Tag: DPRD

Kategori
Politik

Masuki Kemarau Panjang, Wakil Ketua DPRD Karawang Keluhkan Sumber Air Bersih Belum Dibangun

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) setempat agar segera melaksanakan pembangunan sumber air bersih di Dusun Kamojing Barat, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek.

Mengingat kondisi saat ini Desa Kamojing mulai terdampak kekeringan. Selain dampak El Nino, Anggi menyebut kondisi warga di Desa Kamojing yang mengalami kekeringan hingga kekurangan air bersih tersebut, juga dikarenakan musim kemarau berkepanjangan.

“Saya minta Dinas PRKP peka terhadap kondisi di Desa Kamojing saat ini, dan segera melaksanakan pembangunan sumber air bersih di Desa Kamojing, agar warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih untuk konsumsi sehari-hari,” ujar Anggi dikutip Kantor Berita RMOLJabar di Karawang, Rabu (30/8).

Legislator asal Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Karawang tersebut mengungkapkan, pembangunan sumber air bersih di Desa Kamojing yang sudah masuk ke dalam program APBD di Tahun Anggaran (TA) 2023 ini harus bisa disegerakan proses pembangunannya.

“Saat musim kemarau seperti sekarang ini, seharusnya sumber air bersih ini sudah tersedia, tapi sampai sekarang masih belum dibangun. Padahal anggaran untuk pembangunan sumber air bersih ini sudah masuk dalam APBD 2023,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masyarakat di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sudah kekurangan air bersih. Bahkan ia juga menyebut banyak warga setempat mulai memanfaatkan air bersih yang ada di Masjid Miftahul Jannah Desa Kamojing untuk konsumsi kebutuhan tiap kepala rumah tangga seperti memasak air, mandi dan hal lainnya.

“Saya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat, dan karena masyarakat juga sudah sangat membutuhkan akan kebutuhan air bersih, maka saya mendesak kepada Dinas PRKP Karawang agar pelaksanaan pembangunan sumber air bersih tersebut dapat untuk disegerakan,” tandasnya.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Viral Cueki Warga yang Mau Salaman, Ini Dia Profil Aripin Ketua DPRD Luwu Timur

Viral Cueki Warga yang Mau Salaman, Ini Dia Profil Aripin Ketua DPRD Luwu Timur
Ketua DPRD Luwu Timur Sulawesi Selatan, Aripin menolak bersalaman dengan warga di sebuah gedung. (Twitter)

IDTODAY NEWS – Ramai beredar video di media sosial yang menunjukkan sikap Ketua DPRD Luwu Timur Sulawesi Selatan, Aripin pada saat bertemu dengan warga. Video singkat tersebut memperlihatkan Aripin yang menolak bersalaman dengan warga.

Video yang memiliki durasi 25 detik tersebut memperlihatkan Aripin baru saja turun dari sebuah mobil. Kemudian ia melangkah menuju ke arah gedung.

Aripin yang tampak mengenakan pakaian serba hitam tersebut kemudian berpapasan dengan seorang warga yang berjalan ke arah luar gedung.

Melihat ada pejabat di depannya, warga tersebut reflek menjulurkan tangannya dengan maksud ingin bersalaman.

Namun, warga tersebut malah dibiarkan dan tidak dihiraukan oleh Aripin. Bahkan, dalam video tersebut terlihat Aripin menjauhkan tangannya seperti menghindar untuk tidak bersalaman.

Setelah adanya kejadian tersebut, Aripin terus melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam gedung, sementara warga yang ingin bersalaman pergi meninggalkan gedung.

Dari adanya video tersebut, tidak sedikit warganet yang menilai bahwa pejabat yang bersangkutan teramat angkuh dan sombong.

Lantas, seperti apakah profil dari Ketua DPRD Luwu Timur yang tolak salaman bersama warga tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Profil Ketua DPRD Luwu Timur Aripin

Aripin dilantik sebagai Ketua DPRD Luwu Timur pada 27 Januari 2022. Sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2021, Aripin juga terpilih untuk menduduki jabatan sebagai DPD II Golkar Luwu Timur untuk periode 2021-2026.

Aripin pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Lutim selama tiga periode lamanya yakni dari 2001 sampai dengan 2018.

