika Bagus untuk Nelayan, Luhut Minta Ekspor Benih Lobster Tetap Dilakukan

Mardani mengingatkan bahwa kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

“Sikap yang jarang dilakukan seperti dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan,” ujar Mardani.

Sumber: terkini.id

  • Bagikan