Pada saat menjabat sebagai kepala desa, Aripin membuat aturan untuk mewajibkan warganya menanam merica atau lada yang sampai saat ini desa tersebut menjadi salah satu lumbung merica.

Berdasarkan pengakuan dari Aripin, ia dulu pernah bertani merica dan pernah menjadi seorang pengembala kerbau.

Aripin lahir di Lambatu pada 5 Maret 1973. Ia diketahui mempunyai istri bernama Binti Mahfudhoh dan sudah dikaruniaindua orang anak.

Aripin menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 1986 di SDN 293 Lambatu, kemudian ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Darul Istiqomah Maccopa pada tahun 1990.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di MA Darul Istiqomah Maccopa pada tahun 1993. Tidak cukup sampai disitu, Aripin kemudian melanjutkan pendidikannya ke IAIN Alauddin Makassar dan berhasil lulus dengan gelar S.Ag pada tahun 1998.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Bantah Anies Gagal, Politisi Gerindra: Coba Tunjukkan, di Mana Kegagalannya? Nggak Ada

Anies Baswedan
Anies Baswedan /kontan

IDTODAY NEWS – Belakangan ini publik ramai membicarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tak sedikit pula para politikus mengatakan bahwa Anies telah gagal dalam menjalankan programnya.

Kendati demikian, tudingan yang dilayangkan publik kepada Anies itu dibantah oleh Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Syarief.

Syarief justru mempertanyakan di mana letak kegagalan dari orang nomor satu DKI Jakarta itu.

Syarief pun menilai sejauh ini kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih pada jalurnya. Dia enggan menyebut kinerja Anies Baswedan buruk.

Kendati demikian, ia tetap mengakui bahwa program yang dijalankan oleh Anies memang terkesan lambat.

“Anies menurut saya on the track. Sudah di jalan yang benar. Hanya saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan Pak Anies itu kan capaiannya memang tidak bisa disebut cepat. Tapi bukan berarti tidak tercapai kinerjanya,” ungkap Syarief, Kamis, 23 September 2021, dikutip dari akurat.

Syarief mengatakan capaian kinerja Anies Baswedan alami keterlambatan karena birokrasi yang bertele-tele.

Padahal, birokrasi seharusnya tetap berjalan sekalipun kepemimpinan berganti.

“Kalau birokrasi kan sudah sistem. Ganti orang kan sistem tetap jalan. Itu yang saya sering katakan ada sisi pelambatan. Soal capaiannya on the track,” tuturnya.

Menurut Syarief, Anies telah berupaya maksimal dalam mewujudkan sejumlah program prioritasnya. Upaya itu juga terus diupayakan agar bisa segera tercapai.

Ia lantas mempertanyakan di mana letak kegagalan Anies dalam menjalankan program kerjanya.

“Coba tunjukkan, di mana kegagalan Anies? Nggak ada. Nggak bisa,” tegasnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Soal Tudingan Giring, Fahira Idris: Mungkin Karena Hasil Survei Pak Anies Bagus Terus

Fahira Idris
Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris/Net

IDTODAY NEWS – Berbagai tudingan bahkan serangan yang sering dialamatkan kepada Anies Baswedan selama memimpin Jakarta adalah risiko menjadi seorang pemimpin.

Demkian antara lain disampaikan Anggota DPD RI yang juga Senator Jakarta Fahira Idris soal tudingan miring Giring Ganesa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Fahira, sejak memimpin DKI Jakarta dan banyak melakukan terobosan serta meraih berbagai penghargaan baik skala nasional maupun internasional, Gubernur Anies Baswedan kerap mendapat berbagai tudingan dari lawan-lawan politiknya.

Bagi Fahira situasi seperti tersebut sejatinya hal yang biasa dalam negara demokrasi seperti Indonesia terlebih menjelang kontestasi Pilpres 2024.

“Namun, di alam demokrasi yang sejatinya juga merupakan diskursus intelektual berbagai tudingan juga harus substansial bukan tendensius apalagi mendegradasi capaian dan pribadi seseorang,” kata Fahira dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9).

Fahira memuji sikap Anies yang menghadapi semua serangan kepadanya secara elegan dan tidak reaktif. Seorang pemimpin di level manapun memang dituntut mempunyai hati dan pikiran yang lebih besar sehingga mampu menampung semua tudingan dan menjawabnya dengan narasi yang cerdas dan kinerja yang benar.

Disisi lain, kata Fahira, semua janji kampanye Pak Anies direalisasikan dengan baik. Bahkan melunasi janji pemimpin Jakarta sebelumnya yang belum terealisasi.

Dari sisi penanggulangan Covid-19, data dan fakta menunjukkan Jakarta salah satu yang terbaik di Indonesia. Terkait Formula E, mayoritas fraksi di DPRD menganggapnya tidak ada masalah.

“Selama Pak Anies memimpin Ibu Kota berbagai penghargaan baik yang skala nasional dan dunia silih berganti datang. Bahkan Pak Anies membangun kembali rumah warga yang sudah rata dengan tanah akibat digusur di Kampung Akuarium. Jadi letak pembohongnya di mana? Kinerja yang baik inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa dalam tiap survei capres, posisi Pak Anies selalu berada di atas. Jadi mungkin berbagai tudingan ini karena survei Pak Anies bagus terus,” demikian Fahira.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Ricuh saat Rapat, Ketua DPRD Humbahas (PDIP) Disiram Teh Panas oleh Ketua F-Golkar

Ricuh saat Rapat, Ketua DPRD Humbahas (PDIP) Disiram Teh Panas oleh Ketua F-Golkar
Foto: Ricuh saat Rapat, Ketua DPRD Humbahas (PDIP) Disiram Teh Panas oleh Ketua F-Golkar/wahananews.co

IDTODAY NEWS – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di kantor DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), ricuh, Senin (20/9). Video kericuhan itu viral di media sosial.

Saat kericuhan itu, Ketua DPRD Humbang Hasudutan, Ramses Lumban Gaol (PDIP), disiram teh panas oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Bantu Tambunan.

Ramses membenarkan penyiraman yang terjadi padanya. Atas insiden ini, Ramses telah membuat laporan ke polisi

“Sudah kami laporkan kepada pihak penegak hukum,” kata Ramses kepada wartawan, Selasa (21/9).

Menurut Ramses sebelum peristiwa terjadi, ada kelompok anggota DPRD yang berseberangan pendapat, mereka tidak ingin membahas P-APBD itu.

“Mereka menyatakan berkutat di dalam aturan bahwa ini pemerintah terlambat menyampaikan (P-APBD). Namun deadline masih tanggal 30 (September) atas dasar itu mereka menolak (dan) tidak mau membahasnya,” ujar Ramses

Namun saat rapat mayoritas anggota DPRD setuju untuk membahas P-APBD, lalu disepakati rapat pukul 10.00 WIB. Tetapi hingga pukul 17.00 WIB tidak ditemukan kesimpulan.

” (Lalu) Kesimpulan yang ditawarkan pimpinan sidang, mengacu kepada apa yang diajukan oleh pihak eksekutif, untuk menandatangani KUA-PPAS,”ujarnya

“Jadi saya tawarkan ke floor apakah setuju. Setuju katanya, ya saya ketok palu,” ujar Ramses

Akibat keputusannya sejumlah kelompok tidak setuju. Perdebatan pun tak dapat terhindarkan. Bahkan kelompok itu, meminta keputusan yang disetuji dianulir.

“Cabut-cabut itu katanya, ya saya jawab bahwa itu kita sudah ketok palu tidak boleh dicabut. Saya tidak mau mencabut, itu kejadiannya, terjadi pukul-pukul meja, pengancaman, sekaligus menyiramkan teh panas ke wajah saya,”ujarnya

Lalu kata dia video keributan itu ada yang merekam hingga akhirnya viral di media sosial.

Sumber: kumparan.com

Kategori
Politik

Demo Anggaran Perdin DPRD Pandeglang Ricuh, 6 Mahasiswa Diamankan Polisi

Demo Anggaran Perdin DPRD Pandeglang Ricuh, 6 Mahasiswa Diamankan Polisi
Foto: Demo di DPRD Pandeglang (Rifat Alhamidi/detikcom).

IDTODAY NEWS – Enam mahasiswa di Pandeglang, Banten diamankan polisi setelah terlibat kericuhan dalam demo yang menuntut diusutnya anggaran perjalanan dinas (Perdin) DPRD tahun 2020.

Keenam orang ini diamankan lantaran dianggap telah melakukan pengrusakan fasilitas umum saat berlangsungnya aksi tersebut.

Mulanya diketahui, aksi puluhan mahasiswa yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB ini berlangsung kondusif. Mereka silih berganti menyampaikan orasinya dengan menuntut DPRD Pandeglang segera mengembalikan uang kerugian negara yang menjadi temuan LHP BPK, salah satunya terkait pembayaran biaya transportasi dan perjalanan dinas DPRD Rp 563,4 juta yang dituding tidak sesuai ketentuan.

“Kami menuntut agar kerugian negara ini segera dikembalikan. Karena ini sudah dianggap maling uang negara di tengah pandemi COVID-19,” kata korlap aksi Rival saat menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Pandeglang, Senin (13/9/2021).

Selang beberapa jam silih berganti menyampaikan orasinya, massa aksi tiba-tiba merangsek dan memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Pandeglang. Kondisi pun semakin memanas hingga kericuhan tak bisa dihindarkan yang membuat mahasiswa dan polisi yang berjaga bentrok saling pukul. Bahkan, pagar kantor DPRD pun roboh setelah berhasil dijebol mahasiswa.

Aparat yang berjaga terpaksa membubarkan aksi puluhan mahasiswa tersebut. Bahkan, enam orang di antaranya diamankan polisi lantaran dianggap menjadi provokator saat terjadinya kericuhan demo di depan Gedung DPRD Pandeglang.

Wakapolres Pandeglang Kompol Rahmat Sampurno mengatakan pihaknya menyayangkan adanya kericuhan saat aksi di depan kantor DPRD Pandeglang. Bukan hanya itu, puluhan massa aksi dari mahasiswa tersebut juga menimbulkan kerumunan yang dia anggap bertentangan dengan UU Karantina Kesehatan saat pandemi COVID-19.

“Mau tidak mau dengan kejadian ini kita laksanakan proses untuk memberikan situasi yang aman di wilayah Pandeglang. Kita amankan enam orang termasuk korlap dan sekarang sekarang diperiksa di kantor,” katanya saat ditemui wartawan di Mapolres Pandeglang.

Rahmat menegaskan pihaknya tidak melarang elemen masyarakat manapun yang hendak menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi. Namun, ia menyatakan situasi kondusif harus tetap dijaga di tengah situasi pandemi Corona.

“Kami memastikan tidak membatasi ataupun melarang rekan-rekan mahasiswa memberikan aspirasi dan pendapat, namun harus tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kalau seperti ini kejadiannya, kami pun menyayangkan apalagi ada pengrusakan fasilitas umum di sana,” ucapnya.

Rahmat menyebut, keenam mahasiswa itu masih terus diperiksa di Mapolres Pandeglang. Ia memastikan akan tetap memberikan sanksi terhadap keenam mahasiswa itu lantaran telah membuat kericuhan dan menimbulkan kerumunan saat aksi berlangsung.

“Saya pun menegaskan dalam aksi tadi tidak ada pemukulan dari pihak kepolisian dan kami tetap memberikan situasi yang kondusif. Untuk sanksi pasti ada, tapi masih kami dalami pemeriksaannya. Soalnya ada tindakan anarkis, pengrusakan dan juga pelanggaran prokes di sana,” ujarnya.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Jabar Peringkat 1 Kasus Korupsi, Firli Bahuri Ingatkan Anggota DPRD Soal Titik-titik Rawan

Firli Bahuri
Ketua KPK, Firli Bahuri/Ist

IDTODAY NEWS – Di hadapan ratusan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengingatkan mereka agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Firli juga meminta para anggota dewan untuk mewaspadai titik-titik rawan korupsi. Terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ujar Firli dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Rabu (8/9).

Dijelaskan Firli, modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Sehingga Firli mewanti-wanti para anggota DPRD Provinsi Jabar untuk selalu mengingat peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional dalam konteks pemberantasan korupsi.

Firli mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegas Firli.

Kehadiran KPK di Jabar sambung Firli, bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, sebanyak 26 dari 34 provinsi di Indonesia terjadi kasus korupsi.

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” ungkap Firli.

Namun, lanjut Firli, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat UU, Firli menjelaskan satu persatu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan penindakan serta eksekusi.

Menutup pesannya, dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah.

Sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” pungkas Firli.

Sumber: rmol.id